Jaringan pertahanan siber gabungan mengalami kemajuan dalam pembicaraan Jepang, Filipina, dan A.S.

Staf FORUM

Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat mengembangkan kerangka kerja pertahanan siber mereka untuk melindungi infrastruktur penting dan informasi pemerintah di tengah meningkatnya serangan.

Pejabat kebijakan luar negeri mengadakan dialog siber dan digital di sela-sela Pekan Siber Internasional Singapura pada Oktober 2024 untuk membahas kerja sama trilateral dalam ruang siber, termasuk pengembangan kapasitas keamanan siber sipil, pengembangan tenaga kerja keamanan siber, keamanan siber maritim, dan pembagian informasi, demikian menurut Departemen Luar Negeri A.S.

Mereka juga berfokus pada peluang untuk memungkinkan pembagian data dan kemajuan berkelanjutan dalam Forum Aturan Privasi Lintas Batas Global. Forum itu, yang dibuat pada tahun 2022 oleh Kanada, Jepang, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan A.S., menjalin kerja sama guna mempromosikan aliran data tepercaya yang sangat penting bagi perekonomian.

Para pemimpin Jepang, Filipina, dan A.S. mengumumkan kerangka kerja mereka pada April 2024.

Dialog keamanan siber Jepang-A.S. telah berlangsung sejak tahun 2013 untuk meningkatkan kesadaran situasional, kebijakan siber, dan pengembangan kapasitas. Inisiatif lain, seperti Dialog Perekonomian Digital dan Kelompok Kerja Kebijakan Pertahanan Siber, memperkuat kerja sama keamanan siber yang sudah lama terjalin.

Filipina dan A.S. mengadakan pembicaraan perdana mereka mengenai kebijakan siber dan digital pada Juli 2024, yang berkomitmen untuk mengatasi ancaman siber bersama dan membangun “lanskap siber dan perekonomian digital yang aman, terbuka, dan tangguh,” demikian menurut Kedutaan Besar Filipina di Washington, D.C.

Seiring dengan meningkatnya kolaborasi trilateral, Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency – JICA) telah menempatkan pakar keamanan siber yang bekerja selama dua tahun di Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (Department of Information and Communications Technology – DICT) Filipina, demikian menurut surat kabar Manila Bulletin.

DICT, JICA, dan Badan Pembangunan Internasional A.S. juga mengadakan KTT Perlindungan Infrastruktur Informasi Kritis di Filipina pada bulan Oktober.

“Jelas bahwa internet merupakan jaringan global yang memerlukan perlindungan global,” ungkap Takema Sakamoto, kepala perwakilan JICA, pada KTT itu. “Jika satu sistem terganggu, semua sistem akan terkena risiko dan semua orang akan menjadi rentan.”

Perusahaan keamanan siber global Kaspersky menempatkan Filipina di peringkat keempat di antara negara-negara dengan ancaman web tertinggi pada tahun 2023. Para peretas lebih banyak menyerang negara ini daripada negara Asia Tenggara lainnya, demikian menurut Philippine News Agency.

Jepang dan A.S., di antara mitra internasional lainnya, tengah bekerja sama untuk menghancurkan dan mengungkap peretas yang menargetkan institusi dan infrastruktur penting.

Para peneliti mengatakan ancaman berskala terbesar datang dari berbagai kelompok yang disponsori negara di Korea Utara, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Rusia. Korea Utara melakukan operasi ransomware untuk mendanai program nuklir dan rudal ilegal rezim itu. RRT dan Rusia mengandalkan spionase digital dan berupaya membobol berbagai sektor penting seperti komunikasi, energi, dan transportasi, demikian menurut Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency – CISA) A.S.

CISA meresmikan Rencana Strategis Internasional pertamanya pada akhir Oktober 2024 untuk melibatkan mitra multinasional dalam melindungi infrastruktur penting di seluruh dunia. CISA menyerukan peningkatan ketahanan dengan meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan, memperkuat pelaporan insiden dan pembagian informasi ancaman, meningkatkan kegiatan operasional gabungan, dan mengintegrasikan pertahanan siber.

“Upaya ini akan menciptakan landasan untuk memajukan upaya internasional yang mematangkan kemampuan kolektif kita untuk merencanakan, mendeteksi, menangkal, dan menghancurkan ancaman dan bahaya yang muncul terhadap infrastruktur siber dan fisik serta komunikasi darurat yang dapat dioperasikan secara bersama-sama,” demikian pernyataan rencana itu.