Jepang, Korea Selatan, A.S., sekutu, dan mitra mengecam uji coba peluncuran ICBM terbaru Korea Utara

Staf FORUM

Sekutu, mitra, dan sebagian besar masyarakat internasional mengutuk uji coba peluncuran rudal yang dicurigai sebagai rudal balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile – ICBM) Korea Utara ke Laut Jepang, yang juga dikenal sebagai Laut Timur, pada pertengahan Maret 2023. Jepang dan Korea Selatan menyebutnya sebagai provokasi sembrono yang melanggar sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengancam perdamaian internasional.

Kegagalan Korea Utara dalam mengikuti norma internasional untuk peluncuran ruang angkasa (atau uji coba ICBM) membahayakan perjalanan udara dan pengapalan komersial di kawasan itu. Peluncuran ICBM itu terjadi beberapa jam sebelum Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terbang ke Tokyo untuk menghadiri KTT bersama dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan selama dilangsungkannya latihan tahunan Freedom Shield yang melibatkan militer Korea Selatan dan Amerika Serikat. Korea Utara telah melakukan beberapa uji coba peluncuran rudal pada bulan Maret, demikian ungkap berbagai sumber berita.

ICBM itu, yang diluncurkan dari Pyongyang, terbang ke angkasa pada lintasan curam dan nampaknya mencapai ketinggian di atas 6.000 kilometer selama sekitar 70 menit, demikian yang dilaporkan Reuters. ICBM itu besar kemungkinan mendarat di luar zona ekonomi eksklusif Jepang sekitar 200 kilometer sebelah barat Pulau Oshima-Oshima di Jepang utara, demikian ungkap pejabat pertahanan Jepang dan Korea Selatan. Tidak ada laporan adanya cedera atau kerusakan.

Latihan Freedom Shield 23 selama 11 hari, yang dimulai pada 13 Maret, berlanjut seperti yang direncanakan. Korea Utara menyebut latihan itu sebagai persiapan untuk menghadapi perang agresi, demikian yang dilaporkan Kantor Berita Yonhap.

KTT itu membahas berbagai prioritas yang di antaranya mencakup uji coba peluncuran rudal Korea Utara, yang mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2022 dan berlanjut pada tahun 2023. Pemimpin Jepang dan Korea Selatan sepakat untuk membagikan informasi waktu-nyata tentang peluncuran rudal Korea Utara dan berjanji untuk memperdalam kerja sama militer mereka, demikian yang dilaporkan Reuters. Mereka juga memutuskan untuk melakukan pertemuan secara teratur, memulai kembali dialog keamanan bilateral, dan mengakhiri sengketa perdagangan. (Foto: Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, kanan, dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjabat tangan sebelum melakukan pertemuan.)

Para pengamat mencatat bahwa tindakan agresif Korea Utara, termasuk ancaman untuk menggunakan persenjataan nuklir, tampaknya semakin mempererat hubungan di antara Jepang dan Korea Selatan.

“Kita harus lebih memperkuat kerja sama di antara sekutu dan negara-negara yang berpandangan serupa,” ungkap Fumio Kishida, demikian yang dilaporkan The Associated Press.

“Perdana Menteri Fumio Kishida dan saya setuju bahwa pengembangan rudal dan nuklir Korea Utara mengancam perdamaian di Semenanjung Korea, di Asia Timur Laut, dan di dunia,” ungkap Yoon Suk Yeol, demikian menurut Yonhap. “Kami juga sepakat bahwa untuk menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang semakin canggih dari hari ke hari, kerja sama di antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, serta di antara Korea Selatan dan Jepang, sangatlah penting, dan kita harus terus bekerja sama secara aktif.” Yoon Suk Yeol mengatakan dia setuju untuk “menormalisasikan dengan sepenuhnya” pakta pembagian intelijen militer di antara Jepang dan Korea Selatan guna menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara dengan lebih baik, demikian yang dilaporkan Yonhap.

Perjalanan Yoon Suk Yeol merupakan kunjungan resmi kepresidenan bilateral pertama Korea Selatan ke Jepang dalam 12 tahun terakhir ini, demikian yang dilaporkan Yonhap. Komando Indo-Pasifik A.S. mendesak Korea Utara untuk menghentikan tindakannya yang melanggar hukum dan memicu destabilisasi serta menegaskan kembali komitmen kukuh A.S. untuk membela Jepang dan Korea Selatan.

Sanksi Dewan Keamanan P.B.B. telah melarang penjualan persenjataan dan peralatan militer ke Korea Utara, membekukan aset peserta program nuklirnya, dan membatasi kerja sama ilmiah dengan negara itu, demikian yang dilaporkan wadah pemikir Council on Foreign Relations pada akhir Juli 2022. Akan tetapi, Korea Utara telah melanjutkan operasi uji cobanya.

Pengembangan kekuatan persenjataan dan uji coba rudal Korea Utara terjadi meskipun warganya berjuang keras untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan dasar. Negara itu termasuk salah satu negara termiskin di dunia tetapi menghabiskan banyak anggaran untuk pengembangan persenjataan. Rangkaian uji coba peluncuran rudalnya pada tahun 2022 — termasuk 23 uji coba peluncuran rudal dalam satu hari — terjadi ketika pemimpin negara itu, Kim Jong Un, lebih berfokus pada kekuatan militer daripada kekurangan makanan, pakaian, dan perumahan.

FOTO DIAMBIL DARI: REUTERS/KYODO NEWS