Sekutu dan Mitra mengambil sikap tegas atas sanksi WMD Korea Utara dan mengutuk veto Rusia

Staf FORUM

Upaya terbaru Rusia untuk melemahkan upaya pemantauan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Korea Utara atas program persenjataan nuklir ilegalnya akan memiliki dampak yang dapat diabaikan, demikian menurut berbagai pakar keamanan.

Pada akhir Maret 2024, Moskow memveto resolusi Dewan Keamanan P.B.B. yang akan memperpanjang mandat panel ahli (panel of expert – POE) untuk memantau sanksi itu. Veto itu malah menarik perhatian pada upaya Rusia untuk mendapatkan persenjataan dari Korea Utara bagi perang ilegalnya terhadap Ukraina, demikian ungkap para ahli.

Sanksi P.B.B. terhadap Korea Utara, yang nama resminya adalah Republik Rakyat Demokratik Korea (Democratic People’s Republic of Korea – DPRK), masih berlaku. POE, tanpa perpanjangan satu tahun lagi, dijadwalkan berakhir pada April 2024.

“Terlepas dari hasil pemungutan suara hari ini, resolusi Dewan Keamanan dan semua tindakan P.B.B. terhadap program senjata pemusnah massal dan rudal balistik DPRK yang melanggar hukum masih berlaku,” demikian menurut pernyataan pada tanggal 28 Maret yang diterbitkan oleh Prancis, Jepang, Korea Selatan, Britania Raya, dan Amerika Serikat. “Oleh karena itu, DPRK dan semua Negara Anggota harus mematuhi kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam resolusi ini.”

Rusia “tidak akan pernah membungkam kami yang mendukung rezim nonproliferasi global,” demikian pernyataan Sekutu dan Mitra. “Kami akan terus menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memenuhi tanggung jawab utamanya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Kami akan terus bekerja berdasarkan iktikad baik dengan semua anggota Dewan Keamanan, serta Negara Anggota lainnya, untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan dan berupaya mencapai sasaran bersama kami agar DPRK meninggalkan semua program persenjataan nuklir, senjata pemusnah massal lainnya, dan rudal balistik secara lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah.”

Upaya alternatif pemantauan mencakup koalisi baru atau yang sudah ada yang bisa “jauh lebih kuat daripada mengandalkan” POE, demikian ungkap Joshua Stanton, seorang pengacara yang berbasis di Washington, D.C. yang membantu menyusun Undang-Undang Peningkatan Sanksi dan Kebijakan Korea Utara A.S. tahun 2016, kepada jaringan berita Voice of America (VOA).

A.S. dan Sekutu serta Mitranya memiliki peluang untuk membangun koalisi yang lebih kuat serta meningkatkan penyelidikan dan penegakan sanksi melalui mekanisme yang lebih efektif, demikian ungkap Joshua Stanton.

Koalisi global yang berupaya menggagalkan proliferasi senjata pemusnah massal (weapons of mass destruction – WMD) mencakup Proliferation Security Initiative, yang dibentuk pada tahun 2003, dan Egmont Group, yang diluncurkan pada tahun 1995 untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pada Maret 2024, tepat sebelum veto Rusia, Satuan Tugas Gangguan yang Ditingkatkan (Enhanced Disruption Task Force), kemitraan Korea Selatan-A.S. untuk menghentikan upaya Pyongyang dalam menghindari sanksi P.B.B. untuk memperoleh minyak bumi, mengadakan pertemuan pertamanya, demikian menurut VOA. Kedua sekutu lama itu juga menetapkan delapan individu dan entitas sebagai pihak yang berperan penting dalam mentransfer dana untuk membantu Korea Utara mengembangkan program senjata pemusnah massal yang melanggar hukum.

Langkah-langkah kontraproliferasi lainnya terus berlanjut. Pada awal April, Korea Selatan memberikan sanksi kepada dua kapal Rusia yang terkait dengan perdagangan persenjataan Korea Utara dengan Moskow, serta individu dan perusahaan Rusia yang diduga terkait dengan penempatan pekerja teknologi informasi Korea Utara di luar negeri, demikian menurut situs web NK News. Sehari kemudian, Seoul menyita sebuah kapal yang diduga terlibat dalam pelanggaran sanksi P.B.B. di lepas pantai selatan Korea Selatan, demikian yang dilaporkan kantor berita Yonhap.

Veto Rusia juga menyoroti semakin meningkat keterasingan Moskow sejak negara itu menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Veto itu mungkin juga merupakan upaya untuk mengaburkan pengadaan persenjataan Rusia dari Korea Utara, demikian ungkap para analis dan diplomat.

Duta Besar Britania Raya untuk P.B.B. Barbara Woodward mengatakan veto itu dilakukan menyusul kesepakatan persenjataan di antara Rusia dan Korea Utara yang melanggar sanksi P.B.B., termasuk “transfer rudal balistik, yang kemudian digunakan Rusia dalam invasi ilegalnya ke Ukraina sejak awal tahun ini.”

“Panel ini, melalui tugasnya untuk memaparkan ketidakpatuhan terhadap sanksi, merupakan ketidaknyamanan bagi Rusia,” ungkap Barbara Woodward, demikian menurut The Associated Press (AP).

Dewan Keamanan P.B.B. yang beranggotakan 15 negara itu telah memperbarui POE setiap tahunnya selama 14 tahun terakhir ini. Rusia merupakan negara pertama dari lima anggota tetap Dewan Keamanan P.B.B. yang menentang perpanjangan mandat itu. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) abstain dalam pemungutan suara pada bulan Maret itu.

Wakil Duta Besar A.S. untuk P.B.B. Robert Wood menuduh Moskow menargetkan panel itu karena panel itu “dalam setahun terakhir ini mulai melaporkan pelanggaran terang-terangan Rusia terhadap resolusi Dewan Keamanan P.B.B.”

Dia memperingatkan bahwa veto Rusia dapat mendorong Korea Utara untuk terus membahayakan keamanan global melalui pengembangan “rudal balistik jarak jauh dan upaya penghindaran sanksi.”

Para pejabat A.S. juga memperingatkan upaya kerja sama yang semakin dalam di antara Pyongyang dan Moskow, ketika Korea Utara terus memasok persenjataan kepada Rusia untuk mengobarkan perangnya di Ukraina, demikian yang dilaporkan AP.

Setelah ledakan uji coba nuklir pertama Korea Utara pada tahun 2006, Dewan Keamanan memberlakukan sanksi dan kemudian memperketatnya untuk lebih mengekang program nuklir dan rudal balistik Pyongyang.

Pada Mei 2022, RRT dan Rusia memveto resolusi yang disponsori A.S. untuk memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Korea Utara atas serangkaian peluncuran rudal balistik antarbenua.