Benar News
Pembaruan ikatan erat Amerika Serikat dengan Negara Federasi Mikronesia (Federated States of Micronesia – FSM), Kepulauan Marshall, dan Palau akan memperkuat keamanan regional, demikian ungkap para pemimpin setelah Presiden A.S. Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang yang mencakup dana bantuan senilai 110,5 triliun rupiah (7,1 miliar dolar A.S.) bagi tiga sekutu Pasifik itu.
“FSM dan A.S. mencapai kesepakatan dengan hasil yang saya yakini akan memberikan manfaat bagi kedua negara dan berkontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran yang lebih besar bagi rakyat kita serta keamanan dan stabilitas yang lebih besar bagi kawasan Indo-Pasifik dan dunia,” ungkap Presiden FSM Wesley Simina dalam video yang diposting secara online.
Berdasarkan perjanjian yang dikenal sebagai kesepakatan asosiasi bebas, negara-negara kepulauan itu, yang secara bersama-sama menjadi kampung halaman bagi sekitar 200.000 jiwa, memberikan akses kepada militer A.S. ke wilayah samudra mereka yang luas dan memberikan wewenang kepada A.S. untuk menolak akses negara lain ke perairan di antara Hawaii dan Filipina. Selain menyediakan pendanaan, perjanjian itu mengizinkan warga negara ketiga negara itu untuk tinggal dan bekerja di A.S.
Di tengah upaya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mendapatkan pengaruh di Pasifik, pada tahun 2023 negara-negara kepulauan itu menandatangani perjanjian bantuan ekonomi baru dengan A.S. yang menyediakan pendanaan senilai 110,5 triliun rupiah (7,1 miliar dolar A.S.) selama dua dekade. Persetujuan Kongres A.S. dan tanda tangan Presiden Joe Biden memfinalisasi kesepakatan itu.
Presiden Kepulauan Marshall Hilda Heine mengatakan badan legislatif negara itu, yang dikenal sebagai Nitijela, masih perlu menyetujui kesepakatan yang diperbarui itu, yang mencakup anggaran senilai 10,9 triliun rupiah (700 juta dolar A.S.) selama empat tahun untuk dana perwalian nasional.
Persetujuan legislatif A.S. “mewakili langkah yang sangat besar dalam upaya timbal balik dan berkelanjutan kami untuk memperkuat kesepakatan itu,” ungkap Hilda Heine dalam sebuah pernyataan. Kesepakatan itu “sangat penting bagi kesejahteraan warga negara kami dan keamanan kawasan kami.”
Atol Kwajalein di Kepulauan Marshall menjadi lokasi lapangan uji coba rudal balistik dan pengawasan ruang angkasa A.S. Di Palau, militer A.S. sedang membangun stasiun radar dari balik cakrawala (over-the-horizon) untuk meningkatkan kemampuan peringatan dini.
Wesley Simina dan para pemimpin negara kepulauan Pasifik lainnya telah memperingatkan bahwa ketidakpastian awal atas pendanaan itu telah “mengakibatkan peluang yang tidak diinginkan bagi eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh aktor politik kompetitif yang aktif di kawasan Pasifik.”
RRT telah mendekati negara-negara kepulauan Pasifik ketika pihaknya berupaya mengisolasi secara diplomatis Taiwan yang memiliki pemerintahan mandiri dan mendapatkan sekutu di berbagai lembaga internasional. Beijing mengklaim Taiwan, negara demokrasi dan pusat manufaktur teknologi global, sebagai wilayahnya dan mengancam akan mencaploknya dengan menggunakan pasukan militer.
