Filipina dan Vietnam memperluas kerja sama di Laut Cina Selatan

The Associated Press

Filipina dan Vietnam menandatangani perjanjian pada akhir Januari 2024 untuk mencegah insiden di Laut Cina Selatan dan memperluas kerja sama di antara pasukan penjaga pantai mereka dalam aliansi yang sedang berkembang yang kemungkinan besar tidak disukai oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Beijing mengeklaim hampir seluruh jalur perairan strategis tersebut, di mana hal ini bertentangan dengan keputusan mahkamah internasional tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Perjanjian itu, bersama dengan diskusi tentang peningkatan pertukaran informasi dan pelatihan antara militer Filipina dan Vietnam, dilakukan selama kunjungan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., ke Hanoi.

Filipina dan Vietnam masing-masing pernah mengalami konfrontasi yang menegangkan dengan RRT di laut tersebut, yang merupakan rute utama perdagangan global. Pertikaian antara kapal-kapal Tiongkok dan Filipina semakin meningkat pada tahun 2023.

Di Hanoi, Marcos menyuarakan keprihatinannya atas perselisihan yang telah berlangsung lama dan mengutip tindakan yang semakin agresif dari pasukan penjaga pantai Tiongkok.

“Masih ada … tindakan sepihak dan ilegal yang melanggar kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi kami, serta memperparah ketegangan di Laut Cina Selatan,” katanya kepada Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh.

Marcos mengutip serangan meriam air oleh pasukan penjaga pantai Tiongkok yang merusak kapal Filipina pada bulan Desember di dekat Second Thomas Shoal dan insiden serupa di Scarborough Shoal, yang juga berada di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina.

“Kami teguh dalam mempertahankan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi kami dari setiap provokasi,” kata Marcos. “Namun pada saat yang sama, kami juga berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan Tiongkok melalui dialog damai dan konsultasi sebagai dua negara berdaulat yang sejajar.”

Para pejabat Filipina dan Vietnam mencapai kesepakatan untuk mencegah dan menangani insiden di Laut Cina Selatan serta mengintensifkan koordinasi dalam isu-isu maritim untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan

Perjanjian kerja sama maritim itu “bertujuan untuk membangun kemitraan yang komprehensif antara pasukan penjaga pantai kami dalam hal pengembangan kapasitas, pelatihan, dan pertukaran personel serta kapal untuk meningkatkan operasi interoperabilitas di antara kedua negara,” kata Marcos.

Dia mengatakan bahwa Manila tertarik untuk mengajukan permohonan bersama dengan Hanoi ke komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani batas-batas landas kontinen negara-negara pesisir.

Kedua negara juga menandatangani kesepakatan bagi Vietnam untuk memasok 1,5 juta hingga 2 juta metrik ton beras ke Filipina setiap tahunnya. Vietnam menyumbang 85% dari impor beras Filipina dan kedua negara sepakat untuk menciptakan sebuah kerangka kerja untuk memastikan pasokan yang stabil.

Marcos juga bertemu dengan Pham Nhat Vuong, ketua konglomerat Vietnam, Vingroup, yang menjalankan perusahaan kendaraan listrik (EV), VinFast.

VinFast mengumumkan setelah pertemuan tersebut bahwa mereka akan membuka jaringan bisnis mobil listrik di Filipina pada tahun 2024 sebagai bagian dari targetnya untuk menjual mobil listrik di 50 pasar di seluruh dunia. Perusahaan ini juga mengatakan akan membangun pabrik di India dan Indonesia.