Pemaksaan ekonomi merupakan senjata yang banyak digunakan dalam perang zona abu-abu RRT

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menggunakan pemaksaan ekonomi dalam upaya untuk mengintimidasi berbagai negara agar tunduk pada keinginannya. Hasilnya beragam. Meskipun beberapa negara menyerah pada tekanan itu, berbagai negara lainnya telah menemukan solusi alternatif bagi perdagangan dengan RRT atau penerimaan wisatawan Tiongkok.

Berikut cara kerjanya: RRT mengancam atau memberlakukan pembatasan perdagangan pada negara-negara yang menentang kepentingannya, dengan menyebutkan berbagai alasan. RRT menerapkan berbagai langkah hukuman yang dikutip oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan sumber lainnya:

• RRT menghentikan impor salmon dari Norwegia pada tahun 2010 setelah Komite Nobel yang berkantor pusat di Oslo menganugerahkan hadiah perdamaiannya kepada aktivis hak asasi manusia Tiongkok Liu Xiaobo.
• Setelah Amerika Serikat mengerahkan baterai antirudal di Korea Selatan pada tahun 2016, RRT membatasi produk konsumen, hiburan, dan pariwisata Tiongkok di Korea Selatan.
• Mongolia dijatuhi sanksi ekonomi pada tahun 2016 setelah menjamu Dalai Lama, yang dianggap oleh RRT sebagai separatis berbahaya.
• RRT memberlakukan sanksi perdagangan dan tarif tinggi kepada Australia untuk berbagai produk seperti wine setelah Canberra melarang campur tangan asing dalam politik dalam negerinya, mengkritik pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) di Xinjiang dan Hong Kong, dan mengusulkan dilakukannya penyelidikan independen atas penyebab berjangkitnya pandemi COVID-19.
• Baru-baru ini pada bulan Desember 2022, dan khususnya sejak delegasi kongres A.S. yang mencakup Ketua DPR saat itu Nancy Pelosi mengunjungi Taipei beberapa bulan sebelumnya, RRT telah menolak ekspor berbagai produk seperti makanan laut, bir, jeruk, dan pasir dari Taiwan.

RRT mengeklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan mandiri itu sebagai bagian dari wilayahnya dan semakin meningkatkan ancamannya untuk menguasai pulau itu dengan menggunakan pasukan militer jika diperlukan.

Karakteristik umum dari larangan impor RRT adalah bahwa industri yang ditargetkan sangat bergantung pada pasar Tiongkok, demikian yang dilaporkan majalah berita online The Diplomat pada pertengahan Desember 2022. Sementara itu, Beijing berupaya meminimalkan kerugian terhadap perekonomiannya sendiri, demikian menurut Mercator Institute for China Studies (MERICS), lembaga penelitian yang berkantor pusat di Berlin.

Pemerintah Tiongkok menyangkal sanksi ekonomi dan pemboikotan informalnya bersifat menghukum, sebaliknya mengeklaim dalam kasus seperti larangan impor dari Taiwan bahwa informasi pendaftaran eksportir untuk berbagai produk itu tidak mematuhi aturan yang ditetapkan, demikian yang dilaporkan The Diplomat. (Foto: Makanan laut dijual di pasar di Kaohsiung Utara, Taiwan, yang terkena sanksi ekonomi Republik Rakyat Tiongkok.)

Terdapat 123 kasus pemaksaan ekonomi RRT di seluruh dunia di antara Februari 2010 dan Maret 2022, demikian yang dilaporkan MERICS pada Agustus 2022. RRT menerapkan enam taktik: boikot populer, prosedur administratif dan pemeriksaan peraturan, ancaman kosong, tindakan perdagangan pembelaan hukum, serta pembatasan perdagangan dan pariwisata.

“Tidak seperti sanksi ekonomi tradisional, pemaksaan ekonomi Beijing biasanya bergantung pada tindakan informal yang memberikan penyangkalan masuk akal dan memungkinkan Tiongkok untuk menaikkan atau menurunkan tekanan sesuai kebutuhan,” ungkap Bonnie S. Glaser, pakar Asia dan Indo-Pasifik untuk German Marshall Fund, wadah pemikir yang berkantor pusat di A.S., dalam kesaksiannya di depan Komisi Eksekutif-Kongres A.S. tentang Tiongkok pada Desember 2021.

Sering kali, pemaksaan itu dilakukan akibat munculnya persepsi penghinaan terhadap kedaulatan atau keamanan nasional RRT, dan semakin banyak tindakan apa pun yang diyakini RRT menodai citra internasional Tiongkok atau memengaruhi perlakuan terhadap perusahaan Tiongkok di luar negeri. “Pemaksaan itu bertindak sebagai isyarat kuat bagi pemerintah dan bisnis bahwa akan ada kerugian ekonomi jika mereka mengambil tindakan yang dianggap tidak diinginkan oleh Beijing,” ungkap Dr. Max J. Zenglein, kepala ekonom MERICS, kepada The Diplomat pada Oktober 2022.

Tekanan ekonomi RRT telah memaksa beberapa negara dan bisnis untuk memenuhi tuntutannya atau meminta maaf. Dalam kasus lain, entitas yang ditargetkan mencari pasar baru.

Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan, misalnya, membantu produsen makanan laut menjual produk mereka ke pasar eksternal lainnya sembari menyesuaikan diri dengan penurunan harga domestik yang disebabkan oleh masuknya produk makanan laut yang sebelumnya ditujukan untuk pasar RRT, demikian yang dilaporkan Asia Pacific Foundation of Canada pada pertengahan Desember 2022. Dewan Pertanian Taiwan juga berencana untuk menyubsidi biaya pengiriman makanan laut ke pasar internasional selain RRT.

Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Australia-India sangat mengurangi ketergantungan India pada RRT untuk berbagai produk mineral penting dan memberi Australia pasar alternatif bagi wine dan produk lainnya yang dikenai tarif tinggi oleh Tiongkok, demikian yang dilaporkan The Star Online di Malaysia pada Desember 2022.

Membangun koalisi di antara negara-negara yang berpandangan serupa merupakan cara efektif untuk mengatasi sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh RRT, demikian menurut CSIS. Kemitraan semacam itu juga berdampak buruk pada RRT, yang menggambarkan dirinya sebagai pemimpin dalam membina hubungan internasional.

FOTO DIAMBIL DARI: ISTOCK