Kekuatan Tahan Lama

STAF FORUM | foto oleh The Associated Press

Pesan dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada pertengahan November 2023 menegaskan kembali komitmen Washington terhadap Taiwan dan undang-undang federal yang telah menjadi landasan hubungan A.S. dengan pulau yang memiliki pemerintahan mandiri itu selama lebih dari empat dekade.

“Dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan [TRA], kami berkomitmen untuk melakukan apa yang diperlukan untuk membantu Taiwan memperoleh sarana untuk mempertahankan diri,” demikian kata Austin dalam Pertemuan Menteri Pertahanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Plus di Jakarta, Indonesia.

TRA memperingati hari jadinya yang ke-45 pada 10 April 2024. Kongres A.S. menyetujui undang-undang tersebut dan Presiden saat itu Jimmy Carter menandatanganinya pada tahun 1979 setelah Washington mengatakan akan meresmikan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). TRA mengesahkan hubungan ekonomi dan diplomatik tidak resmi antara A.S. dan Taiwan dan mengatakan bahwa agresi dan sanksi ekonomi terhadap Taiwan akan dipandang sebagai ancaman bagi perdamaian di Indo-Pasifik dan “keprihatinan besar bagi Amerika Serikat.”

Undang-undang tersebut menawarkan jaminan kepada Taiwan dan dimaksudkan untuk menangkal RRT agar tidak menginvasi pulau yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya dan mengancam untuk mencaploknya. UU tersebut menetapkan bahwa A.S. akan menyediakan “peralatan pertahanan dan layanan pertahanan” dalam jumlah yang diperlukan bagi Taiwan untuk “mempertahankan kemampuan swasembada.”

Komitmen itu terlihat jelas ketika Kongres menyetujui Undang-Undang Peningkatan Ketahanan Taiwan pada tahun 2022, yang mengesahkan pengeluaran hingga 32,4 triliun rupiah (2 miliar dolar A.S.) per tahun hingga tahun 2027 untuk membantu pertahanan Taiwan. Bantuan militer A.S. ke Taiwan berfokus untuk membantu pulau itu membangun kapasitas pertahanan dirinya. Pada tahun 2023, pemberitahuan Kongres A.S. tentang bantuan militer untuk Taiwan meliputi:

• 10 triliun rupiah (619 juta dolar A.S.) untuk amunisi dan peralatan pesawat tempur F-16.
• 8,1 triliun rupiah (500 juta dolar A.S.) untuk sistem pencarian dan pelacakan inframerah F-16.
• 5,3 triliun rupiah (332,2 juta dolar A.S.) untuk amunisi dan peralatan. 
• 4,8 triliun rupiah (300 juta dolar A.S.) untuk komando militer, kontrol, komunikasi, dan peralatan komputer.
• 1,7 triliun rupiah (108 juta dolar A.S.) untuk dukungan logistik dan peralatan terkait.

Keamanan siber

Pada akhir tahun 2023, Kongres menyetujui Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk tahun 2024 yang mencakup ketentuan untuk membantu kemampuan keamanan siber Taiwan. Ini memberi wewenang kepada Departemen Pertahanan A.S. untuk melakukan pelatihan keamanan siber dengan Taiwan; mempertahankan jaringan, infrastruktur, dan sistem militer pulau itu; dan membantu memberantas aktivitas siber berbahaya yang menargetkan Taiwan. Langkah tersebut “membantu mempersenjatai Taiwan dengan mantap di ranah siber,” demikian kata Anggota DPR A.S. saat itu Michael Gallagher dalam rilis berita April 2023. Gallagher adalah ketua Komite Khusus Persaingan Strategis Antara A.S. dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) di Dewan Perwakilan Rakyat A.S. dan ketua Subkomite Angkatan Bersenjata Parlemen tentang Siber, Teknologi Informasi, dan Inovasi.

TRA memberi Kongres peningkatan tanggung jawab untuk meninjau hubungan A.S. dengan Taiwan, dan anggota DPR sangat penting dalam memastikan pengadaan pertahanan yang dirancang untuk menjamin stabilitas di Selat Taiwan, demikian kata Kent E. Calder, direktur Edwin O. Reischauer Center for East Asian Studies di Johns Hopkins School of Advanced International Studies. “Mengingat tanggung jawab Kongres sehubungan dengan hubungan lintas Selat, tidak mengherankan bahwa Kaukus Taiwan, yang memberikan dukungan politik kepada Taiwan, telah menjadi yang terbesar di Kongres A.S.,” demikian tulis Calder dalam komentar Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kyodo News, sebuah kantor berita Jepang.

