Pemilu Palau mendatang memicu kekhawatiran tentang informasi yang dimanipulasi RRT

Jessica Caterson
Palau, negara Pasifik Biru dengan penduduk 22.000 orang, akan mengadakan pemilu presiden pada November 2024. Pemilu ini diselenggarakan di tengah peningkatan pengaruh upaya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan kampanye informasi yang berpotensi dimanipulasi yang bertujuan untuk menggoyang hasil, yang sering menjadi strategi Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Palau, bersama Taiwan dan Amerika Serikat, memulai pelatihan literasi media setahun sebelum pemilu untuk membantu jurnalis dan lainnya mengenali informasi yang dimanipulasi.
Mulai tahun 2013, Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping mengintensifkan upaya Beijing untuk membentuk lingkungan informasi global, yang menginginkan media di seluruh dunia untuk “menceritakan kisah Tiongkok dengan baik,” demikian menurut Departemen Luar Negeri A.S. Propaganda, informasi yang dimanipulasi, dan penyensoran merupakan beberapa alat perang kognitif PKT, demikian menurut kometar di Defense One, sebuah publikasi yang berbasis di Washington, D.C. pada Oktober 2023. Beijing mengandalkan media yang dikendalikan negara, diplomat RRT, dan pengaruh di dalam outlet media lokal untuk menyebarkan narasinya, demikian kata Australian Strategic Policy Institute pada tahun 2023.
Upaya PKT untuk memengaruhi pemilu di tempat lain di Indo-Pasifik mengungkapkan petunjuk tentang taktik potensial di Palau. Sebelum pemilu presiden Taiwan pada Januari 2024, misalnya, PKT menggunakan proksi lokal, outlet media, akun media sosial, dan kecerdasan buatan untuk mempromosikan propagandanya. Beijing mengklaim pulau dengan pemerintahan mandiri tersebut sebagai wilayahnya dan mengancam untuk mencaploknya secara paksa.
Sementara media yang dikelola pemerintah PKT sebelumnya telah membantu atau memulai kampanye manipulasi informasi, selama pemilu Taiwan mereka memperkuat narasi dari pemimpin opini lokal “yang selaras dengan narasi propaganda PKT daripada secara langsung memulai propaganda sendiri,” demikian menurut komentar yang diterbitkan oleh the Brookings Institution, sebuah wadah pemikir yang berbasis Washington, D.C. pada Juni 2024.
Juga ada potensi gangguan media langsung dan kampanye informasi yang dimanipulasi, seperti yang terlihat di Filipina. Di sana, para analis berpendapat, “RRT telah membajak outlet media utama Filipina … yang menurut argumen mereka sekarang secara efektif bertindak sebagai corong (mungkin bisa disangkal) bagi lini partai PKT,” demikian menurut analisis yang diterbitkan oleh Jamestown Foundation, sebuah wadah pemikir di Washington, D.C. pada Mei 2023.
Upaya RRT untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Pasifik dapat mengekspos Palau dan negara pulau lainnya terhadap eksploitasi sumber daya alam mereka, seperti melalui penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diregulasi (IUU). Hukum internasional memberi negara pesisir hak eksklusif atas penggunaan dan manfaat sumber daya tersebut di dalam zona ekonomi eksklusif mereka, yang membentang 200 mil laut dari pantai. Penangkapan ikan IUU melanggar hak kedaulatan tersebut serta mengancam ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi secara global. Kapal berbendera Tiongkok merupakan pelaku penangkapan ikan IUU utama, demikian menurut Manajemen Sumber Daya Akuatik Poseidon dan Inisiatif Global Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir.
Pada pertengahan Agustus 2024, Taiwan mengutuk RRT karena menindas Palau atas hubungan diplomatiknya dengan Taipei. Beijing dituduh “menjadikan pariwisata sebagai senjata” dengan membuat orang tidak ingin bepergian ke Palau sebagai cara untuk memaksa dan mengintimidasi negara itu dari segi ekonomi.
“Kami memiliki hubungan dengan Taiwan … Tiongkok telah secara terbuka memberi tahu kami (itu) ilegal dan kami tidak boleh mengakui Taiwan,” demikian kata Presiden Palau Suriangel Whipps Jr., menurut surat kabar Focus Taiwan. “Kami membutuhkan pembangunan ekonomi, tetapi pada saat yang sama kami memiliki nilai, kami memiliki kemitraan, dan hubungan yang kami miliki dengan Taiwan, kami hargai.”
Untuk melawan potensi gangguan pemilu PKT, para analis mengatakan pelatihan yang ditargetkan untuk para profesional media dapat meningkatkan ketahanan dan menumbuhkan jurnalisme yang bertanggung jawab. Pada November 2023, misalnya, Kerangka Kerja Sama dan Pelatihan Global, yang dibentuk oleh Taiwan dan A.S., menggelar lokakarya pertamanya di Palau perihal memperkuat literasi media dan mengenali informasi yang dimanipulasi. Acara itu, yang menampilkan jurnalis dan akademisi, menunjukkan pentingnya memperkuat literasi media melalui kemitraan publik-swasta dan kerja sama internasional, demikian menurut Kementerian Luar Negeri Taiwan.
Inisiatif serupa yang berkembang di seluruh Indo-Pasifik berfungsi sebagai model untuk melawan informasi yang dimanipulasi. Inisiatif ini termasuk mendorong kelompok masyarakat sipil untuk melacak dan melawan propaganda dan mempersiapkan mahasiswa untuk menolak narasi palsu.
Dengan dukungan berkelanjutan dari Sekutu dan Mitra Indo-Pasifik, dan dengan mempelajari pengalaman dan strategi Taiwan serta negara demokrasi lainnya, Palau dapat meningkatkan ketahanannya dan melindungi lingkungan informasinya.
Jessica Caterson adalah kandidat magister di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.