Sekutu dan mitra mempersiapkan diri melawan manuver RRT untuk memblokir jalur komunikasi laut

Staf FORUM

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terus mengancam jalur komunikasi laut (sea lines of communication – SLOC) di seluruh dunia, sehingga merongrong norma dan hukum keamanan maritim internasional.

Pada tahun 2023, misalnya, RRT telah berulang kali menyatakan kemungkinan akan memblokade Selat Taiwan yang menjadi jalur perlintasan perdagangan senilai lebih dari satu triliun dolar setiap tahunnya.

Pada bulan April, RRT mengirimkan kapal patroli, yang didukung oleh pasukan penjaga pantainya, ke selat itu untuk memeriksa kapal-kapal kargo sebagai tindakan yang tampaknya seperti pembalasan atas pertemuan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dengan Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy di California.

Meskipun armada Tiongkok tidak memeriksa kapal mana pun, RRT dapat menggunakan taktik semacam itu, yang akan menghambat aliran lalu lintas, untuk memblokir jalur pengapalan sempit itu, demikian menurut para ahli.

“Ini merupakan blokade virtual,” ungkap Laksamana Muda (Purn.) Mark Montgomery, mantan direktur operasi Komando Pasukan A.S. di Indo-Pasifik, kepada surat kabar The Wall Street Journal. “Upaya ini merupakan cara Tiongkok untuk membuat perusahaan pengapalan dan asuransi menjauh dari Taiwan.”

Melindungi perairan internasional dan SLOC utama tetap menjadi prioritas keamanan maritim A.S. serta sekutu dan mitranya. Mengingat pentingnya titik keluar masuk rawan (chokepoint) dan SLOC bagi perekonomian global, A.S. dan sekutu serta mitranya melakukan latihan rutin untuk memastikan berbagai jalur perairan penting tetap terbuka bagi perdagangan dan kebebasan navigasi serta terlindung dari permusuhan dan perniagaan yang tidak netral.

Latihan angkatan laut multinasional yang mempersiapkan berbagai militer untuk melindungi SLOC mencakup rangkaian latihan Balikatan, Iron Fist, Garuda Shield, Rim of the Pacific, dan Kerja Sama dan Pelatihan Asia Tenggara (Southeast Asia Cooperation and Training – SEACAT).

Pada tahun 2023, Taiwan mengalihkan fokus latihan militer tahunan terbesarnya untuk mengatasi ancaman semacam itu dan memperluas pelatihan koordinasi militer-sipil. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan latihan Han Kuang merupakan simulasi tanggapan terhadap potensi invasi Tentara Pembebasan Rakyat yang mencakup unsur blokade, demikian yang dilaporkan berbagai kantor berita.

Rhodium Group, wadah pemikir yang berkantor pusat di New York, menemukan bahwa campur tangan semacam itu di Selat Taiwan dapat menimbulkan bencana besar secara ekonomi. Sebagian besar barang yang dikapalkan di antara Asia Tenggara dan Jepang, Korea Selatan, dan sebagian wilayah Tiongkok melintasi selat selebar 180 kilometer itu, yang dianggap sebagai titik keluar masuk rawan karena hanya sebagian kecil saja yang cukup dalam untuk dilalui kapal.

“Tidak mengherankan, kami menemukan bahwa skala aktivitas perekonomian yang berisiko terganggu akibat konflik di Selat Taiwan sangatlah besar: lebih dari dua triliun dolar dalam skenario blokade, bahkan sebelum memperhitungkan tanggapan internasional atau dampak berantai yang lebih kompleks,” demikian yang dilaporkan Rhodium Group pada Desember 2022.

Rhodium Group menemukan bahwa blokade akan memutus akses Taiwan ke perdagangan global dan melumpuhkan, khususnya, rantai pasokan semikonduktor. Menurut berbagai perkiraan, Taiwan memproduksi lebih dari 90% chip komputer canggih di dunia dan sekitar sepertiga chip kurang canggih yang digunakan dalam segala hal mulai dari ponsel cerdas hingga mobil.

“Perkiraan kasar dan konservatif mengenai ketergantungan pada chip Taiwan menunjukkan bahwa berbagai perusahaan dalam industri ini dapat terpaksa mengalami kehilangan pendapatan sebesar 24,58 kuadriliun rupiah (1,6 triliun dolar A.S.) setiap tahunnya jika terjadi blokade,” tulis Rhodium Group. Namun efek sekundernya juga dapat merugikan industri yang bergantung pada chip. “Pada akhirnya, dampak sosial dan ekonomi penuh dari kekurangan chip sebesar itu tidak dapat diperkirakan, namun besar kemungkinan akan menjadi bencana besar.”

Berdasarkan hukum internasional, blokade dianggap sebagai tindakan perang. Selain itu, banyak praktik zona abu-abu serupa yang dilakukan RRT juga melanggar hukum internasional. Berbagai tindakan itu mencakup campur tangan terhadap hak zona ekonomi eksklusif berbagai negara, membuat klaim maritim berlebihan, dan terlibat dalam interaksi berbahaya dengan kapal dan pesawat terbang yang beroperasi secara sah dalam perairan atau wilayah udara internasional.

“Bersama-sama, pemerintah dan industri pengapalan dapat menumpulkan ancaman inspeksi Tiongkok. Dan tidak ada gunanya mengirimkan ‘armada inspeksi’ ke Selat Taiwan jika armada itu tidak dapat melaksanakan misinya,” tulis Elisabeth Braw, peneliti senior di American Enterprise Institute dan penasihat di Gallos Technologies, dalam artikel yang diterbitkan pada April 2023 di The Wall Street Journal.

Pasukan sekutu dan mitra harus terus berkolaborasi dalam melawan berbagai upaya untuk mengikis tata kelola maritim internasional, menolak akses ke pusat logistik, dan menghambat kebebasan di laut.

Pengendalian laut yang efektif mempertahankan hak navigasi dan mencegah campur tangan yang melanggar hukum. Selama terjadinya konflik, pengendalian laut juga penting untuk berpotensi menolak tindakan musuh yang berupaya menggunakan selat dan jalur perairan sempit lainnya di antara samudra serta rute laut utama untuk perdagangan dan tujuan lainnya.

A.S., Sekutu, dan Mitranya memastikan kemakmuran ekonomi melalui jalur laut yang aman dan terlindungi.