Australia, Jepang, dan A.S. mendanai sambungan kabel bawah laut di Mikronesia
The Associated Press
Jepang mengumumkan pada awal Juni 2023 bahwa pihaknya telah bergabung dengan Australia dan Amerika Serikat dalam proyek kabel bawah laut senilai 1,41 triliun rupiah (95 juta dolar A.S.) yang akan menghubungkan negara-negara kepulauan Mikronesia Timur untuk meningkatkan jaringan digital di Indo-Pasifik.
Kabel dengan panjang sekitar 2.250 kilometer itu akan menghubungkan negara bagian Kosrae di Negara Federasi Mikronesia, Tarawa di Kiribati dan Nauru ke titik pendaratan kabel yang ada di Pohnpei, Mikronesia, demikian menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.
Australia, Jepang, dan A.S. telah memperluas kerja sama dengan Negara-Negara Kepulauan Pasifik (PIC) seiring dengan upaya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk memperluas pengaruh keamanan dan ekonominya di kawasan itu.
Dalam sebuah pernyataan bersama, negara-negara itu mengatakan langkah selanjutnya akan mencakup survei dan desain akhir, serta pembuatan kabel, yang selebar selang taman. Proyek itu diperkirakan selesai sekitar tahun 2025.
Pengumuman itu muncul hanya beberapa minggu setelah para pemimpin Australia, India, Jepang, dan A.S. — yang dikenal sebagai kemitraan Kuadrilateral, atau Quad — menekankan pentingnya kabel bawah laut sebagai komponen penting infrastruktur komunikasi dan fondasi konektivitas internet.
“Konektivitas digital yang aman dan tangguh tidak pernah sepenting ini,” ungkap Matthew Murray, pejabat senior di Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri A.S., dalam sebuah pernyataan. “Amerika Serikat senang menjadi bagian dari proyek ini yang lebih mendekatkan kawasan kita.”
NEC Corp. yang berkantor pusat di Tokyo, yang memenangkan kontrak setelah dilakukannya tender kompetitif, mengatakan kabel itu akan memastikan komunikasi berkecepatan tinggi, berkualitas tinggi, dan lebih aman bagi penduduk, bisnis, dan pemerintah, sembari berkontribusi pada pembangunan ekonomi.
Kabel itu akan menghubungkan lebih dari 100.000 orang di ketiga Negara Kepulauan Pasifik itu, demikian menurut Kazuya Endo, direktur jenderal biro kerja sama internasional di Kementerian Luar Negeri Jepang.
