Mantan pemberontak serahkan senjata

Benar News

Mantan pemberontak separatis di Filipina selatan menyerahkan ribuan senjata api sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan pemerintah pusat negara itu, demikian yang diumumkan pemimpin mereka pada akhir September 2022.

Murad Ebrahim, juga dikenal sebagai Ahod Balawag Ebrahim, mengumumkan hal tersebut dalam pembukaan sesi parlemen di Kawasan Otonomi Bangsamoro di Mindanao ketika Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengunjungi kawasan selatan yang berpenduduk mayoritas Muslim di Filipina yang mayoritas beragama Katolik dan berbicara kepada anggota legislatif kawasan itu.  

Sekitar 5.500 mantan pejuang berencana untuk menyerahkan sekitar 2.400 senjata dalam fase terakhir penonaktifan, kata Murad. “Kami berkomitmen untuk mempertahankan momentum dan kepercayaan yang telah Anda berikan kepada kami,” katanya dalam upacara yang dihadiri oleh Marcos.

Murad, yang bertanggung jawab atas otoritas transisi di kawasan itu, memimpin Front Pembebasan Islam Moro (MILF), mantan kelompok separatis bersenjata yang menandatangani kesepakatan damai dengan Manila delapan tahun lalu. Pakta yang mengakhiri pemberontakan MILF selama puluhan tahun itu menetapkan bahwa mantan pemberontak harus menyerahkan senjata mereka.

Proses itu seharusnya selesai dalam tiga fase, dimulai pada tahun 2019, tetapi terganggu oleh pandemi COVID-19. MILF telah menyerahkan lebih dari 5.000 senjata api, demikian menurut angka pemerintah. Departemen Pertahanan Nasional Filipina memperkirakan mantan gerilyawan itu memiliki sekitar 40.000 senjata api.

Di bawah penonaktifan tersebut, tiap mantan pejuang yang menyerahkan senjata akan menerima pembayaran tunai, termasuk dana untuk pendidikan.

Meski tidak mendukung Marcos dalam pemilihan umum Mei 2022, Murad meyakinkan Marcos akan kerja sama dan dukungannya. Murad menuduh ayah Marcos yang bernama sama dan militer di bawah mendiang diktator tersebut menggerebek daerah Muslim dan membantai masyarakat. 

‘Keadilan, kemajuan, perdamaian bersejarah’

Marcos berbicara tentang komitmennya terhadap perdamaian di kawasan ini. “Sebagai presiden Anda, saya menjamin, Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA), dan semua rakyat Bangsamoro akan komitmen penuh dan tak tergoyahkan pemerintahan ini terhadap proses perdamaian,” ungkapnya dalam rapat pleno tersebut .

“Jalan menuju perdamaian abadi selalu dalam pembangunan. Namun kita menempuh jalan ini bersama-sama. Dan kita berjalan bukan karena itu mudah. Kita menempuh jalan ini bersama-sama karena meski dengan kesulitannya, kita tahu bahwa di akhir perjalanan ada keadilan, kemajuan, perdamaian, dan stabilitas bersejarah, serta persatuan yang telah lama dicita-citakan oleh rakyat di negara kita,” tambahnya.

Marcos mengatakan pemerintahannya akan mendorong pembangunan sosial ekonomi dan intervensi untuk memajukan perdamaian di daerah yang terkena dampak konflik selama beberapa dekade. “Saya mendorong BTA untuk meloloskan langkah-langkah yang akan mengamankan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam perawatan kesehatan, perikanan, transportasi, infrastruktur digital, dan tata kelola elektronik,” ungkapnya.

Kepemimpinan MILF juga mengundang Nur Misuari, pemimpin Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) untuk menghadiri sesi parlemen. MILF memisahkan diri dari MNLF pada tahun 1978. MNLF menandatangani pakta perdamaian sendiri dengan pemerintah pada tahun 1996 dan Misuari kemudian menjadi gubernur kawasan otonomi Muslim itu. Akan tetapi, pemerintah menganggap perjanjian itu gagal.

Misuari kemudian memberontak terhadap pemerintah, dan MNLF mengepung Kota Zamboanga selatan pada tahun 2013, yang menewaskan lebih dari 200 orang. Ketika pendahulu Marcos, Rodrigo Duterte, menjabat pada tahun 2016, dia membersihkan Misuari dari tuduhan pemberontakan dalam upaya untuk memadamkan ketidakpuasan warga Muslim.

Pada akhir September 2022, Misuari berdiri di atas panggung bersama Murad, dan kedua mantan pejuang itu berpelukan di depan Marcos. “Kami mengulurkan tangan kepada MNLF karena kami berjanji untuk bekerja sama demi persatuan Bangsamoro,” kata Murad.