Pasukan pertahanan Australia dan Selandia Baru mendukung pelaksanaan pemilu di Kepulauan Solomon
Tom Abke
Mitra internasional termasuk Australia, Selandia Baru, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan bantuan keamanan, logistik, dan lainnya untuk mendukung Kepulauan Solomon dalam melaksanakan pemilu nasional pada April 2024. Selain personel pertahanan dan kepolisian, negara-negara tetangga di Pasifik juga memberikan bantuan keuangan kepada negara kepulauan itu.
Hampir 150 dari nyaris 1.000 pulau, atol, dan terumbu karang yang menyusun negara berpenduduk 720.000 jiwa ini berpenghuni, sehingga menimbulkan tantangan logistik dalam menyelenggarakan pemilu tingkat nasional dan provinsi, yang dilakukan secara serentak. Kepulauan Samudra Pasifik tersebut tersebar di wilayah seluas lebih dari 850.000 kilometer persegi.
Sekitar 300 personel kepolisian dari Australia, Fiji, Selandia Baru, dan Papua Nugini akan mendukung Kepolisian Kepulauan Solomon (Royal Solomon Islands Police Force – RSIPF), demikian menurut Pacific Islands News Association (PINA) yang berkantor pusat di Fiji. Selain itu, Pasukan Pertahanan Australia mengadakan pelatihan pada Maret 2024 untuk lebih dari 100 aparat RSIPF.
“Para peserta berhasil meningkatkan kemampuan dalam operasi perbatasan, mobilitas air, dan keselamatan publik,” ungkap Asisten Komisaris Polisi Kepulauan Solomon Evelyn Thugea kepada PINA. “Ini adalah keterampilan krusial bagi pekerjaan kami sehari-hari, tetapi juga sangat penting menjelang operasi pemilihan umum nasional RSIPF.”
Kepolisian Australia juga mendukung RSIPF selama Pacific Games di Kepulauan Solomon pada akhir tahun 2023, yang melibatkan sekitar 5.000 atlet dari dua lusin negara. Honiara juga meminta dukungan Canberra selama pelaksanaan pemilu.
Kapal angkut laut HMNZS Canterbury Angkatan Laut Selandia Baru dikerahkan ke Kepulauan Solomon pada akhir Maret bersama dengan personel satuan tugas dan dua helikopter NH90, demikian yang dilaporkan Pasukan Pertahanan Selandia Baru. Helikopter itu akan mengangkut pejabat dan perbekalan pemilu ke berbagai penjuru negara itu atas permintaan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Solomon.
Musim pemilu dimulai pada akhir Februari dengan murid sekolah menengah atas dan warga lainnya melakukan pawai berjalan kaki melintasi Honiara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sponsor dari P.B.B. serta kedutaan besar Australia dan Selandia Baru menghadiri acara itu, yang merupakan bagian dari proyek untuk “meningkatkan keberlanjutan dan kredibilitas proses pemilu … [dan] memajukan keterwakilan politik perempuan di negara ini,” demikian menurut P.B.B.
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia menyediakan anggaran lebih dari 5,78 miliar rupiah (550.000 dolar Australia) untuk observasi, pemantauan, dan penilaian proses pemilu, demikian ungkap departemen itu. Solomon Islands National University dan Australian National University sedang melaksanakan inisiatif ini.
Wellington menyediakan anggaran senilai 45,2 miliar rupiah (4,3 juta dolar Australia) untuk bantuan logistik, pelatihan koordinator dan pendidik kemasyarakatan, mempekerjakan dan mempersiapkan petugas pemungutan suara, serta mendirikan pusat operasi pemilu, demikian menurut Komisi Tinggi Selandia Baru di Kepulauan Solomon.
“Ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi personel kami untuk bekerja lagi dengan pemerintah Kepulauan Solomon dan bersama rekan-rekan Australia dalam mendukung perdamaian dan keamanan regional,” ungkap Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters dalam sebuah pernyataan. “Upaya ini menunjukkan komitmen Selandia Baru terhadap demokrasi yang tangguh di Kepulauan Solomon dan kawasan Pasifik yang lebih luas.”
Tom Abke merupakan koresponden FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.
