Meningkatnya ancaman ‘angkatan laut kedua’ PKT di Laut Cina Timur dan Selatan

Staf FORUM

Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok (Chinese Coast Guard – CCG) yang semakin berkembang dan angkuh menjadi lebih menarik perhatian, dan menyusahkan, di perairan Indo-Pasifik yang disengketakan. Dari Indonesia dan Vietnam hingga Jepang dan Filipina, armada Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang terdiri dari sekitar 150 kapal pasukan penjaga pantai semakin sering mengintai wilayah lepas pantai negara-negara tetangga, terkadang terlibat dalam bentrokan dengan kapal-kapal yang berupaya mengais ikan, minyak dan gas, serta mineral.

Para pengamat mengatakan kapal CCG berusaha untuk menegaskan otoritas di zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain, yang membentang hingga 200 mil laut, sekitar 370 kilometer, di lepas pantai. Beijing berpendapat bahwa sebagian besar perairan dan fitur di Laut Cina Selatan merupakan wilayah Tiongkok, meskipun mahkamah internasional pada tahun 2015 menyatakan bahwa klaim RRT itu tidak memiliki pegangan hukum.

Undang-undang pasukan penjaga pantai Beijing, yang mulai berlaku pada Februari 2021, mengizinkan armada penegak hukum maritimnya untuk menggunakan kekuatan mematikan terhadap kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan yang diklaim Tiongkok. Undang-undang itu melanggar Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertentangan dengan prinsip Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka, demikian yang dilaporkan majalah berita The Diplomat pada April 2021. “Meskipun diklaim sebagai lembaga penegak hukum, kemampuan tempur CCG jauh melampaui kemampuan tempur kebanyakan angkatan laut Asia,” tulis The Diplomat.

CCG menyerupai angkatan laut kedua, dengan beberapa kapal dilengkapi dengan artileri yang sama seperti kapal perang, demikian yang dilaporkan Kyodo News pada awal Februari 2023. Sejak April 2015 lalu, United States Naval Institute mencatat bahwa PKT “terus-menerus mengeksploitasi penegakan hukum maritim — dan pasukan penjaga pantainya — sebagai instrumen tata negara.” Sejak itu, CCG telah tumbuh secara dramatis, dengan menambah jumlah kapal dan personel serta memicu konfrontasi:

• Aparat penegak hukum Tiongkok dan Filipina terlibat dalam bentrokan di Pulau Thitu ketika para pelaut CCG memotong tali penarik kapal Filipina yang berupaya mengambil puing-puing roket Tiongkok pada akhir November 2022, sekitar satu tahun setelah kapal CCG menembakkan meriam air untuk mengganggu pengiriman pasokan makanan kepada Marinir Filipina di Second Thomas Shoal, juga dikenal sebagai Ayungin Shoal, demikian yang dilaporkan The Associated Press. Pasukan Penjaga Pantai Filipina telah meningkatkan patroli untuk menggagalkan ancaman CCG terhadap nelayan dan pihak lainnya di daerah itu, demikian yang dilaporkan Reuters pada awal Februari 2023.
• Empat kapal CCG mendekati sebuah kapal swasta di perairan teritorial Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur pada akhir Januari 2023, demikian yang dilaporkan surat kabar The Japan Times. Kapal Pasukan Penjaga Pantai Jepang meminta kapal CCG untuk meninggalkan tempat itu. Kedua negara mengklaim hak eksklusif atas wilayah tersebut, yang sering kali menjadi lokasi konfrontasi.
• Kapal terbesar pasukan penjaga pantai Beijing berkeliaran selama berminggu-minggu di dekat ladang gas dan minyak di Laut Natuna. Di sana, Indonesia dan Vietnam memiliki hak teritorial, demikian yang dilaporkan Radio Free Asia (RFA) pada Januari 2023. Kapal perang Indonesia memantau pergerakan kapal CCG.

CCG meningkatkan kehadirannya di lima lokasi Laut Cina Selatan pada tahun 2022, dengan melakukan patroli hampir setiap hari di beberapa daerah, demikian menurut Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) di Center for Strategic and International Studies.

Misalnya, di Scarborough Shoal, yang direbut Beijing dari Filipina pada tahun 2012, kapal CCG berpatroli selama 344 hari pada tahun 2022, naik dari 287 hari pada tahun 2020, demikian yang diungkapkan analisis AMTI. (Foto: Kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok berpatroli di Scarborough Shoal di Laut Cina Selatan pada akhir Desember 2022.) Di Vanguard Bank, lokasi pengembangan minyak dan gas Vietnam, kapal CCG berpatroli selama 310 hari pada tahun 2022 dibandingkan selama 142 hari pada tahun 2020.

Kegiatan semacam itu menunjukkan tekad Beijing untuk mengendalikan zona maritim luas yang diklaimnya sebagai wilayahnya, demikian yang disimpulkan laporan AMTI pada Januari 2023.

Sementara itu, upaya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang dihidupkan kembali baru-baru ini guna mengembangkan pedoman perilaku di Laut Cina Selatan hanya memiliki sedikit harapan untuk berhasil karena suasana kawasan ini tidak kondusif bagi tercapainya kesepakatan, demikian ungkap para analis kepada Benar News pada awal Februari 2023.

“Peristiwa pemaksaan di laut yang dilakukan Tiongkok baru-baru ini terhadap negara-negara pesaingnya di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, tidak akan berkontribusi pada pembangunan kepercayaan,” ungkap Collin Koh, seorang peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, kepada Benar News.

FOTO DIAMBIL DARI: AFP/GETTY IMAGES