Landasan Bersama

Staf Forum

A merika Serikat dan Sekutu serta Mitranya menggandakan upaya untuk memperkuat perdamaian dan stabilitas di seluruh Indo-Pasifik. Langkah kolektif untuk memastikan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka mencakup investasi dalam ekosistem teknologi yang aman dan tangguh yang meningkatkan nilai-nilai bersama. A.S. juga terus mendukung kemampuan pertahanan dan keamanan Sekutu dan Mitranya untuk meningkatkan penangkalan regional dan kapasitas untuk melawan paksaan.

Ekosistem teknologi berbasis nilai

Inisiatif India-Amerika Serikat tentang Teknologi Kritis dan Berkembang (iCET) mengakui persimpangan tantangan geostrategis dan kemajuan ilmiah seiring membangun kemampuan bagi kedua negara.

“Kita perlu bekerja sama dengan sangat mendesak untuk memastikan bahwa ketika dunia teknologi, khususnya, berubah dan berkembang begitu cepat sehingga negara-negara yang bebas dan merdeka serta demokratis seperti India dan Amerika Serikat merupakan pemimpin dalam teknologi ini, jangan sampai … teknologi tersebut digunakan untuk mengurangi kebebasan kita,” demikian kata Atul Keshap, presiden Dewan Bisnis A.S.-India, kepada wadah pemikir Gateway House yang berbasis di Mumbai, India.

Dengan diluncurkannya iCET pada tahun 2022, kedua negara menegaskan bahwa nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia universal harus membentuk desain, pengembangan, dan tata kelola teknologi. Oleh karena itu, India dan A.S. berkomitmen untuk memperkuat kemitraan inovasi di bidang akademi, industri, pemerintahan, dan pertahanan. Di antara perkembangan awal iCET dalam memajukan kerja sama dan memperkuat kemampuan pertahanan India adalah kesepakatan antara unit kedirgantaraan General Electric yang berbasis di A.S. dan Hindustan Aeronautics milik negara India untuk bersama-sama memproduksi mesin jet F414. 

Kesepakatan itu mencakup transfer teknologi yang disetujui A.S. yang memungkinkan India untuk memproduksi mesin canggih dan berkontribusi terhadap kemampuan domestik negara itu. Langkah ini mewakili “investasi generasi dalam hubungan tersebut,” demikian kata Tanvi Madan, seorang peneliti senior dan direktur Proyek India di Brookings Institution yang berbasis di A.S., dalam podcast Dollar and Sense organisasi kebijakan publik tersebut.

Sementara kerja sama perdagangan dan teknologi strategis telah lama ada antara India dan A.S., iCET menciptakan kerangka kerja untuk berkolaborasi di arena industri pertahanan, dalam penelitian dan pengembangan, pada keandalan rantai pasokan semikonduktor, dan dalam kemajuan ruang angkasa — “inovasi di seluruh bidang,” demikian kata Madan.

Ketentuan iCET lainnya menyerukan untuk menawarkan pelatihan NASA bagi astronot India, memperkuat keterlibatan ruang angkasa komersial India, menurunkan hambatan untuk ekspor teknologi komputasi berkinerja tinggi A.S., dan memperkuat posisi India dalam produksi semikonduktor.

Dalam bulan-bulan setelah inisiatif itu terbentuk:

Kedua negara menandatangani nota kesepahaman pada Maret 2023 tentang pemeriksaan dan peninjauan rekomendasi dari satuan tugas semikonduktor.

Dialog Perdagangan Strategis India-A.S., yang dirancang untuk merampingkan mekanisme kontrol ekspor, bertemu untuk pertama kalinya pada Juni 2023.

KTT Ekosistem Percepatan Pertahanan India-A.S. diluncurkan pada Juni 2023 di Washington, D.C., untuk mempercepat produksi bersama dan pengembangan bersama dalam pertahanan.

PANDANGAN BERSAMA

Australia, India, Jepang, dan A.S. meluncurkan Kemitraan Indo-Pasifik untuk Kesadaran Ranah Maritim (IPMDA) pada tahun 2022. Mitra Quad membekali negara-negara di seluruh kawasan ini dengan teknologi dan pelatihan yang berkembang untuk memberikan informasi waktu nyata tentang perairan pesisir.

“Ini difokuskan untuk membawa barang publik yang praktis ke kawasan ini — bagaimana kita mulai membangun gambaran operasi bersama di ruang maritim,” demikian kata Lindsey Ford, wakil asisten menteri pertahanan A.S. untuk Asia Selatan dan Tenggara, dalam forum 2023 di Washington, D.C., tentang Membangun Arsitektur Keamanan Indo-Pasifik yang Lebih Tangguh.