A.S. memiliki “hubungan tidak resmi yang kuat” dengan Taiwan, demikian menurut Departemen Luar Negeri A.S. “Dalam beberapa hal, [hubungan A.S.- Taiwan] jauh lebih baik daripada sebelumnya,” demikian kata Richard C. Bush, seorang peneliti senior di Brookings Institution dan mantan kepala American Institute in Taiwan (AIT), entitas yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan A.S. terhadap Taiwan, pada Maret 2023.

“Kemitraan A.S.-Taiwan adalah yang terkuat sejak tahun 1979,” demikian tulis Derek Grossman, seorang analis pertahanan senior di Rand Corp., pada Desember 2023. 

Kebijakan “Satu Tiongkok” A.S. didasarkan pada pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, jalur perairan internasional yang sangat penting bagi perdagangan global. Kebijakan tersebut juga menjunjung tinggi status quo dengan menentang perubahan sepihak oleh Beijing atau Taipei. Kebijakan ini mengakui Beijing sebagai “satu-satunya pemerintah sah” RRT, tetapi tidak mengambil posisi atas status Taiwan. “Ini benar-benar luar biasa, melihat ke belakang beberapa dekade kemudian, bagaimana itu telah teruji oleh waktu,” kata Bonnie Glaser, direktur pelaksana Program Indo-Pasifik German Marshall Fund, selama forum Juni 2023 yang diselenggarakan oleh Asia Society, sebuah wadah pemikir Washington, DC.

Bush, sementara itu, telah menggambarkan TRA sebagai “sangat fleksibel.” Itu memang dirancang demikian, menurut salah satu arsitek undang-undang tersebut. “Anda memiliki undang-undang yang telah bertahan selama lebih dari 40 tahun karena ambiguitasnya,” demikian kata Lester Wolff, yang menjabat 16 tahun di Kongres, kepada Global Taiwan Institute, sebuah wadah pemikir Washington, D.C., pada Januari 2021. Ambiguitas dengan tujuan tersebut, ujarnya, memungkinkan TRA mendapatkan persetujuan di antara kelompok garis keras yang mendukung Taiwan dan dari pihak lain yang tidak ingin merusak hubungan A.S. yang sedang dibangun dengan RRT. RUU itu disahkan dengan luar biasa.

Ambiguitas Strategis

Secara khusus, TRA berupaya “untuk membantu menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Pasifik Barat dan untuk mempromosikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan mengizinkan kelanjutan hubungan komersial, budaya, dan lainnya antara rakyat Amerika Serikat dan rakyat di Taiwan.” Ini dirancang “untuk memperjelas bahwa keputusan Amerika Serikat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok didasarkan pada harapan bahwa masa depan Taiwan akan ditentukan dengan cara damai.”

Selain itu, TRA menyatakan bahwa A.S. akan memberi Taiwan “senjata dengan karakter defensif” dan “mempertahankan kapasitas Amerika Serikat untuk menolak segala penggunaan kekuatan atau bentuk pemaksaan lain yang akan membahayakan keamanan, atau sistem sosial atau ekonomi, dari orang-orang di Taiwan.”  

Meskipun A.S. memberikan bantuan militer, A.S. mematuhi kebijakan yang disebut ambiguitas strategis apakah pihaknya akan melakukan intervensi militer jika Beijing menginvasi pulau itu. Kebijakan tersebut tidak hanya berusaha untuk menangkal invasi PKT, tetapi juga untuk menjaga agar Taiwan tidak secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan, demikian jelas para analis. 

Glaser mencatat dimasukkannya “pemaksaan” sebagai komponen kunci. “Sungguh luar biasa bahwa para perumus kebijakan benar-benar mengantisipasi pemaksaan RRT akan menjadi sangat penting bagi kebijakan Beijing terhadap Taiwan dalam beberapa dekade kemudian,” ujarnya.

 Pemaksaan RRT berbentuk taktik zona abu-abu — perundungan militer dan ekonomi untuk mengintimidasi Taiwan — seperti mengerahkan pesawat tempur Tentara Pembebasan Rakyat di dekat pulau itu, menembakkan rudal balistik melintasi Taiwan, menggelar latihan baku tembak dengan amunisi aktif di dekat pulau itu, dan melarang impor hasil bumi dan makanan laut.

