Sri Lanka berharap mencapai kesepakatan untuk mengatasi krisis keuangan

Staf FORUM

Sri Lanka terus berupaya untuk melewati krisis keuangan terburuknya dalam beberapa dekade terakhir ini melalui pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund – IMF) tentang perjanjian pemberian dana talangan. Negara itu juga mengharapkan tercapainya kesepakatan keringanan utang dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), kreditur terbesarnya.

Sri Lanka memiliki utang tertunggak kepada Tiongkok sebesar 113,78 triliun rupiah (7,4 miliar dolar A.S.) per akhir tahun 2021, terhitung hampir 20% dari utang luar negeri negara itu, demikian menurut laporan yang diterbitkan pada November 2022 oleh China Africa Research Initiative (CARI), yang berkantor pusat di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies di Washington, D.C. Sebagian besar utang Sri Lanka ke RRT itu melibatkan pinjaman untuk mendukung skema infrastruktur Satu Sabuk, Satu Jalan Beijing.

“Tiongkok merupakan kreditur bilateral terbesar Sri Lanka dan memiliki peran penting dalam proses restrukturisasi instrumen surat utang yang dijamin pemerintah yang saat ini sedang dijalani oleh negara kepulauan yang dilanda krisis tersebut,” tulis makalah pengarahan CARI, berjudul “Evolution of Chinese Lending to Sri Lanka Since the mid-2000s — Separating Myth from Reality (Evolusi Pinjaman Tiongkok kepada Sri Lanka Sejak pertengahan tahun 2000-an — Memisahkan Mitos dari Realitas).”

Total utang luar negeri Sri Lanka mencapai lebih dari 731,83 triliun rupiah (47,6 miliar dolar A.S.), demikian menurut laporan triwulanan Bank Sentral Sri Lanka yang diterbitkan pada September 2022, yang merupakan lebih dari setengah produk domestik bruto negara itu.

Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan kepada anggota parlemen bahwa meskipun kondisi perekonomian mengalami tanda-tanda perbaikan, negara itu masih kekurangan cadangan devisa yang dibutuhkan untuk melakukan impor, demikian yang dilaporkan Reuters pada awal Maret 2023. Dia mengatakan dia mengharapkan adanya jaminan pembiayaan dari RRT untuk membantu disetujuinya pemberian pinjaman sebesar 44,59 triliun rupiah (2,9 miliar dolar A.S.) dari IMF sehingga Sri Lanka dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Pemerintah Sri Lanka menganggap memastikan diperolehnya dukungan RRT sebagai langkah penting untuk memajukan proses kesepakatan dengan IMF.

“Sekarang kami telah melakukan bagian kami, dan saya berharap IMF akan melakukan bagiannya pada akhir bulan ini, pada minggu ketiga atau keempat,” ungkap Ranil Wickremesinghe pada awal Maret, yang mencatat bahwa Sri Lanka telah menerima surat dengan jaminan yang diperlukan dari Export-Import (EXIM) Bank of China. (Foto: Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, kiri, tiba di Parlemen di Kolombo pada Februari 2023.)

Surat itu mengatakan EXIM akan mempercepat pembicaraan utang dalam beberapa bulan mendatang, selain perpanjangan pelunasan utang selama dua tahun yang diberikannya pada Januari 2023. India, pemberi pinjaman utama lainnya bagi Sri Lanka, telah memberi tahu IMF bahwa pihaknya akan mendukung Sri Lanka dengan memberikan pembiayaan dan keringanan utang, demikian yang dilaporkan Reuters.

“Sri Lanka telah bekerja keras dan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memenuhi persyaratan program IMF, pada waktu-waktu tertentu presiden terlibat di tingkat pribadi untuk mendapatkan dukungan,” ungkap juru bicara Kabinet Sri Lanka Bandula Gunawardena dalam jumpa pers, demikian menurut Reuters. “Tanpa program IMF, Sri Lanka tidak dapat mengubah kondisi perekonomiannya.”

Krisis keuangan telah menjungkirbalikkan banyak aspek pemerintahan dan kehidupan sehari-hari, menunda pelaksanaan pemilu, dan memacu kenaikan pajak. Komisi pemilihan umum Sri Lanka mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki uang untuk mendanai percetakan pemerintah, pengamanan kepolisian, atau pencetakan surat suara yang jatuh tempo pada 9 Maret 2023, demikian menurut Bloomberg. Pihak oposisi menuduh Ranil Wickremesinghe berusaha memblokir proses pemungutan suara, dan sudah ada protes atas penundaan pemilihan umum. “Pemerintah dapat terus menggunakan alasan mengalami kebangkrutan untuk menunda pemilihan umum selamanya, kemudian membuat negara bangkrut selamanya untuk tetap berkuasa,” ungkap Charith Janappriya, seorang warga Kolombo berusia 32 tahun, kepada surat kabar South China Morning Post yang berkantor pusat di Hong Kong pada Maret 2023.

Biaya energi juga meningkat karena krisis telah menyebabkan kekurangan bahan bakar, gas untuk memasak, makanan, dan obat-obatan, demikian yang dilaporkan The Associated Press (AP).

Ranil Wickremesinghe mengatakan keputusan yang tidak populer itu diperlukan untuk menyelamatkan perekonomian Sri Lanka. “Inflasi meningkat selama krisis ekonomi. Harga barang-barang naik. Lapangan kerja terancam. Bisnis runtuh. Pajak meningkat. Sulit bagi semua lapisan masyarakat untuk bertahan hidup,” ungkapnya, demikian menurut AP. “Akan tetapi, jika kita menanggung kesulitan ini selama lima sampai enam bulan lagi, kita dapat mencapai solusinya.”

FOTO DIAMBIL DARI: THE ASSOCIATED PRESS