Filipina tingkatkan keamanan maritim dan diplomasi untuk menangkal serangan Laut Cina Selatan
Reuters
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah menyerukan penguatan koordinasi keamanan maritim untuk menghadapi “berbagai tantangan serius” terhadap integritas dan perdamaian teritorial, seiring memanasnya sengketa dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Perintah presiden tersebut, yang ditandatangani pada awal April 2024, tidak menyebutkan RRT, tetapi terbit menyusul serangkaian konfrontasi dan tuduhan maritim atas wilayah yang diperebutkan di Laut Cina Selatan.
Langkah tandingan Filipina akan meliputi penguatan kemampuan pertahanan dengan Sekutu dan Mitra dan berusaha menyelesaikan sengketa melalui diplomasi, demikian kata seorang pejabat keamanan.
Beijing mengeklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, sebuah saluran untuk lebih dari 47.770,3 triliun rupiah (3 triliun dolar A.S.) perdagangan yang dibawa kapal setiap tahunnya. Klaim teritorial RRT tumpang tindih dengan klaim Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Mahkamah internasional pada tahun 2016 memutuskan bahwa klaim RRT tidak memiliki dasar hukum.
Pada akhir Maret, pasukan penjaga pantai RRT menembakkan meriam air ke arah kapal Filipina yang mencoba memasok ulang persediaan bagi Tentara yang ditempatkan di Second Thomas Shoal. Kapal-kapal Tiongkok telah mengganggu misi pasokan ulang lainnya dengan memblokir dan menabrak kapal-kapal Filipina, menembakkan meriam air dan menggunakan laser kelas militer yang untuk sementara waktu membutakan awak kapal Filipina.
“Meski ada upaya untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di ranah maritim kami, Filipina terus menghadapi berbagai tantangan serius yang mengancam integritas teritorial, tetapi juga keberadaan warga Filipina yang damai,” kata Marcos dalam perintah tersebut.
Dia juga telah bersumpah untuk menentang “serangan ilegal, koersif, agresif, dan berbahaya” oleh pasukan penjaga pantai RRT.
“Tanggapan proporsional, disengaja, dan masuk akal yang dibicarakan presiden tidak hanya mencakup aspek penguatan kemampuan militer dan pertahanan dengan sekutu lain … tetapi juga berbicara tentang upaya diplomatik yang melelahkan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Filipina Jonathan Malaya.
Perintah Marcos memperluas dan memperkuat Dewan Maritim Nasional, menambahkan penasihat keamanan nasional, jaksa agung, kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional, dan satuan tugas Laut Cina Selatan.
Perintah tersebut menyebut Angkatan Bersenjata Filipina, bukan hanya Angkatan Laut Filipina, di antara lembaga-lembaga yang mendukung dewan, yang akan merumuskan strategi untuk memastikan kerangka kerja “terpadu, terkoordinasi, dan efektif” untuk keamanan dan kesadaran ranah maritim.
Badan Ruang Angkasa Filipina dan Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina juga akan mendukung dewan tersebut.
