Perilaku berbahaya PLA yang menargetkan Taiwan hambat tujuan Xi

Staf FORUM

Partai Komunis Tiongkok (PKT), di bawah Sekretaris Jenderal Xi Jinping, menggunakan insiden baru-baru ini di dekat kepulauan Kinmen Taiwan sebagai alasan untuk meningkatkan taktik zona abu-abu koersif, demikian kata para analis. Langkah terbaru Beijing mengikuti pola meningkatnya tekanan militer, ekonomi, dan psikologis yang ditujukan ke Taiwan, pulau dengan pemerintahan sendiri yang PKT klaim dan ancam akan dicaplok dengan paksa.

“Dampak ekonomi, keuangan, dan rantai pasokan dari setiap ketidakstabilan di Selat Taiwan akan terasa di setiap negara dan komunitas yang terhubung dengan perekonomian global,” demikian tulis para peneliti untuk Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Amerika Serikat.

Pendekatan Xi menggaungkan upaya sebelumnya untuk merundung Taipei, yang juga telah menjadi bumerang, demikian kata para pengamat. Dengan dipertaruhkannya stabilitas kawasan ini, negara seperti Australia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, dan A.S. semakin menyerukan untuk mempertahankan status quo — termasuk kebebasan navigasi — di Selat Taiwan yang penting dari segi ekonomi. Organisasi seperti Grup 7 negara industri terkemuka dan Uni Eropa terus menggarisbawahi pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan mendorong penyelesaian damai masalah lintas selat.

“Sejumlah kecil negara yang semakin banyak jumlahnya telah melakukan operasi kehadiran militer di dekat Taiwan, dan lebih banyak lagi yang telah mengirim delegasi parlemen dan membuat pernyataan publik untuk mendukung pelestarian status quo,” demikian catat CSIS.

Para analis mengatakan komitmen yang berkembang memperkuat tekad Taiwan untuk mempertahankan demokrasinya terhadap ancaman Xi.

Di Selat Taiwan sekitar 3 kilometer dari daratan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), kepulauan Kinmen menjadi korban provokasi Beijing yang tidak beralasan.

Dua tersangka kriminal Tiongkok tenggelam dalam upaya menghindari Pasukan Penjaga Pantai Taiwan di dekat kepulauan itu pada pertengahan Februari 2024. Taipei mengatakan kedua orang itu memancing dari perahu motor cepat tak bertanda tanpa sertifikat registrasi atau pelabuhan asal terdaftar.

Patroli Taiwan di sekitar kepulauan tersebut berfokus untuk menghentikan “sejumlah kecil orang dari Tiongkok daratan [yang] telah masuk tanpa izin di perairan Taiwan untuk mengeruk pasir, menangkap ikan dengan bahan peledak dan racun, membuang sampah di laut, dan terlibat dalam tindakan lain yang berbahaya bagi ekosistem laut,” demikian kata Dewan Urusan Daratan.

RRT telah mengabaikan seruan untuk melarang tindakan tersebut, demikian menurut dewan, dan RRT menanggapi insiden terbaru dengan melindungi dan memfasilitasi kegiatan kriminal, termasuk oleh pasukan penjaga pantai Tiongkok.

“Juga terdapat peningkatan yang signifikan dalam hal kehadiran RRT dan aktivitas ‘penegakan hukum’ di sekitar pulau-pulau terpencil Taiwan, serta dalam eskalasi retorika RRT yang ditujukan ke Taiwan,” demikian tulis John Dotson, wakil direktur Global Taiwan Institute, untuk The Jamestown Foundation

Hingga lima kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok, yang berada di bawah otoritas militer, dilaporkan memasuki perairan di sekitar Kinmen pada bulan Februari dan diperingatkan oleh otoritas Taiwan, demikian tulis Dotson. Personel pasukan penjaga pantai Tiongkok, tanpa dasar hukum yang jelas, juga menyusup ke perairan yang dikuasai Taiwan dan secara paksa naik ke kapal wisata Taiwan di dekat kepulauan itu.

Beijing berusaha merongrong status quo di Selat Taiwan, dan kehadirannya yang meluas di perairan sekitar Taiwan membahayakan stabilitas regional, demikian kata para analis.

PKT sering menggunakan taktik zona abu-abu tersebut di seluruh kawasan ini. Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) telah mengintensifkan latihan di sekitar Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, secara teratur mengirim pesawat militer ke zona identifikasi pertahanan udara pulau itu dan melintasi garis tengah Selat Taiwan yang selama beberapa dekade berfungsi sebagai batas untuk mencegah eskalasi.

Paksaan ekonomi Beijing meliputi menaikkan tarif atau melarang ekspor Taiwan dan mendenda perusahaan Taiwan yang beroperasi di RRT.

PKT meningkatkan serangan siber dan kampanye disinformasi untuk memengaruhi pemilihan presiden dan parlemen pulau itu pada awal 2024. Media yang dikendalikan negara juga memanipulasi laporan tentang peristiwa penenggelaman pada bulan Februari tersebut, dengan menyebut kapal ilegal itu sebagai kapal penangkap ikan dan mengabaikan upaya kru untuk kabur, demikian tulis peneliti Sze-Fung Lee untuk Global Taiwan Institute.

Tindakan zona abu-abu PKT kemungkinan akan berlanjut “bersamaan dengan tindakan intimidasi militer yang lebih terbuka,” demikian tulis Dotson.

Menggagalkan ancaman terhadap perdamaian di Selat Taiwan membutuhkan koalisi mitra yang “secara bermakna mendukung Taiwan dan bersedia mengirim sinyal penangkal yang kredibel ke Tiongkok,” demikian menurut para peneliti CSIS. “Membangun koalisi semacam itu adalah kunci untuk menangkal konflik dan melestarikan ruang Taiwan untuk tumbuh sebagai negara demokrasi yang makmur dan tangguh.”