Kekhawatiran global terhadap militerisasi ruang angkasa RRT mendorong terciptanya aturan baru

Maria T. Reyes

Ketika Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terus mengancam berbagai aset dalam ranah ruang angkasa dengan kemampuan antisatelit dan teknologi lainnya, berbagai negara termasuk Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat menyerukan standar yang mengatur penggunaan ruang angkasa. Tokyo dan Washington juga berkolaborasi untuk menangkal militerisasi ruang angkasa RRT.

“Selain pengembangan persenjataan energi terarah dan pengacau sinyal satelit, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memiliki rudal operasional antisatelit (anti-satellite – ASAT) berbasis darat yang digunakan untuk menembak jatuh satelit orbit rendah Bumi,” demikian yang dicatat oleh laporan Departemen Pertahanan A.S. berjudul “Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China (Perkembangan Militer dan Keamanan yang Melibatkan Republik Rakyat Tiongkok),” yang diterbitkan pada Oktober 2023. “RRT mungkin bermaksud untuk mengembangkan persenjataan ASAT tambahan yang mampu menghancurkan satelit yang mengorbit hingga pada ketinggian geosinkron Bumi.”

Beijing menggunakan rudal ASAT untuk menghancurkan salah satu satelit meteorologinya yang sudah tidak berfungsi, yang terletak lebih dari 800 kilometer di atas permukaan Bumi pada tahun 2007, yang mengakibatkan lebih dari 3.000 kepingan puing-puing ruang angkasa yang dapat dilacak, lebih dari 2.700 di antaranya besar kemungkinan akan mengorbit Bumi selama beberapa dekade, sehingga menimbulkan bahaya bagi pesawat ruang angkasa dan satelit yang sedang dioperasikan.

Seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap ranah ruang angkasa, seruan untuk membuat aturan baru pun ikut meningkat. Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin menyetujui lima Prinsip Perilaku Bertanggung Jawab di Ruang Angkasa pada Juli 2021. Prinsip tidak mengikat yang diamendemen pada tahun 2023 itu didasarkan pada berbagai konsep utama yang mencakup bertindak dengan mempertimbangkan satelit lain dan tidak mencampuri aktivitas pihak lain.

Pada Oktober 2023, Britania Raya memperkenalkan resolusi di Komite Pertama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang membahas perlucutan senjata dan keamanan internasional, mengenai “pengurangan ancaman ruang angkasa melalui norma, aturan, dan prinsip perilaku yang bertanggung jawab,” yang telah membantu menggalang diskusi global mengenai perilaku bertanggung jawab di ruang angkasa.

Sementara itu, Jepang menyertakan pembentukan tatanan internasional berbasis aturan guna mendorong penggunaan ruang angkasa yang stabil dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasionalnya, demikian tulis Kazuto Suzuki, profesor di Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik University of Tokyo, untuk Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada Juni 2023. Para pejabat Jepang bekerja sama dengan perwakilan dari 33 negara anggota P.B.B. lainnya untuk mengurangi ancaman ruang angkasa melalui langkah-langkah yang mencerminkan usulan Britania Raya.

Dengan sedikitnya aturan universal yang mengatur pengoperasian ruang angkasa, hanya ada sedikit langkah yang dapat diambil guna menangkal pihak-pihak yang bersifat memusuhi untuk menguji coba kemampuan ASAT atau terlibat dalam tindakan yang mengganggu dan berbahaya lainnya di ruang angkasa, demikian ungkap Jenderal Bradley Chance Saltzman, komandan Angkatan Ruang Angkasa A.S., kepada surat kabar Jepang Nikkei Asia pada November 2023.

“Kami tentunya ingin memimpin diskusi mengenai penetapan norma perilaku yang efektif,” ungkap Bradley Chance Saltzman. “Kami ingin melihat setiap negara mengadopsi norma-norma perilaku yang bertanggung jawab dan berkomitmen untuk melakukan pengoperasian sesuai dengan norma-norma itu.”

Untuk menangkal aktivitas ruang angkasa yang berbahaya, Angkatan Ruang Angkasa A.S. berencana untuk membentuk unit baru di Jepang, sementara itu Tokyo dan Washington juga memiliki program berbagi tumpangan yang memungkinkan muatan A.S. seperti sensor canggih mengorbit bersama dengan satelit Jepang, demikian ungkap Bradley Chance Saltzman kepada Nikkei Asia.

Selain itu, Jepang juga mengembangkan infrastruktur keamanan ruang angkasanya sendiri sesuai dengan parameter konstitusinya, demikian tulis Kazuto Suzuki untuk CSIS, wadah pemikir yang berkantor pusat di A.S. Upaya itu termasuk mengerahkan satelit kesadaran ranah ruang angkasa dan meningkatkan Sistem Satelit Quasi-Zenith negara itu, yang akan mendukung sistem GPS milik A.S. semisal terjadi serangan, sehingga memperkuat Aliansi Jepang-A.S.

Maria T. Reyes merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Manila, Filipina.