 Menurut Bush, para pemimpin RRT memahami invasi ke Taiwan kemungkinan akan menyebabkan intervensi militer A.S. “Itulah sebabnya mereka terlibat dalam pemaksaan — opsi menengah yang berisiko lebih rendah, tetapi masih memiliki peluang sukses dalam jangka panjang,” demikian kata Bush selama forum Maret 2023 di Taipei yang diselenggarakan oleh Center for Asia-Pacific Resilience and Innovation.

Kemitraan antara A.S. dan Taiwan dimulai beberapa dekade sebelum TRA. Beijing telah mengancam akan mencaplok Taiwan secara paksa sejak tahun 1949, tahun ketika pulau itu menjadi rumah bagi pemerintah nasionalis Tiongkok setelah kekalahannya dalam perang saudara. A.S. meresmikan perlindungan untuk Taiwan pada tahun 1955 dengan Perjanjian Pertahanan Timbal Balik Tiongkok-Amerika dan resolusi bersama Kongres berikutnya yang mengatakan A.S. dapat menggunakan Angkatan Bersenjatanya untuk melindungi Taiwan dari serangan bersenjata oleh PKT. Dalam beberapa dekade berikutnya, A.S. menggunakan diplomasi, undang-undang, dan bantuan militer untuk memastikan resolusi damai dan keamanan regional. Perjanjian pertahanan timbal balik itu, yang diakhiri oleh Presiden Carter pada 1 Januari 1980, setelah TRA diberlakukan, secara efektif melindungi Taiwan dari potensi invasi PKT hingga tahun 1979.

Komitmen Sekuat Baja

TRA membentuk AIT untuk menjalin hubungan Washington dengan Taiwan. Demikian pula, Taiwan memiliki Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei di Washington.

Dalam beberapa tahun terakhir, kemitraan A.S.-Taiwan “telah secara substansial meluas dan mendalam di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan — terutama dalam hubungan ekonomi, keamanan, dan antar-rakyat kami, serta dalam kerja sama kami untuk memperluas peran Taiwan dalam komunitas internasional,” demikian kata Laura Rosenberger, ketua AIT, dalam pidato November 2023 di Washington, D.C., sebulan setelah dia bertemu dengan presiden Taiwan saat itu, Tsai Ing-wen. 

TRA menetapkan bahwa Taiwan diperlakukan seperti entitas internasional lainnya oleh badan A.S. yang sekarang dikenal sebagai International Development Finance Corp., yang menyediakan solusi pembiayaan dan asuransi bagi investor, pemberi pinjaman, dan kontraktor A.S., serta pihak lainnya yang berinvestasi di area yang sedang berkembang.

Saat ini, Taiwan yang makmur dipuji sebagai pusat manufaktur semikonduktor terkemuka di dunia. Investasi asing langsung A.S. di Taiwan melebihi 488,3 triliun rupiah (30 miliar dolar A.S.) per awal tahun 2023, demikian kata Rosenberger, yang mencatat bahwa perusahaan chip Micron, investor A.S. terbesar di Taiwan, memiliki lebih dari 10.000 karyawan di pulau itu. Investasi langsung A.S. dipimpin oleh manufaktur, keuangan dan asuransi, serta perdagangan grosir, demikian menurut Kantor Perwakilan Dagang A.S. Per November 2023, 18 negara bagian A.S. telah membuka atau berencana membuka kantor perwakilan dagang di Taipei. Pada tahun 2022, barang dan jasa A.S. yang diperdagangkan dengan Taiwan mencapai sekitar 2.529,8 triliun rupiah (160 miliar dolar A.S.). Taiwan adalah 10 besar mitra dagang dengan A.S. dan A.S. adalah mitra dagang terbesar kedua Taiwan.

“Selama lebih dari empat dekade, kerangka kerja ini telah mendukung pertumbuhan Taiwan sebagai mercusuar demokrasi di Indo-Pasifik, ekonomi yang berkembang, dan kekuatan teknologi. Dan, tentu saja, kebijakan ‘Satu Tiongkok’ kami juga telah membantu menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat tersebut,” demikian kata Rosenberger. “Amerika Serikat dan Taiwan memiliki kepentingan yang mendalam dan abadi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas ini. … Komitmen A.S. terhadap Taiwan sangat kuat, berprinsip, dan bipartisan. Amerika Serikat berdiri bersama teman-teman kami, dan kami akan terus melakukannya.”