Papua Nugini dan A.S. berkolaborasi dalam keamanan maritim

Tom Abke

Saling percaya merupakan dasar bagi Papua Nugini (PNG) dan Amerika Serikat untuk meningkatkan keamanan maritim negara Pasifik itu, termasuk pemberian izin bagi kapal cutter Pasukan Penjaga Pantai A.S. untuk menegakkan undang-undang PNG. Peningkatan patroli yang dilakukan oleh kedua negara akan melawan kejahatan transnasional, dan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (illegal, unreported and unregulated – IUU) sembari menegakkan kedaulatan PNG, demikian ungkap para pejabat dan analis.

Pasukan Penjaga Pantai A.S. “membawa pengalaman dan kemampuan yang tak tertandingi dalam penegakan hukum maritim, yang akan menambah aset patroli Port Moresby dan kemampuan untuk menegaskan kontrolnya atas aktivitas yang dilakukan di pesisir dan zona ekonomi eksklusifnya [ZEE],” ungkap Blake Herzinger, seorang peneliti kebijakan dan pertahanan luar negeri di Pusat Studi Amerika Serikat University of Sydney, kepada FORUM.

PNG telah memberikan wewenang kepada kru Pasukan Penjaga Pantai A.S. untuk melakukan patroli di ZEE maritimnya dan, jika perlu, untuk melakukan pemeriksaan dengan naik ke atas kapal tanpa kehadiran pejabat penegak hukum PNG, demikian tambahnya, “yang mewakili kepercayaan luar biasa dalam hubungan tersebut.”

Pengerahan kapal Pasukan Penjaga Pantai A.S. ke PNG, yang dijadwalkan pada Agustus 2023, merupakan bagian dari upaya Washington untuk membantu negara Pasifik itu memodernisasi pasukan pertahanannya, demikian ungkap Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin ketika berada di PNG pada akhir Juli 2023 untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (Defense Cooperation Agreement – DCA) dengan Perdana Menteri PNG James Marape. Komitmen A.S. juga mencakup peralatan baru, peningkatan pelatihan, dan peningkatan fasilitas pertahanan.

Perjanjian itu, yang sedang menunggu ratifikasi oleh Parlemen PNG, memperdalam ikatan di antara kedua negara serta memperkuat kerja sama dan interoperabilitas di antara angkatan bersenjata kedua negara. Beberapa prioritasnya mencakup bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, demikian ungkap Departemen Pertahanan A.S.

Ketentuan penegakan hukum timbal balik DCA sangatlah penting. “Armada penangkapan ikan Tiongkok, yang terbesar di dunia, sebelumnya telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan PNG,” ungkap Blake Herzinger, sementara itu eksploitasi sumber daya ilegal serta perdagangan orang, senjata, dan narkotika terjadi di dalam ZEE PNG.

“Memiliki aset patroli berkemampuan tinggi dengan aset kesadaran situasional canggih seperti radar dan kendaraan udara tak berawak (unmanned aerial vehicle – UAV) membantu menyoroti sudut-sudut gelap tempat terjadinya kegiatan ini dan mencegatnya untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab,” ungkapnya, merujuk pada kapal cutter Pasukan Penjaga Pantai A.S.

Lebih dari 40 profesional keamanan pelabuhan PNG menghadiri lokakarya Pasukan Penjaga Pantai A.S. pada Februari 2023 untuk meningkatkan kemampuan, demikian menurut Kedutaan Besar A.S. di Port Moresby yang membantu menggelar pelatihan itu.

Program itu menangani tiga bidang: mengendalikan akses ke fasilitas pelabuhan dan melindunginya dari ancaman fisik; praktik dan latihan untuk menguji dan meningkatkan rencana keamanan; serta menilai risiko dan kerentanan pelabuhan, bersama dengan langkah-langkah keamanan yang ada.

Dengan luas hampir 2,5 juta kilometer persegi, ZEE PNG merupakan salah satu ZEE terluas di kawasan ini.

“Kami mengundang mereka [A.S.] dalam ruang pertahanan untuk membantu membangun pertahanan kami guna melindungi perbatasan kami sendiri, termasuk menghentikan kerugian akibat penangkapan ikan dan kehancuran akibat [pembalakan] liar terhadap hutan kami,” ungkap James Marape.

Tom Abke merupakan koresponden FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.