Ikatan yang lebih luas diproyeksikan di antara India dan Taiwan

Maret 11, 2024

22 2 minute read

Pendukung Partai Progresif Demokratik (Democratic Progressive Party - DPP) bersorak selama pemilihan umum presiden Taiwan pada Januari 2024 di Taipei. India mengucapkan selamat kepada kandidat DPP Lai Ching-te atas kemenangannya dan menjanjikan kolaborasi lebih erat dengan pulau berpemerintahan mandiri itu. FOTO DIAMBIL DARI: NURPHOTO/REUTERS

Staf FORUM

Potensi penangkalan bagi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok yang meningkatkan agresinya terhadap Taiwan terletak lebih dari 4.000 kilometer di sebelah barat pulau yang memiliki pemerintahan mandiri itu. Negara itu adalah India, yang sedang menghadapi sengketa perbatasan yang sudah lama berlangsung dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

India tidak memiliki ikatan diplomatik formal dengan Taiwan dan menerbitkan pernyataan bersama dengan RRT pada tahun 2008 yang menegaskan bahwa kebijakan Satu Tiongkoknya “tetap tidak berubah” dan bahwa New Delhi akan “menentang aktivitas apa pun yang bertentangan” dengan prinsip itu.

Akan tetapi, deklarasi publik berikutnya belum banyak dilakukan setelah Partai Komunis Tiongkok (PKT) gagal membalasnya dengan dukungan terhadap kebijakan Satu India, yang menetapkan Arunachal Pradesh sebagai bagian dari India. Ketidakpedulian PKT itu berarti memicu sengketa yang terus berlanjut mengenai negara bagian di India timur laut, yang diklaim oleh Beijing sebagai wilayahnya. Peristiwa itu besar kemungkinan juga berkontribusi pada perubahan penyampaian pesan India. Pada Agustus 2022, misalnya, India mengatakan pihaknya menentang perubahan sepihak apa pun terhadap status quo atas Taiwan, yang diancam oleh RRT untuk dianeksasi dengan menggunakan pasukan militer.

Beberapa perubahan dalam hubungan India-RRT menimbulkan nuansa berbeda, seperti diplomat India yang kini menerima pelatihan bahasa Mandarin di Taipei, dan bukannya di Beijing, demikian ungkap Tanvi Madan, peneliti senior di Brookings Institution, dalam podcast Global India, wadah pemikir yang berkantor pusat di Amerika Serikat, edisi Januari 2024.

Perkembangan lain menunjukkan secara langsung adanya penurunan jelas dalam hubungan bilateral, termasuk:

Beijing merilis versi baru perbatasan yang diklaimnya pada tahun 2023 dengan memasukkan Arunachal Pradesh sebagai bagian dari RRT. Negara bagian India itu berada di ujung timur perbatasan sepanjang 3.380 kilometer yang disengketakan dan dikenal sebagai Garis Kontrol Aktual (Line of Actual Control). Di sana, pengembangan kekuatan pasukan PLA telah meningkatkan ketegangan, sehingga memicu bentrokan mematikan di antara pasukan kedua negara pada tahun 2020.
Pada tahun 2022, India menuduh RRT melakukan militerisasi di Selat Taiwan, yang merupakan rute perdagangan global penting. Para analis mengatakan retorika India yang lebih keras bisa menjadi bagian dari strategi tawar-menawar baru. “Mengetahui bahwa Tiongkok tidak menginginkan eskalasi di berbagai front, India berupaya menciptakan pengaruh baru yang belum pernah ada sebelumnya, dengan menentang tindakan yang dilakukan Tiongkok terhadap Taiwan,” ungkap Wen-ti Sung, ilmuwan politik di Australian National University, kepada surat kabar The Guardian.
Pada Januari 2024, Manharsinh Laxmanbhai Yadav, direktur jenderal Asosiasi India Taipei, kedutaan de facto New Delhi di Taiwan, mengucapkan selamat kepada para pemimpin Taiwan yang baru saja terpilih. Kemenangan Lai Ching-te dalam pemilihan umum presiden membuat Partai Progresif Demokratik tetap berkuasa untuk masa jabatan ketiga meskipun RRT telah memberikan peringatan atas pandangan Lai Ching-te yang mendukung kedaulatan Taiwan. “Bersama-sama, kita [India dan Taiwan] dipersatukan oleh komitmen teguh kita terhadap nilai-nilai demokrasi dan saya percaya bahwa dengan bekerja sama secara lebih erat, kita dapat memajukan prinsip-prinsip bersama ini dan mendorong dunia yang lebih damai,” ungkap Manharsinh Laxmanbhai Yadav, demikian menurut kantor berita Focus Taiwan.

Pujian atas proses demokrasi Taiwan dan janji kolaborasi secara lebih lanjut menandakan titik balik bagi India, demikian ungkap Jagannath Panda, kepala Stockholm Center for South Asian and Indo-Pacific Affairs di Institute for Security and Development Policy di Swedia.

Ambiguitas India terhadap masalah RRT-Taiwan, demikian tulis Jagannath Panda dalam esainya pada Februari 2024 untuk majalah The Diplomat, dapat digantikan dengan “gerakan yang mendukung munculnya arsitektur regional dengan mitra yang berpandangan serupa seperti Jepang dan Amerika Serikat, yang bertujuan untuk melawan perilaku agresif militer dan ekonomi Tiongkok.”