Teknologi satelit menawarkan kepada negara mitra pandangan bersama dari atas yang dapat meningkatkan tanggapan terhadap perubahan iklim, mempercepat bantuan dalam bencana kemanusiaan atau bencana alam, dan memperkuat upaya untuk memerangi penangkapan ikan ilegal. Data dari satelit komersial, misalnya, memungkinkan pengguna untuk melacak kapal yang telah mematikan, merusak, atau tidak memiliki sistem identifikasi dan pemantauan. “Teknologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga Anda pada dasarnya tidak dapat melakukan hal ini dalam kegelapan lagi,” demikian kata Ford. “Jadi ini … hanya cara untuk mengatakan, ‘Mari kita semua melihat hal yang sama. Mari kita semua memahami apa yang terjadi sehingga kita tidak dapat memiliki negara yang pada dasarnya menyangkal apa yang sebenarnya terjadi.’”

Australia dan Jepang telah memimpin upaya untuk meningkatkan kesadaran ranah maritim (MDA) di Kepulauan Pasifik melalui Forum Fisheries Agency, demikian menurut Departemen Luar Negeri A.S. Perusahaan analisis data HawkEye 360 mengatakan pada Juli 2023 bahwa Australia telah memberikannya kontrak untuk menyediakan alat dan pelatihan bagi badan tersebut untuk mendeteksi dan mencegah penangkapan ikan ilegal.

India sedang membangun kemampuan MDA melalui Information Fusion Centre miliknya di kawasan Samudra Hindia. Didirikan pada tahun 2018, badan ini bertujuan untuk memperkuat keamanan maritim dengan menciptakan pusat informasi untuk memajukan kolaborasi.

Sejak diperkenalkannya IPMDA, A.S. telah bekerja dengan mitra Asia Tenggara untuk mengakses data satelit untuk wawasan yang lebih cepat dan lebih akurat tentang ranah maritim, demikian menurut laporan situs web DefenseScoop.

“Kami akan terus bekerja dengan inovator dari seluruh kawasan ini untuk menyempurnakan pendekatan kami dan mengembangkan solusi inovatif untuk masalah kesadaran ranah maritim, termasuk melalui penyelenggaraan tantangan teknologi,” demikian kata juru bicara Departemen Luar Negeri A.S. kepada DefenseScoop.

Menggalakkan peningkatan keamanan

Dengan rencana modernisasi pertahanannya, Filipina bertujuan untuk memperkuat penangkalan dan membangun kapasitasnya untuk melawan pemaksaan, khususnya di Laut Cina Selatan di mana Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang agresif telah menargetkan kapal Pasukan Penjaga Pantai Filipina, melecehkan nelayan, mengganggu misi penelitian, dan menghambat eksplorasi energi di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina. Negara ini bermitra dengan A.S., sekutu perjanjiannya selama lebih dari tujuh dekade, untuk mengidentifikasi platform pertahanan prioritas selama lima hingga 10 tahun ke depan, investasi pertahanan bersama, dan pengembangan kapasitas kelembagaan.

Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin telah mencantumkan sistem radar, drone, pesawat angkut militer, dan sistem pertahanan pesisir dan udara sebagai prioritas bagi Filipina, demikian laporan kantor berita Reuters pada tahun 2023. Kedua sekutu ini sedang merencanakan akuisisi pesawat tempur multiperan untuk Angkatan Udara Filipina dan bantuan A.S. dalam menyediakan helikopter militer bagi Manila. Departemen Pertahanan A.S. juga mengalokasikan lebih dari 1,58 triliun rupiah (100 juta dolar A.S.) pada tahun 2023 untuk infrastruktur di lokasi-lokasi Peningkatan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (Enhanced Defense Cooperation Agreement – EDCA) baru dan yang sudah ada yang menjadi tuan rumah rotasi pasukan A.S. di Filipina. 

Lokasi EDCA mendukung pelatihan gabungan, latihan, dan interoperabilitas antara pasukan sekutu serta kemampuan kesiapsiagaan dan tanggap bencana yang dipimpin warga sipil Filipina. A.S. juga berkomitmen untuk melengkapi proyek terkait EDCA dan lainnya dengan kegiatan yang meningkatkan bantuan kemanusiaan dan peningkatan kapasitas bantuan bencana, akses ke pasokan air yang aman, pendidikan, perawatan kesehatan, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan ketahanan energi. Janji tersebut diberikan menyusul hibah A.S. senilai 118,6 miliar rupiah (7,5 juta dolar A.S.) ke Filipina pada tahun 2022 untuk melengkapi penegakan hukum maritim dan meningkatkan sistem manajemen lalu lintas kapal Pasukan Penjaga Pantai Filipina.

