Jepang dan NATO membahas hotline untuk membagikan informasi keamanan
Staf FORUM
Perluasan kerja sama di antara Jepang dan NATO terus berlanjut dengan negosiasi untuk membentuk hotline yang dapat membagikan informasi keamanan dengan cepat terkait berbagai ancaman seperti serangan siber dan kampanye disinformasi, termasuk dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Rusia.
Alat bantu komunikasi itu dapat meniru sistem yang digunakan oleh aliansi keamanan 31 negara, yang dapat digunakan untuk membagikan informasi dari lokasi terpencil, demikian yang dilaporkan kantor berita Jepang Nikkei pada pertengahan Januari 2024.
Jepang, salah satu dari empat mitra NATO di Indo-Pasifik bersama dengan Australia, Korea Selatan, dan Selandia Baru, mengandalkan pembicaraan tatap muka dengan aliansi itu dalam mengatasi berbagai isu sensitif.
NATO mengatakan kerja sama dengan mitra-mitranya di Indo-Pasifik merupakan kunci untuk mengatasi lingkungan keamanan global yang semakin kompleks, termasuk invasi ilegal Rusia ke Ukraina, pengembangan kekuatan militer dan tindakan agresif RRT, serta keamanan di Semenanjung Korea, tempat program nuklir dan rudal Korea Utara melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Jepang telah memperkuat hubungannya dengan NATO selama bertahun-tahun. Jepang menunjuk duta besar pertamanya untuk NATO pada tahun 2019, dan tiga tahun kemudian Fumio Kishida menjadi perdana menteri Jepang pertama yang menghadiri KTT NATO. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga bertemu dengan Fumio Kishida di Tokyo pada Januari 2023. Jepang telah berpartisipasi dalam latihan pertahanan siber NATO, dan pasukan pertahanan negara itu ikut serta dalam operasi bantuan darurat internasional pertamanya bersama NATO dengan menerbangkan pasokan ke Turki setelah gempa bumi melanda negara itu pada Februari 2023.
NATO dan Jepang juga mengisyaratkan komitmen mereka untuk memperkuat kerja sama dengan menandatangani perjanjian Program Kemitraan yang Disesuaikan Secara Individual pada Juli 2023. Perjanjian itu akan memperluas peluang kerja sama di 16 bidang, termasuk pertahanan siber, keamanan maritim, serta bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana.
Dengan memungkinkan pembagian informasi sensitif dengan cepat, hotline dapat memberikan manfaat mengingat semakin meningkatnya risiko serangan siber dan ancaman keamanan lainnya, khususnya dari RRT.
RRT menghadirkan “ancaman spionase dan serangan yang difasilitasi oleh kemampuan siber yang canggih dan terus-menerus terhadap sistem infrastruktur kritis dan militer,” demikian yang dilaporkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada Oktober 2023. Selain itu, Badan Keamanan Nasional A.S. menemukan bahwa peretas militer Tiongkok telah menyusupi jaringan pertahanan rahasia Jepang, demikian yang dilaporkan surat kabar The Washington Post pada Agustus 2023.
Jepang dan RRT sepakat untuk membentuk hotline pada tahun 2018 dan menteri pertahanan mereka meresmikan sistem itu pada Mei 2023, demikian yang dilaporkan The Associated Press. Hotline itu dimaksudkan sebagai langkah membangun keyakinan untuk meningkatkan kepercayaan serta menghindari kesalahpahaman dan konflik, termasuk di Laut Cina Timur, tempat Tokyo menuduh kapal-kapal Tiongkok melakukan intrusi yang melanggar hukum ke dalam perairan di sekitar Kepulauan Senkaku Jepang.
“Jepang dan NATO memiliki pemahaman yang sama bahwa upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan menggunakan pasukan militer atau paksaan tidak akan ditoleransi, di mana pun hal itu terjadi di dunia ini,” ungkap Fumio Kishida setelah mengumumkan perjanjian kerja sama dengan aliansi itu pada Juli 2023.
