Kemitraan trilateral tetap berkomitmen dan waspada selama lebih dari 70 tahun usai gencatan senjata Perang Korea

Staf FORUM

Gencatan senjata terlama yang dinegosiasikan dalam sejarah tetap berlaku selama lebih dari 70 tahun sejak perjanjian gencatan senjata itu mengakhiri pertempuran dalam Perang Korea ketika Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat berjanji untuk mencegah Korea Utara memperbarui permusuhan bersenjata dan melawan negara pembangkang itu jika Korut melanjutkan upaya provokasinya.

Para jenderal utama negara-negara sekutu bertemu di Hawaii pada pertengahan Juli 2023 ketika Korea Utara, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (Democratic People’s Republic of Korea – DPRK) meluncurkan rudal balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile – ICBM) berbahan bakar padat, uji coba peluncuran rudal pertamanya dalam sekitar tiga bulan setelah serentetan uji coba rudal pada tahun 2023 dan 2022, demikian yang dilaporkan Kantor Berita Yonhap. “Tiga kepala pertahanan itu mengutuk tindakan provokatif DPRK, yang menyoroti pentingnya komitmen trilateral dalam menghadapi ancaman DPRK yang dilakukan secara terang-terangan,” ungkap Ketua Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Jenderal Kim Seung-kyum bersama dengan mitranya dari Jepang dan A.S., Jenderal Yoshihide Yoshida dan Jenderal Mark Milley, dalam rilis berita, demikian ungkap Yonhap.

Ketika berbicara di Tokyo dua hari setelahnya, Mark Milley mengatakan peluncuran ICBM itu “menunjukkan dengan jelas niat mengembangkan kemampuan untuk menyerang Amerika Serikat kontinental,” demikian yang dilaporkan The Associated Press.

Secara teknis, Korea Utara dan Korea Selatan masih berperang sejak gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953, yang mengakhiri pertempuran sengit itu. Pasukan Korea Utara telah menembus Garis 38 Derajat Lintang Utara, perbatasan kedua negara sebelum meletusnya perang. Mereka berniat untuk memperluas rezim komunisnya di seluruh Semenanjung Korea. Korea Selatan melawan balik dengan visi penyatuan demokrasi. Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia memihak Korea Utara sementara itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, A.S., dan hampir dua lusin negara lainnya — secara kolektif disebut Komando P.B.B. — mendukung Korea Selatan selama meletusnya perang atau usai gencatan senjata. Kedua belah pihak bertempur hingga mengalami penghentian operasi militer pada Mei 1951 dan negosiasi gencatan senjata dimulai pada bulan Juli 1951, tetapi pertumpahan darah terus berlanjut selama lebih dari dua tahun hingga para pemimpin militer menandatangani perjanjian gencatan senjata.

Perang itu menewaskan sekitar 2 juta warga Korea, 600.000 warga Tiongkok, 37.000 warga Amerika, dan 3.000 warga negara lainnya yang tergabung dalam pasukan P.B.B., demikian yang dilaporkan Encyclopedia Britannica, dengan lebih dari separuh korban jiwa merupakan warga sipil. Sekitar 10% penduduk di Semenanjung Korea — Korea Utara dan Selatan — tewas dalam perang itu, demikian yang dilaporkan majalah Foreign Affairs. Korea Utara dan Selatan tetap dipisahkan oleh Garis Demarkasi Militer di dalam Zona Demiliterisasi selebar 4 kilometer, zona penyangga sepanjang 241 kilometer di antara kedua negara yang disahkan oleh kesepakatan gencatan senjata itu, yang oleh Komando P.B.B. disebut sebagai gencatan senjata paling lama di dunia.

Dalam menanggapi ancaman nuklir dan uji coba penembakan rudal Korea Utara baru-baru ini, yang melanggar sanksi Dewan Keamanan P.B.B., koalisi keamanan trilateral — Jepang, Korea Selatan, dan A.S. — pada April 2023 menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik dialog guna mengakhiri pertikaian itu tetapi menjanjikan tanggapan internasional yang kuat terhadap setiap potensi uji coba nuklir Korea Utara. Militer ketiga negara itu berjanji untuk mengadakan latihan pertahanan antikapal selam dan rudal secara berkala sebagai tanggapan atas penghinaan yang dilakukan Korea Utara terhadap sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta untuk mendorong perdamaian, stabilitas, dan tatanan berbasis aturan di Semenanjung Korea dan di seluruh Indo-Pasifik. Koalisi itu juga mengulangi desakannya untuk denuklirisasi Semenanjung Korea, demikian menurut ringkasan sesi Aprilnya, dan A.S. menegaskan kembali komitmen teguhnya dalam mempertahankan Jepang dan Korea Selatan dengan semua kemampuan pertahanannya — termasuk persenjataan nuklir.

“Saat ini, Semenanjung Korea masih menjadi tempat ketegangan geopolitik yang tinggi,” demikian yang dilaporkan Foreign Affairs pada akhir Juni 2023. “Korea Utara diperintah oleh seorang diktator yang menindas warganya secara brutal dan mengancam negara-negara tetangganya secara reguler dengan persenjataan nuklir. Tapi pertumpahan darah dalam Perang Korea sekarang tinggal kenangan. … Meskipun memiliki banyak kekurangan, gencatan senjata itu merupakan suatu kesuksesan.”

Seruan untuk mengakhiri Perang Korea secara permanen masih belum terpenuhi. Ketika gencatan senjata itu ditandatangani tujuh dekade lalu, Presiden A.S. saat itu Dwight Eisenhower merenungkan sifat ambigu perjanjian itu. “Kita telah memenangkan gencatan senjata di satu medan pertempuran — bukan perdamaian di dunia,” ungkapnya, demikian menurut Arsip Nasional A.S. “Sekarang kita tidak boleh mengendurkan kewaspadaan kita maupun menghentikan upaya dalam mencapai tujuan kita.”