Tom Abke
Kemitraan pertahanan di antara Australia dan negara-negara kepulauan Pasifik memiliki sejarah panjang sejak beberapa dekade lalu. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Australia telah meningkatkan upayanya secara signifikan untuk memperkuat kerja sama keamanan maritim dengan negara-negara itu lewat memastikan keamanan jalur laut, dan memerangi penangkapan ikan ilegal, pembajakan, serta ancaman maritim lainnya melalui patroli gabungan, pengawasan maritim, langkah-langkah peningkatan kapasitas, dan perjanjian kemitraan.
Upaya yang terus berkembang ini mencerminkan perubahan dinamika keamanan regional dan komitmen Australia terhadap negara-negara tetangganya di Pasifik, demikian ungkap Carlyle Thayer, mantan direktur studi keamanan regional di Australian Command and Staff College, kepada FORUM.
Inisiatif besar pertama Australia dalam upaya ini adalah Program Perahu Patroli Pasifik, yang diluncurkan pada Mei 1987, demikian menurut Carlyle Thayer. Melalui program itu, Australia menyediakan 22 kapal kepada 12 negara kepulauan Pasifik, terutama untuk memantau penangkapan ikan di dalam zona ekonomi eksklusif mereka. Canberra meningkatkan komitmennya melalui inisiatif Pacific Step-up yang diumumkan pada September 2016, yang menunjukkan peningkatan fokusnya pada keamanan regional.
Faktor penting dalam upaya kerja sama berkelanjutan itu adalah diadopsinya Deklarasi Keamanan Regional Boe pada tahun 2018 oleh Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum – PIF), organisasi antarpemerintah yang beranggotakan 18 negara termasuk negara-negara kepulauan Pasifik yang lebih kecil, bersama dengan Australia dan Selandia Baru. Deklarasi itu memperluas definisi keamanan hingga mencakup kejahatan transnasional, serta keamanan manusia, siber, sumber daya, dan lingkungan, termasuk perubahan iklim, demikian ungkap Carlyle Thayer.
“Berdasarkan Deklarasi Boe, Australia meresmikan Program Keamanan Maritim Pasifik (Pacific Maritime Security Program – PMSP) yang berlangsung selama 30 tahun yang mencakup penggantian perahu patroli Pasifik, meluncurkan program pengawasan udara, dan mendorong peningkatan koordinasi keamanan regional,” ungkapnya.
Komponen pengawasan, yang dikoordinasikan oleh Badan Perikanan PIF dan didanai sepenuhnya oleh Departemen Pertahanan Australia, dimulai pada Desember 2017. Kontraktor sipil menyediakan 1.400 jam pengawasan udara setiap tahunnya di seluruh Pasifik Tengah dan Barat untuk membantu negara-negara kepulauan dalam melakukan penargetan dan patroli intelijen.
Fokus utama PMSP adalah melawan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi, ketika kapal-kapal yang terkait dengan Republik Rakyat Tiongkok dilaporkan sebagai pelaku utama, demikian menurut Rand Corp.
Carlyle Thayer mengatakan prioritas peningkatan kapasitas Australia berdasarkan PMSP memiliki banyak aspek. Prioritas ini mencakup penggantian perahu patroli lama dengan kapal kelas Guardian yang canggih, investasi sebesar 20,4 triliun rupiah (1,3 miliar dolar A.S.) yang juga mencakup penasihat, pelatihan, dan pemutakhiran infrastruktur di dalam negeri. Program itu mencakup pertemuan tahunan Kepala Gabungan Keamanan Pasifik, pelatihan regional melalui Pacific Security College di Canberra, dan peningkatan pendanaan untuk pusat koordinasi regional.
“Selain itu, Australia mengupayakan keterlibatan pertahanan melalui pengerahan kapal angkatan laut jangka panjang ke kawasan itu yang melakukan program pelatihan komprehensif dengan berbagai negara di kawasan itu seperti Fiji, Polinesia Prancis, Mikronesia, Kaledonia Baru, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Vanuatu, dan Timor-Leste,” ungkap Carlyle Thayer.
Upaya itu dilengkapi oleh berbagai organisasi regional seperti Badan Perikanan PIF, yang mengoordinasikan program pengawasan udara, dan Kelompok Koordinasi Pertahanan Kuadrilateral, termasuk Australia, Perancis, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, yang mendukung intelijen dan pengawasan maritim.
Perkembangan terkini menyoroti komitmen Australia terhadap keamanan regional, demikian ungkap Carlyle Thayer. Komitmen Canberra ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian status pasukan dengan Fiji, perjanjian keamanan dengan Tuvalu, dan perjanjian keamanan dengan Papua Nugini. Selain itu, Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang ditandatangani di antara Papua Nugini dan A.S. pada Mei 2023 menunjukkan berkembangnya kerja sama regional.
Tom Abke merupakan koresponden FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.
