Filipina: ‘Kerja sama keamanan yang lebih kuat’ dengan Jepang sangat penting bagi perdamaian regional
Benar News
Diplomat utama Filipina mengatakan bahwa ikatan keamanan yang lebih kuat dengan Jepang sangat penting bagi perdamaian di kawasan Indo-Pasifik, ketika dia menganjurkan untuk meningkatkan pertahanan Filipina oleh karena terjadinya “pelanggaran berulang terhadap kedaulatan kita.”
Komentar Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo pada pertengahan Mei 2023 itu menekankan tantangan keamanan yang dihadapi kedua negara dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Manila dan Tokyo terlibat dalam sengketa teritorial dengan Beijing atas berbagai wilayah di Laut Cina Selatan dan Timur.
“Kita tidak pernah seyakin ini sekarang bahwa kerja sama keamanan kita yang lebih kuat akan memungkinkan rakyat kita untuk hidup lebih damai,” ungkap Enrique Manalo saat berpidato di National Graduate Institute for Policy Studies di Tokyo.
“Kita didorong oleh keyakinan yang sama dalam aturan dan komitmen terhadap multilateralisme,” tambahnya, demikian menurut salinan pidatonya.
Enrique Manalo berada di Tokyo untuk mengikuti konferensi keamanan Pertemuan Pemimpin Munich (Munich Leaders Meeting).
Dalam beberapa tahun mendatang, ikatan Filipina-Jepang akan berfokus pada keamanan maritim, khususnya kesadaran ranah dan penegakan hukum untuk mengimplementasikan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982, demikian ungkapnya. (Foto: Pasukan penjaga pantai Filipina dan Jepang melakukan latihan antipembajakan di Teluk Manila, Filipina.)
Enrique Manalo mengatakan bahwa meskipun dialog dan diplomasi seharusnya menjadi sarana utama untuk mengatasi sengketa, “pelanggaran berulang terhadap kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksi kami … juga memerlukan peningkatan kemampuan pertahanan kami.”
“Izinkan saya menekankan bahwa kerja sama maritim akan selalu menjadi fitur utama hubungan Filipina-Jepang. Menjadi negara kepulauan mengikat kita dalam tujuan bersama untuk menjaga laut di Indo-Pasifik aman, terlindungi, dan damai,” ungkap Enrique Manalo.
Dia juga mendesak dilakukannya diskusi lebih lanjut di antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan RRT mengenai pedoman perilaku di Laut Cina Selatan.
“Untuk mencapai rezim yang damai dan berbasis UNCLOS, dialog yang tulus di antara semua negara penggugat sangat penting, baik secara bilateral maupun melalui diskusi di antara ASEAN dan Tiongkok mengenai pedoman perilaku,” ungkap Enrique Manalo.
“Filipina mengadvokasi pedoman perilaku yang efektif dan substantif yang mematuhi UNCLOS dan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, tidak hanya ASEAN dan Tiongkok.”
Pada Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda, memutuskan mendukung Filipina dan menolak klaim ekspansif Beijing di Laut Cina Selatan, khususnya perairan di dalam zona ekonomi eksklusif Manila.
Akan tetapi, Beijing telah mengabaikan putusan penting itu dan melanjutkan ekspansi militernya di jalur perairan strategis itu, termasuk membangun terumbu karang buatan dan fitur lainnya.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sepakat pada Februari 2023 untuk “meningkatkan kemampuan pertahanan negara mereka masing-masing, dan semakin memperkuat kerja sama keamanan secara keseluruhan.”
Kedua negara itu sepakat untuk meningkatkan komunikasi di antara pejabat pertahanan dan militer “mengingat lingkungan keamanan regional yang sangat menantang.”
FOTO DIAMBIL DARI: REUTERS
