A.S. menegaskan kembali komitmennya untuk membela Filipina setelah agresi Tiongkok di Laut Cina Selatan
The Associated Press
Amerika Serikat menegaskan kembali pada Oktober 2023 bahwa pihaknya akan membela Filipina dari serangan bersenjata berdasarkan Perjanjian Pertahanan Timbal Balik yang ditandatangani kedua negara sekutu itu pada tahun 1951, setelah kapal-kapal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memblokir dan bertabrakan dengan dua kapal Filipina di lepas pantai beting yang disengketakan di Laut Cina Selatan.
Diplomat Filipina memanggil pejabat kedutaan besar Tiongkok di Manila sebagai bentuk protes menyusul insiden tabrakan pada tanggal 22 Oktober di Second Thomas Shoal. Tidak ada korban luka yang dilaporkan tetapi kapal Pasukan Penjaga Pantai Filipina dan perahu pasokan berlambung kayu yang dioperasikan oleh personel Angkatan Laut Filipina mengalami kerusakan, demikian ungkap para pejabat.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengadakan pertemuan darurat dengan pejabat tinggi militer dan keamanan untuk membahas perseteruan itu. Filipina dan negara-negara lainnya telah menolak klaim teritorial Beijing yang ekstensif dan tidak sah secara hukum atas hampir seluruh wilayah di Laut Cina Selatan, dan beberapa pihak, seperti Manila, telah meminta dukungan militer A.S. ketika insiden semacam itu semakin meningkat.
Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro mengecam RRT karena menggunakan “kekerasan secara brutal” yang membahayakan awak kapal Filipina dan memutarbalikkan fakta untuk menyembunyikan agresinya.
“Pemerintah Filipina memandang agresi terbaru yang dilakukan Tiongkok itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional,” ungkap Gilberto Teodoro. “Tiongkok tidak memiliki hak atau wewenang hukum untuk melakukan operasi penegakan hukum di wilayah perairan kami dan dalam zona ekonomi eksklusif kami.”
Ferdinand Marcos Jr. memerintahkan penyelidikan atas insiden tabrakan itu, demikian ungkap Gilberto Teodoro. “Kami menanggapi insiden ini dengan serius di tingkat tertinggi pemerintahan,” ungkapnya. “Pemerintah Tiongkok sengaja mengaburkan kebenaran.”
Manila juga berencana untuk membahas insiden tersebut selama perundingan di antara Beijing dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang salah satu anggotanya adalah Filipina, mengenai pedoman perilaku untuk mencegah konflik bersenjata di Laut Cina Selatan.
Gilberto Teodoro mengatakan “sangat ironis” bahwa RRT berencana menjadi tuan rumah perundingan itu setelah melakukan “pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional.”
Klaim RRT atas wilayah di Laut Cina Selatan tumpang tindih dengan klaim yang diajukan oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
Sekitar lima kapal pasukan penjaga pantai, dua kapal angkatan laut, dan delapan kapal pendamping RRT membentuk blokade pada 22 Oktober untuk mencegah dua kapal Pasukan Penjaga Pantai Filipina dan dua perahu lainnya mengirimkan makanan dan perbekalan lainnya kepada pasukan yang ditempatkan di Second Thomas Shoal, demikian ungkap Laksamana Pertama Pasukan Penjaga Pantai Filipina Jay Tarriela.
Kapal Pasukan Penjaga Pantai Filipina dan perahu pasokan secara terpisah ditabrak oleh kapal pasukan penjaga pantai dan kapal milisi maritim Tiongkok. Hanya satu perahu Filipina yang mampu mengirimkan pasokan, demikian ungkap Jay Tarriela.
Pasukan penjaga pantai Tiongkok menyalahkan kapal-kapal Filipina atas terjadinya tabrakan itu, dan mengklaim bahwa kapal-kapal itu membawa bahan-bahan konstruksi untuk memperkuat pos terdepan Manila di beting itu.
A.S. serta Sekutu dan Mitranya menyatakan kekhawatiran atas tindakan RRT, dan Washington menegaskan kembali bahwa pihaknya akan membela Filipina jika pasukan, kapal, atau pesawat terbangnya diserang oleh pasukan bersenjata, termasuk “pasukan, kapal, atau pesawat terbang pasukan penjaga pantainya — di mana pun di Laut Cina Selatan.”
“Amerika Serikat mendukung sekutu kami, Filipina, dalam menghadapi tindakan berbahaya dan melanggar hukum yang dilakukan oleh milisi maritim dan pasukan penjaga pantai Republik Rakyat Tiongkok yang menghalangi misi pasokan ulang Filipina ke Second Thomas Shoal pada 22 Oktober,” ungkap Departemen Luar Negeri A.S.
Pihaknya mengatakan bahwa kapal-kapal RRT “melanggar hukum internasional dengan secara sengaja mengganggu pelaksanaan kebebasan navigasi laut lepas yang dilakukan kapal-kapal Filipina.”
Pasukan A.S. secara rutin melakukan misi kebebasan navigasi dan penerbangan lintas wilayah untuk menegakkan hukum internasional di laut yang disengketakan itu.
