PKT melanjutkan tindakan tegasnya terhadap para pemimpin militer dengan memecat dua mantan menteri dari partai itu
Staf FORUM
Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Xi Jinping, menyingkirkan dua mantan menteri pertahanan, Li Shangfu dan pendahulunya Wei Fenghe pada akhir Juni 2024, setelah mencabut pangkat militer mereka.
Langkah itu merupakan upaya terbaru dalam kampanye berkelanjutan Xi Jinping untuk menghilangkan “korupsi” di kalangan militer dan mengonsolidasikan kekuasaannya. Dalam setahun terakhir ini, Xi Jinping telah memberhentikan setidaknya 11 perwira militer senior dan tiga eksekutif industri pertahanan, yang sebagian besar terlibat dalam pengadaan persenjataan atau pasukan roket Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), yang mengelola rudal balistik dan nuklir.
Para analis melihat kesamaan di antara kampanye “antikorupsi” Xi Jinping dan kampanye Mao Zedong, pemimpin pendiri PKT, pada tahun 1940-an.
Beberapa pihak berpendapat bahwa tindakan tegas yang semakin intensif ini menumbuhkan iklim ketakutan di kalangan militer dan pemerintah Tiongkok, sehingga menciptakan efek demoralisasi yang pada akhirnya merongrong kemampuan Xi Jinping untuk memimpin negara itu.
Pada Juni 2024, PKT menuduh Li Shangfu dan Wei Fenghe melakukan “pelanggaran disiplin partai dan hukum serius,” termasuk menerima suap dan tidak loyal kepada partai, serta mengonfirmasi bahwa PKT telah melakukan penyelidikan terhadap aktivitas mereka, demikian menurut kantor berita pemerintah Tiongkok.
PKT tidak membahas keberadaan Li Shangfu dan Wei Fenghe. Kedua pria itu menghadapi tuntutan pidana dan kemungkinan hukuman mati, demikian menurut berbagai laporan berita.
Xi Jinping memecat Li Shangfu pada Oktober 2023, tujuh bulan setelah mengangkatnya menjadi menteri pertahanan. Li Shangfu tidak terlihat di depan umum sejak Agustus 2023, setelah jabatannya sebagai anggota dewan negara juga dicabut.
Wei Fenghe menduduki posisi itu dari tahun 2018 hingga 2023, sebelum dijabat oleh Li Shangfu.
Xi Jinping mungkin merasa kecewa dengan hilangnya kepercayaan para jenderal itu terhadap PKT karena hal semacam itu dapat mengindikasikan masalah yang lebih dalam di Tentara Pembebasan Rakyat, termasuk pembangkangan di tingkat senior, demikian ungkap Andrew N.D. Yang, seorang pakar PLA, kepada surat kabar The New York Times.
“Menurut saya, kita dapat memperkirakan dilakukannya penyelidikan komprehensif terhadap militer, tidak hanya di Pasukan Roket, tetapi juga di sektor lain,” ungkap Andrew N.D. Yang, yang sebelumnya berdinas di Kementerian Pertahanan Taiwan. Akibat ketidakstabilan ini, pihak lain di dalam PLA mungkin mempertanyakan kemampuan Xi Jinping dalam memimpin militer, demikian ungkap Andrew N.D. Yang.
Tindakan tegas itu “mengurangi insentif untuk berpikir secara kreatif, berwirausaha, dan berani mengambil risiko, yang telah menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi [RRT] sejak tahun 1979,” ungkap pakar ilmu politik Lynette Ong dari University of Toronto kepada BBC pada Februari 2024.
Sistem militer yang dijalankan oleh partai politik biasanya menghadapi masalah manajemen, demikian ungkap para analis.
“Xi Jinping bertanggung jawab atas promosi dan Xi Jinping juga bertanggung jawab atas penangkapan,” ungkap Lin Ying-yu, pakar militer Tiongkok di Tamkang University Taiwan, kepada surat kabar The Washington Post. “Dalam struktur militer PLA, keseluruhan sistem kurang memiliki pengawasan dan pemantauan.”
Para pengamat juga melihat bahaya tersembunyi dari tindakan Xi Jinping yang mengelilingi dirinya dengan “orang-orang yang selalu menyetujui semua perintah pimpinan.”
“Dalam posisi ini, Xi Jinping tidak meminta nasihat yang jujur. Dia mencari kesetiaan,” ungkap Alex Payette, kepala eksekutif Cercius Group, konsultan yang berkantor pusat di Montreal yang berfokus pada politik Tiongkok, kepada BBC. “Xi Jinping tampaknya menjadi korban pujian terus-menerus dari para kader yang hanya ingin dipromosikan. Ketika melihat sejarah awal berdirinya Partai, dia seharusnya tahu bahwa kader-kader Partai memberikan sanjungan berlebihan agar tidak disingkirkan dan mendapatkan akses ke eselon atas aparatur negara berpartai tunggal itu.”
Agar Xi Jinping bisa mencapai ambisinya, termasuk memodernisasi PLA dan menganeksasi Taiwan, kendalinya atas angkatan bersenjata PKT sangatlah penting, demikian ungkap para analis.
Pada tahun 2014, dalam waktu dua tahun setelah berkuasa, Xi Jinping telah menyelidiki dan memenjarakan dua mantan anggota Komisi Militer Pusat PKT, yang mengendalikan PLA dan diawasi oleh Xi Jinping. Pada tahun 2017, dia telah memecat lebih dari 100 perwira senior, demikian menurut BBC, yang mengutip laporan kantor berita pemerintah Xinhua di Beijing bahwa pemecatan tersebut “jauh melebihi jumlah jenderal yang terbunuh dalam perang untuk menciptakan Tiongkok baru.”
Upaya Xi Jinping untuk mendapatkan kendali tidak hanya terjadi di lembaga militer. Pada Juli 2023, Xi Jinping mencopot Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang, yang pernah dianggap memiliki hubungan dekat dengan pemimpin partai itu. Sebelum pengumuman pencopotan itu, dia sudah sebulan tidak terlihat di depan umum. Xi Jinping melengserkan jabatannya pada Oktober 2023.