Aliansi pertahanan Jepang dan A.S. mendapat pemutakhiran ‘bersejarah’ untuk interoperabilitas yang lebih besar di kawasan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka

Staf FORUM

Amerika Serikat sedang melakukan pemutakhiran penting dan bersejarah terhadap Pasukan A.S. di Jepangnya, yang akan menjadi Markas Besar Pasukan Gabungan sehingga memungkinkan interoperabilitas lebih besar di antara militer A.S. dan Pasukan Bela Diri Jepang.

“Kami menyambut baik keputusan bersejarah untuk memodernisasi komando dan kendali Aliansi kami agar dapat menghadapi tantangan masa kini dan masa depan dengan lebih baik,” ungkap Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin. “Ini akan menjadi perubahan paling signifikan bagi Pasukan A.S. di Jepang sejak pasukan ini dibentuk dan salah satu peningkatan terkuat dalam ikatan militer kita dengan Jepang dalam 70 tahun.”

Markas Besar Pasukan Gabungan itu akan memperluas misi dan tanggung jawab operasionalnya serta mempromosikan penangkalan untuk memastikan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka. Pengumuman itu muncul pada akhir Juli 2024 selama pertemuan di Tokyo di antara Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara, Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa, Menteri Luar Negeri A.S. Antony Blinken, dan Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin.

“Kita sedang berada pada titik balik bersejarah ketika tatanan internasional yang bebas, terbuka, dan berbasis aturan, sedang diguncang hingga ke akar-akarnya,” ungkap Yoko Kamikawa. “Sekarang merupakan fase kritis ketika keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita.”

Partai Komunis Tiongkok (PKT) menjalankan taktik ilegal, koersif, agresif, dan bersifat menipu di seluruh kawasan ini, termasuk di sekitar pulau Taiwan yang memiliki pemerintahan mandiri, yang diancam Beijing akan dianeksasi dengan pasukan militer, dan di Laut Cina Selatan. Di sana, pasukan penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok telah menargetkan kapal militer dan sipil Filipina dalam kampanye agresi dan gangguan selama bertahun-tahun.

Mahkamah internasional pada tahun 2016 menolak klaim kedaulatan sewenang-wenang RRT atas sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan karena dianggap tidak sah secara hukum. Keputusan tersebut mengecam perilaku Beijing di jalur perdagangan global itu, termasuk pembangunan dan militerisasi fitur maritim buatan di perairan Filipina dan di tempat lainnya.

Para pemimpin Jepang dan A.S. juga mengutip “semakin memburuknya lingkungan keamanan regional, termasuk perilaku destabilisasi yang terus-menerus dilakukan oleh Korea Utara dan upaya pengembangan berkelanjutan atas program rudal balistik dan nuklir ilegalnya, semakin cepat dan tidak transparannya [RRT] dalam perluasan kemampuan persenjataan nuklirnya, serta upaya Rusia untuk merongrong rezim nonproliferasi global dan pengendalian persenjataan, termasuk melalui perluasan kerja sama militer dan transfer persenjataan ilegalnya dengan Korea Utara.”

Reorganisasi komando A.S. yang dijadwalkan pada tahun 2025 itu bertepatan dengan upaya Jepang untuk membentuk Komando Operasi Gabungannya sendiri. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi interoperabilitas dan kerja sama yang lebih dalam, demikian ungkap pernyataan itu. Tindakan itu juga akan meningkatkan koordinasi intelijen, pengawasan, pengintaian, dan keamanan siber.

Markas Besar Pasukan Gabungan akan memiliki peran langsung dalam merencanakan dan memimpin pasukan A.S. di masa damai dan selama kemungkinan terjadinya krisis. Struktur komando markas besar itu akan berada di bawah komandan Komando Pasukan A.S. di Indo-Pasifik. Pasukan Jepang dan A.S. akan tetap berada di bawah komando nasional mereka masing-masing, bukan di bawah struktur komando terpadu seperti yang dimiliki A.S. dengan Korea Selatan.

Pasukan A.S. di Jepang, yang dibentuk pada tahun 1957, mencakup sekitar 54.000 personel Angkatan Udara, Angkatan Darat, Pasukan Marinir, dan Angkatan Laut A.S. yang ditempatkan di Jepang berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan Keamanan Timbal Balik A.S.-Jepang tahun 1960.