DepartemenKemitraanSeluruh Kawasan

Kebijakan Baru Jepang untuk Mewujudkan Pendanaan Pertahanan Luar Negeri

Jepang berencana menawarkan bantuan keuangan kepada berbagai negara untuk membantu mereka meningkatkan pertahanan. Ini menandai sikap tegas pertama Tokyo yang meninggalkan aturan yang melarang penggunaan bantuan internasional untuk tujuan militer.

Bantuan Keamanan Luar Negeri Jepang (OSA) akan dikelola terpisah dari program Bantuan Pembangunan Luar Negeri yang selama beberapa dekade telah mendanai pembangunan jalan, bendungan, dan infrastruktur sipil lainnya, kata Ketua Sekretariat Kabinet Hirokazu Matsuno pada April 2023.

“Dengan meningkatkan kemampuan keamanan dan penangkalan mereka, OSA bertujuan mempererat kerja sama keamanan kami dengan negara-negara tersebut, untuk menciptakan lingkungan keamanan yang diinginkan bagi Jepang,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

Perubahan itu terjadi ketika Jepang melakukan peningkatan pertahanan terbesarnya sejak Perang Dunia II yang beralih dari pasifisme yang diatur dalam konstitusinya.

Program OSA melarang bantuan digunakan untuk membeli senjata mematikan yang bisa digunakan dalam konflik, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mengatur ekspor senjata, kata
Kementerian Luar Negeri.

Proyek-proyek tersebut diharapkan mencakup sistem radio dan komunikasi satelit untuk pengawasan maritim, dan penerima pertama kemungkinan adalah Bangladesh, Fiji, Malaysia, dan Filipina. Kementerian tersebut berencana mulai melakukan studi kelayakan OSA di negara-negara tersebut, dengan tujuan untuk memperkuat keamanan maritim mereka. (Foto: Kapal Penjaga Pantai Jepang dan Filipina melakukan latihan anti-pembajakan di dekat Manila.)

Jepang mempertimbangkan untuk memasok radar kepada Filipina demi membantu negara itu memantau aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan yang disengketakan, demikian dilaporkan surat kabar Yomiuri pada April 2023.

Pada prinsipnya, hanya negara berkembang yang dapat memperoleh bantuan ini karena bantuan ini akan diberikan sebagai hibah, demikian menurut
kementerian tersebut.

Keputusan untuk memperluas lingkup bantuan internasional untuk proyek terkait militer menyusul pengumuman Jepang pada Desember 2022 tentang peningkatan besar dalam belanja pertahanan selama lima tahun ke depan seiring upaya Tokyo untuk mengimbangi militer Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terus membesar.

Jepang juga meningkatkan keterlibatan dengan negara-negara berkembang untuk melawan RRT. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Maret 2023 mengumumkan investasi senilai 1,1 kuadriliun rupiah (75 miliar dolar A.S.) di kawasan Indo-Pasifik untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Asia Selatan dan Tenggara.  Reuters

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button