Aliansi Filipina-A.S. “ditempa dalam komitmen bersama terhadap tatanan global berbasis aturan pasca-1945 … yang secara umum telah memungkinkan berkembangnya negara dan warganya dalam perdamaian,” demikian kata Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo selama acara tahun 2023 di Center for Strategic and International Studies di Washington, D.C.

Pergeseran realitas geopolitik, ungkapnya, menuntut agar sekutu mempertimbangkan strategi baru bagi masa depan kemitraan yang “sangat penting untuk memajukan kepentingan rakyat Filipina dan Amerika, nilai-nilai bersama kita dan tujuan bersama kita untuk melestarikan tatanan global yang harus tetap stabil dan harus memungkinkan negara-negara untuk berkembang dalam perdamaian di tengah pergeseran transformatif.”

Dukungan untuk pertahanan diri

Komitmen pertahanan Jepang terus berkembang seiring negara ini menghadapi lingkungan keamanan yang oleh para pemimpinnya disebut paling kompleks sejak Perang Dunia II. Kebijakan keamanan Tokyo mengutip pengembangan rudal balistik dan senjata nuklir Korea Utara yang terus berlanjut, yang bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melarang program tersebut. Dalam mengadopsi anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir yang mencetak rekor, Jepang juga menunjukkan peningkatan kapasitas militer RRT dan kurangnya transparansi Beijing, selain agresinya yang terus berlanjut di laut dan udara. Ancaman terorisme dan serangan siber menambah kebutuhan akan kemampuan pertahanan diri Tokyo yang diperluas.

Yang utama di antara upaya tersebut, negara ini sedang mengembangkan kemampuan pertahanan standoff termasuk rudal jarak jauh, dan aset pertahanan udara dan rudal yang komprehensif. Jepang dan A.S. telah berjanji untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tersebut. Washington menyebut langkah ini sebagai evolusi signifikan yang memperkuat penangkalan aliansi dan mengatasi tantangan keamanan regional dan global yang terus berkembang.

Para pemimpin A.S. memuji rencana Jepang untuk melipatgandakan belanja pertahanan di tahun-tahun mendatang. “Saya pikir memiliki Jepang yang kuat, Jepang yang kapabel secara militer yang memiliki aliansi erat dengan Amerika Serikat dan negara lain, akan sangat membantu dalam menangkal perang,” demikian kata Jenderal Mark Milley, yang saat itu menjabat sebagai ketua Kepala Staf Gabungan A.S., selama kunjungan ke Tokyo pada tahun 2023.

Angkatan Udara A.S. telah mengerahkan drone MQ-9 Reaper ke Laut Cina Timur. Skuadron Pengintai Ekspedisi ke-319 yang baru dibentuk ditempatkan selama setahun di Pangkalan Udara Kanoya di Jepang selatan, dikerahkan untuk mengawasi peningkatan kegiatan maritim RRT di daerah tersebut. Pada tahun 2023, skuadron dan kendaraan udara tak berawaknya direlokasi ke Pangkalan Udara Kadena di Okinawa, di mana MQ-9 akan memiliki akses regional yang lebih baik dan lebih banyak waktu untuk misi intelijen, pencarian, dan pengintaian, demikian kata Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara pada pertengahan Oktober 2023.

“Ketika lingkungan keamanan menjadi semakin parah, kami akan semakin memperkuat kemampuan penangkalan dan tanggapan Aliansi Jepang-A.S., termasuk kemampuan pengumpulan intelijen,” ungkapnya.

Sementara itu, Jepang dan A.S. mengumumkan bahwa mereka akan berkolaborasi pada kemampuan rudal penting untuk mencegat senjata hipersonik, rudal yang dapat berubah arah selama penerbangan, sehingga lebih sulit untuk dilawan. Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan pengembangan tersebut akan diselesaikan pada pertengahan tahun 2030-an.

Membangun penangkalan yang kredibel

A.S. telah mempertahankan dukungan yang teguh terhadap kemampuan pertahanan Taiwan selama lebih dari empat dekade. RRT mengklaim pulau yang diperintah secara demokratis itu sebagai wilayahnya dan telah mengancam akan mencaplok Taiwan secara paksa. Minat abadi terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, jalur perairan internasional yang merupakan kunci bagi perdagangan global, dan penentangan terhadap perubahan unilateral dalam status quo memandu kebijakan “Satu Tiongkok” A.S. Kebijakan itu mengakui Beijing sebagai “satu-satunya pemerintah sah” RRT, tetapi tidak mengambil posisi atas status Taiwan. Undang-Undang Hubungan Taiwan A.S. mengakui bahwa setiap langkah tidak damai untuk menentukan masa depan Taiwan — baik melalui kekuatan atau paksaan — mengancam perdamaian dan keamanan kawasan ini. Dengan demikian, undang-undang tahun 1979 itu mengharuskan A.S. untuk “menyediakan bagi Taiwan peralatan pertahanan dan layanan pertahanan dalam jumlah yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan Taiwan mempertahankan kapasitas pertahanan diri yang memadai.”

