Asia Timur LautCerita populerIsu UtamaKonflik / KeteganganRegional

Britania Raya mengkritik erosi kebebasan di Hong Kong

Reuters

Britania Raya pada Januari 2023 mengkritik apa yang dikatakannya sebagai erosi sistematis kebebasan di Hong Kong oleh pemerintah Tiongkok dan tindakan keras terhadap kebebasan berbicara oleh pihak berwenang di bekas jajahan Britania Raya itu.

Kritik tersebut, yang terkandung dalam laporan enam bulan terbaru pemerintah Britania Raya tentang Hong Kong, menuduh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melenyapkan cara hidup yang dijanjikan kepada rakyat Hong Kong dan mengulangi pandangan pemerintah bahwa Beijing telah melanggar ketentuan penyerahan Hong Kong ke tangan Tiongkok pada tahun 1997 yang menjadikan pusat keuangan global itu sebagai kawasan administratif khusus RRT.

“Kebebasan dikikis secara sistematis oleh Beijing di berbagai bidang dengan memperketat pembatasan pada kehidupan warga biasa Hong Kong,” ungkap Menteri Luar Negeri Britania Raya James Cleverly dalam kata pengantar laporan itu, yang mencakup paruh pertama tahun 2022.

“Pihak berwenang terus menindak tegas kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul,” ungkap James Cleverly. “Individu dan kelompok masyarakat sipil menyensor diri mereka sendiri, dan sebagian besar saluran berita independen ditutup paksa.”

Kedutaan Besar Tiongkok di London tidak segera menanggapi permintaan untuk memberikan komentar. (Foto: Para pengunjuk rasa di luar kedutaan besar Tiongkok di London pada Desember 2022 menyerukan kebebasan dan demokrasi di Hong Kong.)

Berdasarkan ketentuan penyerahan itu, Hong Kong dijamin memperoleh otonomi tingkat tinggi selama 50 tahun, termasuk kebebasan berbicara, di bawah formula “satu negara, dua sistem.”

“Tidak ada keraguan bahwa Tiongkok gagal mematuhi Deklarasi Bersama Tiongkok-Britania Raya. Hak dan kebebasan Hong Kong telah dikorbankan untuk memfasilitasi kontrol yang lebih besar oleh Beijing, sehingga merongrong otonomi Hong Kong,” ungkap James Cleverly. “Tiongkok melenyapkan cara hidup yang dijanjikan kepada Hong Kong 25 tahun lalu.”

Pada pertengahan tahun 2020, Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong untuk menghukum terorisme, kolusi dengan kekuatan asing, subversi, dan pemisahan diri dengan kemungkinan hukuman penjara seumur hidup. Otoritas Britania Raya telah berulang kali mengutuk undang-undang tersebut, yang menurut para kritikus digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat.

Pada awal Januari 2023, otoritas Hong Kong dan Tiongkok mengajukan keluhan setelah seorang menteri Britania Raya bertemu dengan tim hukum Jimmy Lai, seorang taipan Hong Kong dan pendiri surat kabar prodemokrasi Apple Daily.

Jimmy Lai, seorang kritikus Beijing yang terkenal, menghadapi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan berkolusi dengan kekuatan asing dan penghasutan berdasarkan undang-undang keamanan itu. Pada Desember 2022, dia dijatuhi hukuman hampir enam tahun penjara atas tuduhan penipuan terkait kontrak sewa untuk bekas kantor pusat Apple Daily.

Surat kabar itu ditutup paksa setelah aparat kepolisian menggerebek ruang berita dan pihak berwenang membekukan asetnya — salah satu dari beberapa publikasi Hong Kong yang menghentikan operasinya setelah diberlakukannya undang-undang keamanan itu.

 

FOTO DIAMBIL DARI: THE ASSOCIATED PRESS

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button