Dukungan Beijing terhadap Rusia menimbulkan keraguan atas klaim penghormatan terhadap kedaulatan negara lain

Staf FORUM

Beberapa hari sebelum invasi tak beralasan Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, pejabat utama kebijakan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengklaim bahwa Beijing menghormati kedaulatan dan kemerdekaan semua negara, termasuk Ukraina. Beberapa hari setelahnya, RRT mengambil sikap abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menuntut agar Rusia menghentikan serangannya terhadap Kyiv.

Satu dekade sebelumnya, RRT berjanji “untuk memberikan jaminan keamanan yang sesuai kepada Ukraina semisal terjadi agresi atau ancaman agresi terhadap Ukraina dengan menggunakan persenjataan nuklir.” Ketika ancaman itu muncul, RRT berpihak pada agresor, memperkuat propaganda Rusia yang berupaya membenarkan invasi tersebut, dan mengkritik sanksi ekonomi yang bertujuan menghentikan serangan tersebut.

Lebih dari 50 tahun lalu, Beijing menjadi anggota tetap Dewan Keamanan P.B.B. dengan komitmen yang menyertainya untuk membantu memelihara perdamaian internasional. Saat ini, para pemimpin dunia mengecam RRT sebagai “penentu yang sangat penting” dalam upaya perang Rusia.

RRT merupakan pemasok terbesar barang komersial dan suku cadang kegunaan ganda yang digunakan dalam berbagai persenjataan seperti rudal, drone, dan tank ke Rusia, demikian menurut Carnegie Russia Eurasia Center, wadah pemikir yang berkantor pusat di Berlin.

Sekutu NATO pada awal Juli 2024 mengutuk dukungan militer Beijing terhadap Moskow, dan memperingatkan dalam deklarasi yang disetujui oleh 32 pemimpin aliansi keamanan itu bahwa “RRT tidak dapat membiarkan terjadinya perang terbesar di Eropa dalam sejarah baru-baru ini tanpa memberikan dampak negatif terhadap kepentingan dan reputasinya.”

Pernyataan mereka meminta RRT untuk menghentikan dukungan terhadap upaya Rusia dalam mengakhiri nilai-nilai demokrasi di Ukraina, termasuk “transfer material kegunaan ganda, seperti komponen persenjataan, peralatan, dan bahan mentah yang berfungsi sebagai komponen produksi bagi sektor pertahanan Rusia.”

Meskipun RRT “telah mengindahkan peringatan untuk tidak memasok sistem persenjataan lengkap kepada Rusia, RRT telah melakukan segala upaya yang diperlukan untuk tidak melaksanakannya, dengan menyediakan chip komputer, perangkat lunak mutakhir, dan komponen yang dibutuhkan Rusia untuk membangun kembali basis industri pertahanan yang memproduksi peralatan cacat produksi dan ketinggalan zaman dalam jumlah besar dan sangat cepat,” demikian yang dilaporkan surat kabar The New York Times.

Deklarasi NATO tidak menjelaskan secara detail konsekuensi atas tindakan RRT itu, meskipun Amerika Serikat menyatakan perluasan upaya sanksi dapat menghalangi Beijing memasuki pasar global.

“Jika dukungan RRT terus berlanjut, hal ini akan memperburuk hubungan Tiongkok di seluruh Eropa, dan Amerika Serikat akan terus menjatuhkan sanksi terhadap entitas RRT yang terlibat dalam kegiatan ini, melalui koordinasi dengan sekutu kami di Eropa,” ungkap Penasihat Keamanan Nasional A.S. Jake Sullivan kepada The New York Times.

RRT menyangkal memberikan bantuan militer kepada Rusia, tetapi kedua negara otoriter yang bertetangga ini terus menjalin hubungan erat, yang diwujudkan dengan dilakukannya pertemuan baru-baru ini di antara Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing pada Mei 2024. Kedua rezim itu juga telah menelantarkan kerja sama dengan Eropa untuk membatasi persenjataan nuklir ilegal Korea Utara sembari meningkatkan latihan militer dan keterlibatan lainnya, demikian menurut berbagai laporan media.

Pada Juni 2024, RRT menolak menghadiri KTT perdamaian untuk Ukraina, sebagian karena pembicaraan tersebut tidak melibatkan Rusia.

Pernyataan NATO juga mengkritik serangan siber internasional, manipulasi informasi, dan taktik pemaksaan berkelanjutan yang dilakukan oleh RRT.

Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan bergabung dalam perundingan NATO pada tahun 2024 itu, yang merupakan tahun ketiga berturut-turut negara-negara Indo-Pasifik menghadiri KTT itu.