Bantuan militer A.S. ke Taiwan telah difokuskan untuk membantu pulau itu membentuk kapasitas pertahanan dirinya, demikian menurut laporan surat kabar The New York Times. Belajar dari tanggapan Ukraina terhadap invasi Rusia tahun 2022 yang tidak beralasan, para pejabat telah menekankan untuk membangun kekuatan yang dapat mengusir serangan, bahkan dari salah satu militer terbesar di dunia. Strategi “landak” ini bertujuan untuk menjadikan Taiwan sebagai target invasi yang terlalu menyakitkan. Platform roket mobile buatan A.S., jet tempur F-16, dan proyektil antikapal seperti yang dibeli Taiwan dalam beberapa tahun terakhir paling cocok untuk mengusir pasukan penyerang, demikian menurut laporan The New York Times. 

Membangun upaya untuk mempercepat pengadaan pertahanan bagi Taiwan, A.S. pada tahun 2023 setuju untuk mentransfer peralatan senilai 5,4 triliun rupiah (345 juta dolar A.S.) ke pulau itu. Selain kemampuan intelijen dan pengawasan, transfer yang disetujui mencakup sistem pertahanan udara portabel, menurut The Associated Press, jenis senjata mobile yang dapat mendukung militer yang bertugas menangkis penyerang dengan peralatan yang lebih lengkap. Transfer aset pertahanan tahun 2023 adalah bagian dari otorisasi A.S. senilai 15,8 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.). A.S. memberikan hibah sebesar 2,1 triliun rupiah (135 juta dolar A.S.) pada tahun yang sama untuk pembelian pertahanan oleh Taiwan. Sejak tahun 2019, A.S. telah mengumumkan penjualan senjata ke Taipei senilai lebih dari 332,1 triliun rupiah (21 miliar dolar A.S.).

“Salah satu kunci perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan adalah penangkalan yang kredibel,” demikian kata Mira Resnick, wakil asisten menteri luar negeri A.S. untuk keamanan regional, kepada Komite Angkatan Bersenjata Kongres A.S. pada September 2023. “Konsisten dengan kebijakan yang telah lama ada, kami sangat berfokus pada penguatan kerja sama untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan penangkalan Taiwan di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Kebijakan Amerika tidak berubah, tetapi kemampuan pertahanan Taiwan harus berubah.”

Kebutuhan beragam, solusi beragam

Kolaborasi lain dengan Sekutu dan Mitra di Indo-Pasifik meliputi: 

A.S. berjanji untuk mendanai proyek di Negara-Negara Pasifik Biru yang mengurangi dampak perubahan iklim, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memerangi penangkapan ikan ilegal, yang merupakan bagian dari rencana investasi A.S. senilai 113,8 triliun rupiah (7,2 miliar dolar A.S.) yang diumumkan pada Mei 2023.

Memajukan keterlibatan dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, termasuk program fellowship untuk memberikan kesempatan pendidikan dan pengembangan profesional kepada para pemimpin yang baru muncul.

Bekerja sama dengan Australia dan Britania Raya dalam kemampuan canggih seperti kecerdasan buatan, perang bawah laut otonom, pertahanan siber, perang elektromagnetik, senjata hipersonik, dan komputasi kuantum.

Keterlibatan dan latihan untuk memperkuat aliansi trilateral dengan Jepang dan Korea Selatan, kemitraan yang menurut para pejabat A.S. mendukung stabilitas regional seiring melanjutkan komitmennya terhadap denuklirisasi Semenanjung Korea sepenuhnya.

Berbagai bentuk kerja sama di kawasan ini disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan Sekutu dan Mitra yang sama beragamnya, demikian kata Ely Ratner, asisten menteri pertahanan A.S. untuk keamanan Indo-Pasifik, selama acara Brookings Institution 2023.

“Ini bukan visi Amerika untuk Indo-Pasifik,” ungkapnya. “Ini adalah visi bersama yang diartikulasikan oleh Jepang, oleh Kepulauan Pasifik, oleh Australia, oleh Korea … akan kawasan yang bebas dan terbuka, yang bebas dari paksaan dan di mana perselisihan dikelola secara damai. Memang benar bahwa dengan Sekutu dan Mitra yang berbeda, kami memiliki bauran yang berbeda dalam hal jenis keterlibatan yang kami miliki dan alat yang kami bawa. Namun saya pikir ada keselarasan yang sangat erat, dan kami bertemu dengan mitra di mana mereka berada.”