Filipina memperkuat upaya memerangi pembiayaan terorisme

Maria T. Reyes

Filipina meningkatkan upaya untuk memerangi pembiayaan organisasi teroris di negara itu dan memberantas pencucian uang, terutama ketika digunakan untuk membiayai proliferasi senjata terlarang. Manila bekerja sama dengan berbagai organisasi dan mitra internasional seperti Australia dan Amerika Serikat untuk memperkuat berbagai lembaga dalam negeri, serta meningkatkan pelatihan dan kolaborasi.

Pemerintah Filipina berupaya mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh organisasi teroris seperti Kelompok Abu Sayyaf, Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro (Bangsamoro Islamic Freedom Fighter – BIFF), Tentara Rakyat Baru Partai Komunis Filipina, dan kelompok Negara Islam. Meskipun serangan teroris telah menurun dalam beberapa tahun terakhir ini, kelompok-kelompok itu terus terlibat dalam bentrokan dengan pasukan pemerintah. Pada awal Desember 2023, misalnya, prajurit Filipina bertempur dengan BIFF dan kelompok Negara Islam di provinsi Maguindanao del Sur, Filipina selatan sehingga menyebabkan tewasnya 11 tersangka militan.

Pada Juli 2023, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memerintahkan penerapan strategi nasional untuk melawan pencucian uang, serta pembiayaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal hingga tahun 2027. Rencana itu menguraikan tujuan dan prioritas bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan inisiatif semacam itu dan mengatasi tantangan yang diidentifikasi oleh penilaian internasional.

Pada September 2023, Program Bantuan Pelatihan Investigasi Kriminal Internasional Departemen Kehakiman A.S. menyelenggarakan kursus selama lima hari di Manila mengenai melawan pembiayaan teroris dan menyelidiki pencucian uang. Perwira senior dari Kepolisian Nasional Filipina mengikuti kursus itu, yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Biro Kontraterorisme Departemen Luar Negeri A.S.

Sebulan kemudian, Ferdinand Marcos Jr. mengeluarkan memorandum yang mengarahkan berbagai lembaga pemerintah untuk merumuskan rencana dan program guna menerapkan strategi nasional itu. Salah satu prioritasnya adalah menghapus Filipina dari “daftar abu-abu” Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force) yang berkantor pusat di Paris. Filipina dimasukkan dalam daftar itu sejak tahun 2021 setelah gagal mengatasi kesenjangan dalam upayanya untuk memerangi pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

“Filipina tidak boleh digunakan sebagai tempat pencucian uang untuk hasil kegiatan yang melanggar hukum,” ungkap memorandum itu, yang menyebutkan “proliferasi senjata pemusnah masal, terorisme, dan pembiayaan terorisme.” Pemerintah Filipina menugaskan Dewan Antipencucian Uang (Anti-Money Laundering Council – AMLC), lembaga pemerintah yang dibentuk pada tahun 2001, untuk memimpin kelompok kerja nasional guna menilai risiko dan mengembangkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan.

AMLC menjadi tuan rumah KTT Antipencucian Uang dan Melawan Pembiayaan Terorisme 2023 pada akhir November. Acara online itu, yang diselenggarakan bersama dengan lembaga-lembaga mitra Australia dan A.S., berupaya untuk meningkatkan kolaborasi dan memperkuat kepatuhan.

“Konvergensi pemangku kepentingan ini mencerminkan upaya kolektif untuk mengurangi ancaman keuangan, memperjuangkan keunggulan profesional, dan front persatuan,” demikian ungkap rilis berita AMLC.

Maria T. Reyes merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Manila, Filipina.