Kiribati mengkritik peluncuran ICBM Beijing

Reuters
Kiribati yang merupakan negara Pasifik Biru mengecam Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas peluncuran rudal balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile – ICBM) pada akhir September 2024, dengan mengatakan bahwa Pasifik bukanlah “kantong samudra terisolasi” dan bahwa negara itu “tidak menyambut” tindakan Beijing.
Kiribati, yang memiliki zona ekonomi eksklusif maritim seluas 3,6 juta kilometer persegi, memiliki ikatan dengan Beijing, termasuk menampung kepolisian Tiongkok.
ICBM itu, yang memiliki hulu ledak tiruan, mendarat di Pasifik dalam apa yang dikatakan Beijing sebagai uji coba dan pelatihan persenjataan. Berbagai negara termasuk Australia, Fiji, dan Selandia Baru juga mengatakan peluncuran itu mengkhawatirkan.
Kantor kepresidenan mengunggah di media sosial bahwa Kiribati tidak diberi tahu sebelumnya mengenai peluncuran rudal tersebut. Kedutaan Besar Tiongkok mengklaim bahwa pemberitahuan tidak diperlukan karena uji coba itu tidak menargetkan negara mana pun, demikian ungkap Kedutaan Besar Tiongkok.
“Kiribati tidak menyambut baik uji coba ICBM Tiongkok baru-baru ini,” ungkap pernyataan itu. “Laut lepas di Pasifik bukanlah kantong samudra terisolasi, laut ini merupakan bagian dari Benua Pasifik Biru kami dan merupakan bagian dari Kiribati. Oleh karena itu, kami menghimbau semua negara yang terlibat dalam uji coba persenjataan untuk menghentikan tindakan ini demi menjaga perdamaian dan stabilitas dunia.”
Ke-18 negara anggota Forum Kepulauan Pasifik memiliki zona maritim gabungan luas yang mereka sebut Benua Pasifik Biru dan beberapa dekade lalu telah mendeklarasikan kawasan itu sebagai zona bebas nuklir.
RRT berupaya meningkatkan pengaruhnya di kawasan itu, termasuk menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon pada tahun 2022.
Beijing, yang berupaya membangun kembali lapangan terbang bekas Perang Dunia II di Kiribati, telah menjadi mitra pembangunan utama bagi negara atol itu sejak Kiribati mengalihkan ikatan diplomatik dari Taiwan yang memiliki pemerintahan mandiri kepada RRT pada tahun 2019.