A.S. akan menegakkan hukum maritim di sekitar Palau

THE ASSOCIATED PRESS

Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian baru dengan Palau, yang memberikan izin kepada kapal-kapal A.S. untuk menegakkan peraturan maritim secara sepihak dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Negara Kepulauan Pasifik tersebut, demikian ungkap Pasukan Penjaga Pantai A.S. pada Agustus 2023.

Perjanjian itu ditandatangani menyusul permohonan presiden Palau yang meminta bantuan Washington untuk menangkal “aktivitas tidak diinginkan” yang dilakukan oleh Beijing di perairan pesisirnya.

Dalam perjanjian itu, kapal Pasukan Penjaga Pantai A.S. dapat menegakkan peraturan di dalam ZEE Palau atas nama negara itu tanpa kehadiran petugas Palau, demikian ungkap Pasukan Penjaga Pantai A.S. dalam sebuah pernyataan.

“Perjanjian ini membantu Palau memantau zona ekonomi eksklusif kami, melindunginya dari penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi, serta menangkal kapal-kapal tak diundang melakukan manuver yang patut dipertanyakan dalam perairan kami,” ungkap presiden Palau, Surangel S. Whipps Jr., sebagaimana dikutip dalam siaran pers itu.

“Kemitraan seperti inilah yang membantu kita mencapai sasaran bersama yaitu perdamaian dan kemakmuran di kawasan ini.”

Pernyataan itu tidak menyebutkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), namun pada bulan Juni, Surangel Whipps mengatakan kepada jurnalis di Tokyo bahwa tiga perahu Tiongkok telah memasuki perairan negaranya “tanpa diundang” sejak dia menjabat pada tahun 2021, dan menekankan pada saat itu perlunya dukungan A.S. secara lebih lanjut untuk meningkatkan penangkalan terhadap tindakan agresif RRT di kawasan itu.

“Amerika Serikat bertanggung jawab atas keamanan kami, dan kami juga akan memberi tahu mereka bahwa kami membutuhkan mereka untuk melibatkan diri dan membantu kami menangkal berbagai aktivitas yang tidak diinginkan,” ungkap Surangel Whipps.

Ketegangan telah meningkat di kawasan Asia-Pasifik ketika Partai Komunis Tiongkok bersikeras untuk menegakkan klaim maritimnya yang ekspansif dan A.S. serta sekutunya memberikan perlawanan terhadap klaim sepihak itu.

Pada waktu yang hampir bersamaan dengan ditandatanganinya perjanjian dengan Palau minggu lalu, dua perahu Filipina, bersama dengan pesawat pengintai Angkatan Laut A.S. di atasnya, menerobos blokade pasukan penjaga pantai Tiongkok di Laut Cina Selatan yang disengketakan untuk mengirimkan pasokan kepada pasukan Filipina yang menjaga sebuah beting yang disengketakan.

Peristiwa itu merupakan gejolak terbaru dari perselisihan wilayah yang sudah lama terjadi di laut sibuk itu yang melibatkan RRT dan tidak hanya berdampak pada Filipina tetapi juga pada Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.

Pada Juni 2023, Surangel Whipps menuduh Beijing melakukan aktivitas survei di perairan Palau dan menyatakan negaranya mungkin sedang dihukum oleh Beijing atas sikapnya yang mendukung kedaulatan Taiwan.

Palau merupakan salah satu dari sedikit negara yang mengakui kedaulatan Taiwan dan memelihara hubungan diplomatik dengan pulau itu, yang memisahkan diri dari Tiongkok daratan selama perang saudara pada tahun 1949 dan membentuk pemerintahan yang terpisah dari pihak komunis di Beijing.

Di tempat lain di Pasifik, pemerintah Kepulauan Solomon dibujuk untuk mengalihkan pengakuan diplomatiknya atas Taiwan kepada Tiongkok pada tahun 2019. Sejak itu, Kepulauan Solomon menandatangani pakta keamanan rahasia dengan RRT yang telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pihaknya dapat memberikan pijakan militer kepada Beijing di Pasifik Selatan.

A.S. telah membalas tindakan itu dengan langkah diplomatiknya sendiri, termasuk membuka kedutaan besar di Kepulauan Solomon.

Perjanjian dengan Palau serupa dengan perjanjian yang disepakati dengan Negara Federasi Mikronesia pada akhir tahun 2022. Usai ditandatanganinya perjanjian itu, Pasukan Penjaga Pantai A.S. melakukan pemeriksaan di atas kapal untuk negara Pasifik itu.

A.S. juga menandatangani perjanjian pertahanan bilateral pada bulan Mei dengan Papua Nugini, yang akan memungkinkan Pasukan Penjaga Pantai A.S. untuk melakukan pemeriksaan di atas kapal bersama dengan rekan-rekan lokalnya dalam ZEE Papua Nugini untuk pertama kalinya pada akhir tahun ini.

Pasukan Penjaga Pantai A.S. mengatakan bahwa perjanjian itu menunjukkan “investasi berkelanjutan Amerika Serikat dalam melindungi sumber daya bersama dan kepentingan dalam keselamatan dan keamanan maritim.”

“Kesatuan upaya dengan Negara-Negara Kepulauan Pasifik, termasuk kolaborasi dengan Palau, memperkuat kemampuan kolektif kita untuk melindungi sumber daya dan mempertahankan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka bagi semua negara yang menaati supremasi hukum,” ungkap Pasukan Penjaga Pantai.