Vietnam mengecam RRT atas serangan terhadap nelayannya di Laut Cina Selatan
The Associated Press
Vietnam menuduh personel penegakan hukum Tiongkok menyerang 10 nelayan Vietnam, merusak peralatan penangkap ikan mereka, dan menyita sekitar empat ton ikan pada akhir September 2024 di dekat Kepulauan Paracel yang disengketakan di Laut Cina Selatan.
Para nelayan melaporkan penyerangan itu di dekat kepulauan yang dikuasai Tiongkok melalui radio tetapi tidak mengidentifikasi penyerangnya. Vietnam kemudian mengidentifikasi otoritas Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai dalangnya dan mengutuk serangan tersebut.
Semua nelayan Vietnam itu terluka, dengan tiga di antaranya mengalami patah tulang, demikian menurut media negara Vietnam. Beberapa dibawa dengan tandu ke rumah sakit setelah mereka kembali ke provinsi Quang Ngai.
Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan personel penegakan hukum Tiongkok telah “melakukan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Vietnam di Kepulauan Paracel,” hukum internasional, dan kesepakatan para pemimpin kedua negara untuk mengelola sengketa teritorial dengan lebih baik.
Vietnam menyampaikan protes dan peringatan atas serangan tersebut kepada duta besar RRT di Hanoi.
Vietnam menuntut agar Beijing menghormati kedaulatannya di Kepulauan Paracel, meluncurkan penyelidikan, dan memberikan informasi tentang serangan tersebut, demikian ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Pham Thu Hang.
RRT menjadi semakin agresif dalam menegaskan klaim terhadap hampir seluruh wilayah di Laut Cina Selatan, yang dilalui oleh lalu lintas kapal perdagangan global senilai sekitar 78,23 kuadriliun rupiah (5 triliun dolar A.S.) setiap tahunnya. Laut itu juga diyakini berada di atas endapan gas dan minyak yang sangat besar.
Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam memiliki klaim teritorial di jalur perairan strategis itu, beberapa di antaranya tumpang tindih dengan wilayah yang diklaim secara ilegal oleh RRT.
Filipina mengecam RRT atas “serangan tidak beralasan” terhadap nelayan Vietnam, demikian yang dilaporkan Reuters. “Penggunaan kekuatan seperti itu terhadap warga sipil jelas-jelas melanggar hukum internasional … dan melanggar tata susila dasar manusia,” ungkap Penasihat Keamanan Nasional Filipina Eduardo Ano. Awak kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok telah berulang kali menyerang Pelaut Filipina yang sedang melaksanakan misi pengiriman pasokan ulang perbekalan ke pos-pos terdepan di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina di Laut Cina Selatan.
Amerika Serikat tidak memiliki klaim di Laut Cina Selatan tetapi telah mengerahkan kapal Angkatan Laut dan pesawat jet tempur Angkatan Udara untuk berpatroli di jalur perairan yang disengketakan itu serta mempromosikan kebebasan navigasi dan penerbangan lintas wilayah. Setelah serangan terhadap nelayan Vietnam itu, Departemen Luar Negeri A.S. meminta Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk “menghentikan tindakan berbahaya dan mengganggu stabilitas” di Laut Cina Selatan. Sementara itu, PKT telah memperingatkan A.S. agar tidak ikut campur dalam apa yang disebutnya sebagai sengketa Asia.
Salah satu nelayan, Tran Tien Cong, mengatakan kepada surat kabar Vietnam Tien Phong bahwa personel dari dua kapal asing menaiki perahu mereka dan memukuli para nelayan dengan tongkat sepanjang satu meter.
Para nelayan Vietnam kewalahan menghadapi sekitar 40 penyerang dan tidak melawan, demikian yang dilaporkan surat kabar itu. Nelayan lainnya, Nguyen Thuong, mengatakan para penyerang, yang berbicara melalui seorang penerjemah, memerintahkan mereka untuk berlayar kembali ke Vietnam. Para penyerang itu merampas peralatan dan ikan milik nelayan sebelum pergi meninggalkan mereka.
RRT telah menguasai Kepulauan Paracel sejak tahun 1974, ketika Beijing merebutnya dari Vietnam.
Pada tahun 2023, foto satelit menunjukkan RRT tampaknya sedang membangun landasan udara di Pulau Triton di gugusan Kepulauan Paracel. RRT memiliki pelabuhan kecil dan bangunan di pulau itu, beserta landasan helikopter dan rangkaian radar.
