Meningkatnya dukungan Korea Selatan terhadap Taiwan menandakan adanya pergeseran kebijakan regional
Felix Kim
Korea Selatan meningkatkan dukungannya terhadap Taiwan dalam menghadapi ancaman Beijing yang berupaya mencaplok pulau yang memiliki pemerintahan mandiri itu, yang merupakan pusat manufaktur semikonduktor global.
Pernyataan publik yang diberikan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, kunjungan delegasi resmi dan semi-resmi dari Seoul ke Taipei, dan peningkatan keselarasan pertahanan dengan Amerika Serikat serta sekutu dan mitra lainnya menunjukkan adanya pergeseran fokus, yang menurut para analis berasal dari kebutuhan Seoul untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik, mendorong stabilitas ekonomi, dan melindungi kawasan ini dari konflik berskala besar.
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan berupaya untuk memaksa pulau demokratis itu dengan melakukan latihan militer dan aktivitas destabilisasi lainnya di dalam dan di sekitar Selat Taiwan.
Pada April 2023, Yoon Suk Yeol mengatakan kepada Reuters bahwa “masalah Taiwan bukan sekadar masalah di antara Tiongkok dan Taiwan tetapi, seperti masalah Korea Utara, masalah itu bersifat global.” Sehubungan dengan perubahan status quo dengan menggunakan pasukan militer, ketika Beijing mengancam akan melakukannya terhadap Taiwan, Yoon Suk Yeol mengatakan: “Kami, bersama dengan komunitas internasional, sangat menentang perubahan semacam itu.”
Dukungan Seoul terhadap Taiwan diungkapkan secara lebih lanjut melalui kunjungan ke Taipei yang dilakukan oleh anggota parlemen dan mantan pejabat tinggi militer Korea Selatan, termasuk purnawirawan mantan ketua Kepala Staf Gabungan negara itu.
Dengan memasukkan Selat Taiwan dalam seruannya untuk “kawasan Indo-Pasifik yang bebas, damai, dan sejahtera” sebagai bagian dari Strategi Indo-Pasifik 2022, “Seoul berupaya memperluas konsensus mengenai masalah Taiwan dengan A.S. dan mitra utama lainnya di kawasan ini,” ungkap Dr. Kim Jae Yeop, peneliti senior di Sungkyun Institute for Global Strategy di Sungkyunkwan University, kepada FORUM.
Di bawah kepemimpinan Yoon Suk Yeol, Korea Selatan telah memperkuat hubungan pertahanan dengan A.S., sekutu perjanjiannya, dan dengan sekutu A.S. lainnya termasuk Australia, Jepang, dan Filipina.
Potensi konsekuensi konflik di Selat Taiwan terhadap pertahanan nasional Korea Selatan mendasari peralihan kebijakan Seoul yang meningkatkan dukungannya terhadap Taiwan, demikian ungkap Kim Jae Yeop, karena Korea Utara besar kemungkinan akan berusaha mengeksploitasi krisis semacam itu “untuk mencoba melakukan provokasi militer” terhadap Korea Selatan.
Selain itu, penaklukan Taiwan oleh RRT “dapat membawa keuntungan strategis yang sangat besar dalam hal keseimbangan kekuatan bagi negara-negara revisionis di kawasan Asia-Pasifik,” ungkapnya. “Akibatnya, A.S. dan sekutu serta mitra regional lainnya, termasuk Korea Selatan, akan berada dalam posisi yang lebih rentan.”
Faktor ketiga dalam dukungan Seoul terhadap Taiwan adalah peran penting pulau itu dalam pengapalan regional dan statusnya sebagai penyedia utama produk industri canggih, termasuk semikonduktor.
Meskipun RRT dan Korea Selatan merupakan mitra dagang utama, sikap agresif Beijing mencakup pemaksaan ekonomi yang menargetkan warga Korea Selatan. Pada tahun 2017, Beijing hampir sepenuhnya mengusir pengecer Korea Selatan, Lotte, dari wilayahnya, sehingga perusahaan itu menderita kerugian sekitar 15,73 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.), sebagai tindakan pembalasan atas pengerahan sistem pertahanan rudal oleh Seoul terhadap potensi serangan Korea Utara.
Dalam jajak pendapat baru-baru ini, hampir dua pertiga warga Korea Selatan percaya bahwa negara itu harus memberikan dukungan langsung atau tidak langsung bagi operasi militer A.S. jika terjadi kontingensi di Taiwan, demikian menurut Global Taiwan Institute, organisasi penelitian yang berkantor pusat di Washington, D.C.
Felix Kim merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Seoul, Korea Selatan.
