Asia Timur LautIndo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka / FOIP

Komandan USINDOPACOM: A.S. akan membela kebebasan Indo-Pasifik

The Associated Press

Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat John Aquilino, ditampilkan dalam foto, Komandan Komando Indo-Pasifik A.S., mengatakan pada bulan Maret 2023 bahwa Washington tidak berupaya menahan kemajuan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), atau memicu konflik di kawasan ini, tetapi akan mengambil tindakan untuk mendukung kawasan ini dalam melawan paksaan dan penindasan oleh rezim otoriter.

Ketika menyampaikan kuliah di Singapura, John Aquilino mengatakan era globalisasi telah berkembang menjadi salah satu “persaingan kekuatan besar yang diperbarui” ketika lingkungan keamanan memengaruhi perekonomian, perdagangan, dan investasi.

“Kekhawatiran saya adalah bahwa fondasi tatanan internasional berbasis aturan ini … berada di bawah serangan langsung rezim otoriter,” ungkapnya, tanpa menyebutkan nama negara mana pun, meskipun dia mencatat tindakan baru-baru ini yang dilakukan oleh RRT untuk “mendapatkan pijakan” di Kepulauan Solomon.

Aliansi keamanan di antara RRT dan Kepulauan Solomon setahun lalu menimbulkan kekhawatiran di seluruh Pasifik Selatan, dengan banyak pihak yang khawatir hal itu dapat memicu pengembangan kekuatan militer berskala besar.

John Aquilino juga membahas protes RRT terhadap kapal dan pesawat terbang A.S. di Selat Taiwan, tempat Beijing memperbarui ancamannya terhadap Taiwan, yang dipandang RRT sebagai wilayahnya, lewat mengancam akan membawa Taiwan berada di bawah kendalinya dengan menggunakan pasukan militer jika diperlukan.

Meskipun A.S. tidak berupaya memicu konflik atau mendukung kemerdekaan Taiwan, John Aquilino mengatakan militer akan terus “terbang, berlayar, dan beroperasi” di kawasan itu untuk menegakkan ketentuan kebebasan navigasi berdasarkan hukum internasional.

“Kekuatan revisionis berusaha untuk mengganggu dan menggantikan sistem saat ini dengan cara yang menguntungkan diri mereka sendiri, dan dengan mengorbankan semua pihak lain. Mereka menggunakan paksaan dan intimidasi untuk mencapai tujuan mereka. Mereka membenarkan tindakan mereka berdasarkan teori ‘keperkasaan sama dengan hak,’” ungkapnya.

“Mereka membuat klaim teritorial berlebihan secara ilegal tidak berdasarkan apa pun selain sejarah revisionis. Mereka memberdayakan entitas penegak hukum untuk mengganggu berbagai negara yang beroperasi secara legal dalam zona ekonomi eksklusif mereka sendiri. Mereka melanggar komitmen formal. Mereka mengabaikan keputusan hukum internasional. Mereka menghindari ketentuan yang disampaikan berdasarkan Piagam P.B.B.,” ungkapnya, merujuk pada tindakan agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan dan meningkatnya penyusupan yang dilakukan oleh Tiongkok ke dalam zona pertahanan udara Taiwan.

John Aquilino mengatakan RRT memiliki peran yang dapat dimainkan di dunia jika mematuhi tatanan berbasis aturan, terutama terkait Korea Utara.

Pada tahun 2022, Pyongyang meluncurkan 70 rudal, yang diuraikan oleh John Aquilino sebagai jumlah peluncuran rudal tertinggi dalam sejarah riwayat tindakan provokatif rezim Kim Jong Un. Dia mencatat bahwa Korea Utara meluncurkan rudal balistik antarbenua secara ilegal beberapa jam sebelum para pemimpin Korea Selatan dan Jepang bertemu di KTT Tokyo. Korea Utara menembakkan beberapa rudal balistik terlarang pada Maret 2023, langkah yang dikatakan Pyongyang sebagai tanggapan atas latihan militer di antara pasukan Korea Selatan dan A.S. Para analis mengatakan uji coba tersebut, yang dilarang oleh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, merupakan bagian dari tujuan lebih besar Kim Jong Un untuk memperluas kemampuan persenjataannya.

Tindakan Korea Utara telah mengancam Korea Selatan dan Jepang dan negara tersebut juga telah “mengembangkan kemampuan untuk mengancam Amerika Serikat,” ungkapnya.

“Tindakan itu mengganggu stabilitas, tidak dapat diprediksi, terus berlanjut, tidak melambat,” ungkap John Aquilino, menambahkan bahwa potensi RRT untuk membantu membujuk Korea Utara agar tidak melaksanakan uji coba itu akan sangat membantu.

FOTO DIAMBIL DARI: INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES MELALUI AP

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button