Perintah penahanan tidak berdasar PKT meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan

Staf FORUM

Ancaman pasukan penjaga pantai Tiongkok untuk menahan nelayan dan pelaut asing yang “masuk tanpa izin” di Laut Cina Selatan hingga 60 hari tanpa proses persidangan dan diberlakukan mulai tanggal 15 Juni 2024 itu didasarkan pada undang-undang tahun 2021 yang cacat hukum serta diberlakukan secara sepihak oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Maklumat yang tidak sejalan dengan hukum internasional yang berlaku ini ternyata hanya mengandalkan klaim Beijing yang tidak jelas dan tidak berdasar atas sebagian besar daerah di Laut Cina Selatan, termasuk wilayah di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain. Ketetapan ini bertentangan dengan keputusan mahkamah internasional pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa penegasan itu tidak memiliki dasar hukum.

Pengumuman PKT pada tanggal 15 Mei mengenai perintah penahanan itu — Peraturan No. 3 — memperburuk ketegangan mengenai kedaulatan di Laut Cina Selatan. Di sana, Brunei, Malaysia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Filipina, Taiwan, dan Vietnam memiliki klaim maritim tumpang tindih. Retorika PKT dan tindakannya yang semakin agresif di kawasan ini telah dikecam secara luas.

Peraturan itu memberi wewenang kepada komandan pasukan penjaga pantai Tiongkok untuk menahan kapal dan orang asing di perairan yang menurut PKT berada di dalam yurisdiksinya, demikian yang dilaporkan Radio Free Asia. Orang-orang dapat ditahan jika mereka dicurigai memasuki atau meninggalkan wilayah yang diklaim oleh PKT, membantu orang lain “masuk dan keluar secara ilegal” dari wilayah itu atau membahayakan keamanan nasional, demikian bunyi perintah itu.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., yang negaranya memprakarsai tindakan hukum yang menghasilkan keputusan mahkamah internasional pada tahun 2016, menyebut perintah itu “mengkhawatirkan” dan meningkatkan ketegangan maritim di antara Manila dan Beijing. Dia meminta RRT untuk menghentikan tindakan agresifnya sehingga “kita semua dapat menjalankan bisnis kita dengan cara damai,” demikian yang dilaporkan Reuters.

Pasukan Penjaga Pantai Filipina mengkritik tindakan konfrontatif pasukan penjaga pantai Tiongkok di bagian laut yang oleh rakyat Filipina disebut Laut Filipina Barat. Dalam beberapa bulan terakhir ini, pasukan penjaga pantai Tiongkok telah menabrak, memblokir, dan menembakkan meriam air ke arah kapal-kapal pasokan ulang perbekalan yang berlayar menuju pos terdepan militer Filipina — kapal era Perang Dunia II yang dikandaskan — di Second Thomas Shoal di Laut Cina Selatan. Konfrontasi itu telah melukai Pelaut Filipina dan merusak kapal mereka.

Pasukan penjaga pantai RRT juga telah memantau kapal-kapal Jepang yang melakukan patroli rutin di sekitar Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang di Laut Cina Timur.

Setelah perintah penahanan itu diumumkan, Pasukan Penjaga Pantai Filipina menjanjikan peningkatan kehadiran di kawasan itu dan mengupayakan peningkatan pengerahan kapal pasukan penjaga pantai Jepang dan Amerika Serikat, demikian yang dilaporkan Philippine Daily Inquirer. Komandan Pasukan Penjaga Pantai Filipina, Laksamana Ronnie Gil Gavan bertemu dengan Laksamana Madya Pasukan Penjaga Pantai Jepang Yoshio Seguchi dan Komandan Pasukan Penjaga Pantai A.S. Laksamana Linda Fagan di sela-sela forum keamanan Shangri-La Dialogue baru-baru ini di Singapura, demikian menurut surat kabar itu.

Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa mengatakan kepada jurnalis bahwa Tokyo memantau pergerakan RRT, termasuk perintah penahanan itu, “dengan keprihatinan tinggi” dan akan “mengikuti dengan cermat perkembangan yang relevan untuk memastikan bahwa penegakan peraturan itu tidak melanggar kepentingan sah negara-negara terkait, termasuk Jepang.”

Kementerian Luar Negeri Vietnam berjanji untuk menjunjung tinggi kedaulatan negaranya dan melindungi hak-hak warga negaranya saat menanggapi perintah penahanan PKT atas kapal atau orang yang masuk tanpa izin di Laut Cina Selatan, yang oleh Vietnam disebut Laut Timur, demikian yang dilaporkan Viet Nam News.

Sementara itu, militer Filipina akan melindungi nelayan di dalam ZEE Manila selama larangan penangkapan ikan tahunan empat bulan yang diberlakukan secara ilegal oleh PKT di sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan.

Pasukan penjaga pantai Tiongkok mengumumkan Peraturan No. 3 ketika warga sipil Filipina melakukan misi pasokan ulang perbekalan maritim kepada nelayan Filipina di dekat beting Second Thomas dan Scarborough di Laut Filipina Barat. Koalisi Atin Ito, yang berkantor pusat di Luzon, menyatakan misinya sebagai “kemenangan besar,” demikian yang dilaporkan Philippine News Agency, kantor berita resmi pemerintah Filipina.