Australia mengumumkan kesepakatan senilai 1,91 triliun rupiah (118 juta dolar A.S.) untuk meningkatkan pemolisian di Kepulauan Solomon
The Associated Press
Australia akan memberikan bantuan untuk merekrut lebih banyak anggota kepolisian di Kepulauan Solomon dan membuat pusat pelatihan kepolisian di ibu kota negara kepulauan Pasifik Selatan itu, Honiara. Paket bantuan senilai 1,91 triliun rupiah (118 juta dolar A.S.) itu akan memberikan dukungan dan pelatihan bagi para rekrutan Kepolisian Kepulauan Solomon dan “mengurangi kebutuhan akan dukungan dari luar,” ungkap Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada pertengahan Desember 2024.
“Pemerintah saya merasa bangga dapat melakukan investasi besar terhadap kepolisian Kepulauan Solomon untuk memastikan bahwa mereka dapat terus mengemban tanggung jawab utama atas keamanan di Kepulauan Solomon,” ungkapnya.
Anthony Albanese dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa paket itu akan membangun kapabilitas keamanan berkelanjutan di Kepulauan Solomon, “sehingga mengurangi ketergantungannya pada mitra eksternal seiring berjalannya waktu.”
Australia telah mengupayakan kesepakatan keamanan bilateral baru dengan negara-negara tetangganya di kepulauan Pasifik sejak Kepulauan Solomon dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menandatangani pakta keamanan pada tahun 2022 di bawah pendahulu Jeremiah Manele. Kesepakatan itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan Australia dan sekutu serta mitranya, termasuk Amerika Serikat, bahwa militer Partai Komunis Tiongkok akan membangun pangkalan angkatan laut di Kepulauan Solomon yang penting secara strategis itu.
Australia baru-baru ini menandatangani perjanjian keamanan dengan Nauru, Papua Nugini, dan Tuvalu yang secara efektif memberikan hak veto kepada Canberra atas setiap kesepakatan keamanan yang mungkin diupayakan negara-negara itu dengan negara ketiga termasuk RRT.
“Kepulauan Solomon tentu saja merupakan negara berdaulat,” ungkap Anthony Albanese. “Sebagai hasil dari perjanjian ini, apa yang telah kami lakukan adalah memastikan bahwa Australia tetap menjadi mitra keamanan pilihan.”
Mihai Sora, pakar kepulauan Pasifik di Lowy Institute, wadah pemikir kebijakan internasional yang berkantor pusat di Sydney, mengatakan perjanjian itu merupakan “kemenangan yang jelas bagi Kepulauan Solomon, yang telah memperoleh dorongan yang sangat dibutuhkan bagi sektor hukum dan peradilannya.”
Blake Johnson, analis di Australian Strategic Policy Institute, wadah pemikir yang berkantor pusat di Canberra, mengatakan perjanjian pemolisian RRT di Pasifik memberi Beijing alat bantu untuk mengendalikan ekspatriatnya dan mengejar sasaran lainnya.
“Kadang-kadang mereka bisa sangat keras dalam memberikan respons,” ungkapnya. “Ada juga kekhawatiran seputar risiko data dan privasi yang dikaitkan dengan kepolisian Tiongkok di kawasan itu. Terkadang mereka menyediakan peralatan pengawasan. Ada kekhawatiran mengenai apa yang digunakan dan apa yang ditangkapnya.”
