Usai latihan maritim dengan Sekutu dan Mitra, Filipina berupaya melakukan pembicaraan terkait Laut Cina Selatan dengan RRT
Reuters
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah menyerukan pembicaraan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mencegah semakin banyaknya insiden kapal-kapal Beijing yang menabrak dan menembakkan meriam air ke arah kapal-kapal Filipina di Laut Cina Selatan.
Manila berupaya menguras habis semua pilihan untuk melakukan diskusi dengan pemimpin Tiongkok guna meredakan ketegangan di jalur perairan itu, demikian ungkap Ferdinand Marcos Jr. Dia mengatakan bahwa dia berharap latihan maritim yang dilakukan negaranya baru-baru ini dengan Australia, Jepang, dan Amerika Serikat akan mengurangi insiden semacam itu.
Latihan berskala besar di Laut Cina Selatan itu dilakukan hanya beberapa hari menjelang KTT trilateral di Washington, D.C. Di sana, Ferdinand Marcos Jr., Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Presiden A.S. Joe Biden diperkirakan akan membahas kerja sama keamanan.
Kegiatan kerja sama maritim perdana keempat negara itu dilakukan pada awal April di Laut Filipina Barat, bagian Laut Cina Selatan yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Manila. Enam kapal angkatan laut dan empat pesawat terbang melakukan latihan komunikasi, manuver, dan latihan lainnya, demikian menurut Angkatan Bersenjata Filipina (AFP).
“Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan berbagai pasukan untuk bekerja sama secara efektif dalam skenario maritim,” ungkap AFP.
Kepala AFP Jenderal Romeo Brawner Jr. mengatakan dua kapal angkatan laut Tiongkok terlihat selama latihan itu tetapi tidak berusaha memblokir atau mencegah kegiatan itu.
Manila menuduh kapal pasukan penjaga pantai RRT memblokir dan mengganggu misi pasokan ulang Filipina untuk prajurit yang ditempatkan di Second Thomas Shoal, di dalam ZEE Filipina.
Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara mengatakan latihan itu menunjukkan “komitmen kolektif kami untuk memperkuat kerja sama regional dan internasional dalam mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”
Australia, Jepang, Filipina, dan A.S. “menjunjung tinggi hak kebebasan navigasi dan penerbangan lintas wilayah, serta menghormati hak maritim berdasarkan hukum internasional,” ungkap Minoru Kihara dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh menteri pertahanan keempat negara itu.
“Setiap negara seharusnya bebas melakukan operasi udara dan maritim yang sah,” ungkap Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin.
Informasi dari Radio Free Asia disertakan dalam laporan ini.
