Inisiatif keamanan maritim Jepang mendukung mitra Kepulauan Pasifik

Felix Kim

Jepang memperdalam kemitraan keamanan maritimnya dengan negara-negara Kepulauan Pasifik melalui inisiatif yang ditargetkan untuk memperkuat kesadaran ranah maritim (maritime domain awareness – MDA). Upaya ini mencerminkan visi strategis Jepang untuk Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka (Free and Open Indo-Pacific – FOIP) sembari mengatasi tantangan regional yang mendesak seperti penangkapan ikan ilegal, ancaman lingkungan, dan persaingan geopolitik.

Keterlibatan Jepang dengan berbagai negara seperti Fiji, Mikronesia, dan Palau telah berubah dari sekadar memberikan bantuan pembangunan menjadi fokus pada pengembangan kapasitas dan keamanan maritim, demikian menurut Dr. Jeffrey Hornung, analis pertahanan di Rand Corp.

“Dengan membantu negara-negara Pasifik melindungi perairan mereka dan mengatasi masalah seperti penangkapan ikan ilegal, Jepang membangun iktikad baik dan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok,” ungkap Jeffrey Hornung kepada FORUM. “Upaya ini pada gilirannya akan menstabilkan sistem internasional dan sejalan dengan kepentingan strategis Jepang yang lebih luas.”

Salah satu inisiatif utama adalah penyediaan perahu patroli, seperti yang dipasok ke Fiji dan Palau. Kapal-kapal itu, yang didukung oleh pelatihan yang dilakukan oleh Pasukan Penjaga Pantai Jepang, meningkatkan kapabilitas penegakan hukum setempat. Banyak negara kepulauan memiliki keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan aset lainnya, sehingga menyulitkan mereka untuk memantau dan mengamankan zona maritim mereka yang luas.

Sasakawa Peace Foundation juga memainkan peran penting dalam inisiatif pengembangan kapasitas, menyelenggarakan konferensi bersama Jepang dan Amerika Serikat untuk memfasilitasi penyampaian pelatihan dan sumber daya kepada mitra Pasifik.

Kemitraan Jepang sejalan dengan strategi FOIP-nya, yang berupaya menjaga jalur laut tetap terbuka dan aman di kawasan itu. Inisiatif Tokyo mendukung tatanan maritim berbasis aturan dan membantu menstabilkan kawasan Pasifik dari paksaan eksternal.

Dinamika geopolitik menggarisbawahi pentingnya keterlibatan Jepang. Kepulauan Pasifik telah menjadi fokus kepentingan strategis Republik Rakyat Tiongkok, termasuk pembangunan pelabuhan. Kehadiran dan investasi berkelanjutan Jepang berfungsi sebagai penyeimbang. Sementara itu, pengawasan berbasis satelit untuk melacak kapal-kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal dipandang sebagai bagian penting dari MDA yang efektif di kawasan itu.

Kolaborasi dengan Australia, A.S., dan mitra lain melalui berbagai inisiatif seperti Jaringan Titik Biru (Blue Dot Network) dan Kemitraan Indo-Pasifik untuk Kesadaran Ranah Maritim (Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness – IPMDA) memperkuat inisiatif Jepang, demikian ungkap Jeffrey Hornung. Dengan menyatukan sumber daya dan berbagi intelijen, upaya multilateral itu mengatasi kesenjangan dalam pengawasan dan penegakan hukum maritim.

Blue Dot Network merupakan program sukarela yang didukung pemerintah untuk menetapkan standar bagi proyek infrastruktur dan mendorong investasi di negara-negara berkembang. IPMDA merupakan inisiatif kemitraan Quad di antara Australia, India, Jepang, dan A.S. Diluncurkan pada tahun 2022, inisiatif ini menggabungkan teknologi satelit dan frekuensi radio untuk meningkatkan MDA dan mendorong kemampuan negara mitra dalam menanggapi berbagai tantangan seperti penangkapan ikan ilegal, serta bencana alam dan kemanusiaan.

Inisiatif MDA Jepang juga bersinggungan dengan prioritas yang lebih luas seperti ketahanan lingkungan dan perubahan iklim, yang merupakan ancaman eksistensial bagi negara-negara Kepulauan Pasifik. Pada Pertemuan Pemimpin Kepulauan Pasifik di Tokyo pada Juli 2024, Perdana Menteri Jepang saat itu Fumio Kishida menegaskan kembali komitmen negaranya terhadap pembangunan berkelanjutan dan menawarkan kapal penelitian perikanan kepada berbagai negara termasuk Mikronesia dan Papua Nugini, demikian menurut The Atlantic Council, wadah pemikir yang berkantor pusat di A.S.

Kapal-kapal itu akan membantu lembaga-lembaga lokal menilai sumber daya kelautan dan mengatasi masalah ekologi, demikian yang dilaporkan surat kabar Yomiuri Shimbun Jepang.

Melalui berbagai inisiatif seperti penyediaan perahu patroli, sistem pengawasan mutakhir, dan kerja sama multilateral, Jepang memperkuat keamanan maritim di kawasan itu. “Kemitraan ini memungkinkan Jepang mengurangi ketergantungan pada Tiongkok sembari mendorong tatanan maritim yang stabil dan berbasis aturan, yang penting bagi strategi Indo-Pasifik yang lebih luas,” ungkap Jeffrey Hornung.

Felix Kim merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Seoul, Korea Selatan.