Para pemimpin Asia Tenggara mendesak dilakukannya pembicaraan inklusif dan diakhirinya kekerasan di Myanmar

Reuters
Pertemuan para pemimpin Asia Tenggara di Indonesia menyerukan segera diakhirinya kekerasan di Myanmar yang dikuasai oleh junta militer, dalam upaya menciptakan peluang dilakukannya pembicaraan dan pengiriman bantuan kemanusiaan saat pertempuran meningkat.
“Kami merasa sangat prihatin dengan kekerasan yang sedang berlangsung di Myanmar dan mendesak penghentian segera semua bentuk kekerasan dan penggunaan kekuatan,” ungkap para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam pernyataan bersama selama KTT pada Mei 2023.
Mereka menyerukan “lingkungan yang kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman dan tepat waktu serta dialog nasional yang inklusif.”
KTT blok beranggotakan 10 negara itu terjadi ketika militer Myanmar mengintensifkan serangan dan serangan udara terhadap pasukan perlawanan dan kelompok minoritas etnis ketika pihaknya mencoba mengonsolidasikan kekuasaan menjelang rencana pelaksanaan pemilihan umum. Beberapa hari sebelumnya, penyerang tak dikenal menembaki konvoi diplomat regional di Myanmar yang mengirimkan pasokan untuk lebih dari 1,3 juta orang yang mengungsi akibat pecahnya konflik.
Junta militer, yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada Februari 2021, tidak menunjukkan niat untuk berupaya mewujudkan rencana perdamaian yang disepakati pada April 2021 dengan ASEAN.
Presiden Indonesia Joko Widodo, ditampilkan dalam foto, ketua ASEAN saat ini, meminta blok itu untuk membentuk satu kesepakatan bersama terkait tantangan yang dihadapinya di kawasan ini.
“Apakah ASEAN hanya diam saja, atau ASEAN mampu menjadi penggerak perdamaian atau pertumbuhan?” ungkapnya.
ASEAN, yang memiliki kebijakan tidak campur tangan dalam urusan negara anggotanya, menjadi semakin tegas dengan junta militer Myanmar atas kegagalannya untuk menerapkan “konsensus” perdamaian lima poin yang disetujui jenderal tertingginya setelah kudeta yang memicu kekacauan dan pertumpahan darah. Per Maret 2023, lebih dari 3.000 warga sipil telah terbunuh dan setidaknya 16.000 lawan politik dijebloskan ke dalam penjara, demikian yang dilaporkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Malaysia kecewa karena terus ada kurangnya kemajuan yang berarti dan nyata dalam implementasi” rencana tersebut, ungkap Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Para pemimpin junta militer Myanmar dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN sampai mereka menghormati kesepakatan damai, yang mencakup penghentian permusuhan.
Jakarta telah melibatkan militer Myanmar dan pemerintah bayangannya, serta kelompok etnis bersenjata untuk mencoba memulai pembicaraan damai, demikian ungkap Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi baru-baru ini.
“ASEAN melakukan sebanyak mungkin upaya yang benar-benar bisa dilakukannya karena ketika Anda berada di sana di lapangan, tidak semudah itu,” ungkap Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo.
Para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan serangkaian deklarasi bersama, termasuk komitmen untuk memerangi perdagangan orang, melindungi pekerja migran, dan mendukung industri kendaraan listrik di seluruh kawasan ini.
FOTO DIAMBIL DARI: REUTERS