India meningkatkan kemitraan keamanan dengan negara tetangganya Bangladesh dan Sri Lanka
Staf FORUM
India dan Bangladesh memperkuat hubungan pertahanan mereka pada Juni 2024, dengan menandatangani perjanjian untuk memperluas kerja sama di bidang keamanan maritim, perekonomian samudra, dan masalah lainnya. Kesepakatan itu dicapai tidak lama setelah Sri Lanka membuka pemutakhiran pusat pemantauan angkatan lautnya yang didanai oleh India.
Inisiatif itu menggambarkan kebijakan “Neighborhood First (Mengutamakan Negara Tetangga)” India dalam mengelola hubungan dengan delapan negara tetangga terdekatnya: Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Maladewa, Myanmar, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Sasarannya adalah untuk meningkatkan konektivitas fisik, digital, dan antarmanusia sekaligus meningkatkan perdagangan dan perniagaan. Kebijakan itu “telah berkembang menjadi prioritas kelembagaan bagi semua lembaga pemerintah yang relevan,” ungkap Kementerian Luar Negeri India.
Kebijakan itu juga mengikuti doktrin India tentang Keamanan dan Pertumbuhan untuk Semua di Kawasan (Security and Growth for All in the Region – SAGAR), yang menganjurkan agar Indo-Pasifik menjadi “bebas, terbuka, inklusif, damai, dan sejahtera.” Doktrin itu merupakan “sepupu dekat” strategi Indo-Pasifik Kanada dan Amerika Serikat, demikian menurut wadah pemikir Asia Pacific Foundation of Canada.
Peningkatan langkah-langkah keamanan dengan Bangladesh dan Sri Lanka muncul usai janji Perdana Menteri India Narendra Modi pada Juni 2024 untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pengaruh militer negara itu. “Pemerintah akan berfokus pada perluasan produksi dan ekspor alutsista,” ungkap Narendra Modi, demikian menurut The Associated Press. “Kami tidak akan berhenti sampai sektor pertahanan mencapai swasembada.”
India juga menyadari negara tetangganya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang berupaya mendapatkan pengaruh lebih besar di Indo-Pasifik melalui tindakan ilegal, koersif, agresif, dan menipu. India dan RRT berbagi perbatasan sepanjang 2.100 kilometer yang disengketakan, yang dikenal sebagai Line of Actual Control (Garis Kontrol Aktual). Di sepanjang garis perbatasan itu, Beijing sudah lama berupaya untuk memperluas klaim teritorialnya.
“Tiongkok benar-benar menjadi tantangan strategis jangka panjang bagi India, baik di perbatasan maupun di Samudra Hindia,” ungkap Viraj Solanki, pakar dari International Institute for Strategic Studies yang berbasis di London, kepada The Associated Press. “Ini mengakibatkan sejumlah kemitraan pertahanan India mengalami perubahan, atau hanya berfokus pada melawan semakin besarnya pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.”
Peningkatan kemitraan terbaru dimulai di Sri Lanka, tempat Pusat Koordinasi Penyelamatan Maritim, yang didukung oleh hibah sebesar 97,6 miliar rupiah (6 juta dolar A.S.) dari India, dibuka pada Juni 2024. Pusat yang dimutakhirkan ini memiliki kemampuan untuk melacak pengapalan di wilayah yang luas. Berbasis di markas angkatan laut Sri Lanka di Kolombo, pusat ini mencakup tujuh stasiun terpencil di sepanjang pesisir timur pulau itu, termasuk satu stasiun yang berada di dekat pelabuhan Hambantota yang dikelola RRT.
Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar membuka fasilitas itu dan mengatakan di media sosial bahwa Kolombo merupakan bagian penting dari kebijakan keamanan maritim dan hubungan regional India, demikian yang dilaporkan Agence France-Presse.
Hanya dua hari kemudian, selama kunjungan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina ke India, kedua negara itu menandatangani perjanjian untuk memperkuat kerja sama pertahanan. Angkatan Laut Bangladesh kemudian menandatangani kesepakatan dengan Garden Reach Shipbuilders and Engineers yang dikelola pemerintah India untuk memproduksi kapal tunda seberat 800 ton yang memiliki kemampuan mengarungi samudra. Proyek itu merupakan kontrak besar pertama berdasarkan fasilitas kredit senilai 8,13 triliun rupiah (500 juta dolar A.S.), yang ditawarkan oleh New Delhi kepada Bangladesh pada tahun 2023, untuk pembelian alutsista, demikian menurut surat kabar Hindustan Times.
