Staf FORUM
Jepang dan negara-negara serta wilayah kepulauan Pasifik memperkuat ikatan keamanan, serta kolaborasi dalam isu perdagangan dan iklim, untuk “memastikan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera”.
Ke-18 negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum – PIF) dan Jepang mengumumkan inisiatif itu usai KTT tiga tahunan mereka pada pertengahan Juli 2024 di Tokyo, dan “menyatakan penentangan keras terhadap upaya sepihak apa pun untuk mengubah status quo melalui ancaman atau penggunaan kekuatan atau paksaan di mana pun di dunia.”
Para pemimpin Jepang dan negara-negara anggota PIF “berkomitmen untuk memastikan kawasan Asia-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera, serta mencatat dengan penuh keprihatinan terkait pengembangan kekuatan militer yang cepat dan tidak kondusif dalam mencapai tujuan ini,” ungkap pernyataan mereka. Pernyataan itu juga menyerukan “keterlibatan proaktif, bertanggung jawab, dan transparan untuk menegakkan perdamaian dan keamanan regional.”
Iterasi ke-10 Pertemuan Pemimpin Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Leaders Meeting – PALM10) merupakan bagian dari strategi Jepang untuk memperkuat ikatan dengan negara-negara Pasifik Biru, inisiatif yang mencerminkan upaya Sekutu dan Mitra lainnya seperti Amerika Serikat. Pertemuan itu terjadi di tengah pengembangan kekuatan militer Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dorongannya untuk mendapatkan pengaruh di kawasan Pasifik, dan pendudukan teritorialnya yang terus berlanjut di sekitar Kepulauan Senkaku yang dikelola Jepang di Laut Cina Timur dan di tempat lain di Indo-Pasifik. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dalam esai pra-KTT di surat kabar The Japan Times, menyebut Jepang dan negara-negara serta wilayah Kepulauan Pasifik sebagai “mitra yang sangat diperlukan bagi kedua belah pihak.”
Rencana Aksi Gabungan PALM10 yang disetujui selama KTT itu mengatakan bahwa negara-negara itu akan “memperkuat pertukaran pertahanan” melalui persinggahan pesawat terbang dan kapal Pasukan Bela Diri Jepang di pelabuhan serta juga meningkatkan kerja sama di antara Pasukan Penjaga Pantai Jepang dan otoritas maritim setempat. Para mitra itu mengatakan mereka akan menggunakan tim kerja sama bergerak Pasukan Penjaga Pantai Jepang untuk memberikan pelatihan dan bantuan teknis guna membangun kapasitas keselamatan dan keamanan maritim; bekerja sama dalam kesadaran ranah maritim dengan Kantor PBB untuk Obat-obatan dan Kejahatan; serta mendukung pengembangan sekolah pelatihan maritim dan perikanan.
Rencana itu juga menyerukan kerja sama dalam ketahanan iklim dan manajemen risiko bencana, pengelolaan samudra berkelanjutan, ketahanan ekonomi, investasi dalam teknologi dan konektivitas, serta pembangunan yang berpusat pada manusia yang berfokus pada berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan budaya.
Anggota PIF adalah Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Polinesia Prancis, Kiribati, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.