Benar News
Papua Nugini (PNG) akan memberikan akses tak terbatas kepada Amerika Serikat untuk mengerahkan pasukan dari negara itu dan mengembangkan pangkalan militer utama di Negara Kepulauan Pasifik itu berdasarkan perjanjian kerja sama pertahanan bilateral baru.
Defense Cooperation Agreement (Perjanjian Kerja Sama Pertahanan), yang ditandatangani pada Mei 2023, memungkinkan A.S. untuk menempatkan prajurit dan kapal di enam pelabuhan dan bandara, termasuk Pangkalan Angkatan Laut Lombrum dan Bandara Internasional Jacksons di ibu kota negara itu, Port Moresby.
A.S. akan memiliki “akses tanpa hambatan” ke berbagai fasilitas itu, yang dapat digunakan untuk kegiatan yang disepakati bersama seperti pelatihan, transit, pemeliharaan, dan pengisian bahan bakar pesawat terbang, termasuk pesawat terbang yang melakukan “kegiatan intelijen, pengawasan, dan pengintaian.”
Pangkalan-pangkalan itu juga dapat digunakan untuk “persiapan dan pengerahan pasukan dan material,” pengisian bahan bakar kapal, bantuan keamanan, serta bantuan kemanusiaan dan bencana.
Perjanjian itu merupakan bagian dari upaya A.S. dan mitra Indo-Pasifik lainnya seperti Australia untuk melawan upaya Republik Rakyat Tiongkok dalam memperluas pengaruhnya di Pasifik. Para ahli mengatakan kesepakatan itu memperluas kemampuan strategis A.S. secara signifikan di kawasan itu.
“Sejauh yang saya ketahui, A.S. belum memiliki perjanjian serupa dengan negara-negara Pasifik Selatan lainnya — ini akan menjadi perjanjian yang paling berani,” ungkap Mihai Sora, direktur Jaringan Australia-PNG di Lowy Institute yang berkantor pusat di Australia.
Dia membandingkannya dengan Perjanjian Peningkatan Kerja Sama Pertahanan (Enhanced Defense Cooperation Agreement – EDCA) A.S. dengan Filipina, yang baru-baru ini diperluas untuk memberi pasukan A.S. akses ke empat lokasi militer tambahan di negara Asia Tenggara itu.
Dalam sebuah pernyataan kepada Parlemen pada awal Juni 2023, Perdana Menteri PNG James Marape mengatakan bahwa perjanjian dengan A.S. itu “sama sekali tidak akan membahayakan hubungan bilateral PNG dengan negara lain mana pun.”
Dia mengatakan kebijakan luar negeri negara itu masih sama yaitu berupaya menjadi teman bagi semua pihak dan tidak menjadi musuh siapa pun, tetapi aliansi keamanan tradisional tidak memadai dalam menghadapi tantangan regional dan global.
James Marape mengatakan perjanjian itu “memvalidasi kehadiran pasukan A.S.” untuk melakukan aktivitas terkait pertahanan tetapi tidak menyertakan atau mempromosikan komitmen pertahanan atau intervensi militer.
Pada tahun 2022, Beijing menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon, yang membuat Australia, A.S., dan mitra lainnya merasa khawatir atas potensi kehadiran permanen militer Tiongkok di kawasan itu.
Mihai Sora mengatakan lingkungan keamanan regional berubah dengan cepat dan mitra tradisional percaya pengaturan keamanan harus disesuaikan.
“Apa yang kami lihat adalah upaya dari penyedia keamanan tradisional di Pasifik, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru, untuk meningkatkan dan memformalkan peran mereka sebagai mitra keamanan pilihan bagi negara-negara Pasifik melalui perjanjian bilateral,” ungkapnya.
