Australia dan Papua Nugini menyelesaikan pakta keamanan baru

The Associated Press

Australia dan Papua Nugini sedang menyelesaikan perjanjian keamanan baru, demikian ungkap para pemimpin kedua negara yang bertetangga itu pada Januari 2023, sebuah langkah yang dilihat sebagai perlawanan terhadap semakin meningkatnya keangkuhan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di kawasan itu.

Detail perjanjian yang direncanakan itu tidak dirilis, tetapi Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan dia mengharapkan negosiasi akan diselesaikan pada April 2023 dan perjanjian itu akan ditandatangani pada Juni 2023.

Anthony Albanese mengatakan perjanjian itu akan didasarkan pada kepercayaan yang mendalam di antara kedua negara, sembari mencatat bagaimana rakyat Papua Nugini menunjukkan kepahlawanan dan kemanusiaan selama Perang Dunia II.

“Dalam beberapa tahun mendatang, Australia dan Papua Nugini memiliki kesempatan untuk menghormati sejarah kedinasan bersama kita demi mencapai perdamaian — dengan meningkatkannya,” ungkap Anthony Albanese. “Memperdalam hubungan pertahanan kita dan meningkatkan kerja sama keamanan nasional kita serta mencapai penyelesaian cepat untuk negosiasi perjanjian keamanan bilateral.”

Pernyataan Anthony Albanese merupakan pidato pertama di depan Parlemen Papua Nugini yang diberikan oleh seorang pemimpin asing sejak negara berpenduduk 10 juta jiwa itu memperoleh kemerdekaan pada tahun 1975.

“Australia dan Papua Nugini merupakan tetangga terdekat; kita merupakan teman terbaik,” ungkapnya.

Anthony Albanese mengatakan perjanjian itu akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan PNG, termasuk memperkuat sistem peradilan.

Perdana Menteri PNG James Marape mengatakan dia dan Anthony Albanese akan menyempurnakan hubungan itu, termasuk “dukungan bagi sektor hukum dan keadilan, termasuk pertukaran di bidang kepolisian dan militer.” (Foto: Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, kiri, menyambut Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Port Moresby pada Januari 2023.)

James Marape mengatakan keselamatan kedua negara saling terkait. Dia mengatakan Australia lebih dari sekadar mitra bilateral karena PNG berada di bawah pemerintahan Australia sebelum memperoleh kemerdekaan.

“Seseorang tidak dapat berbicara tentang Indo-Pasifik tanpa memajukan agenda Papua Nugini karena kita berada tepat di jantung dan pusat pertemuan ini, pertemuan Indo-Pasifik,” ungkap James Marape. “Agar PNG dapat berpartisipasi dalam kawasan Indo-Pasifik yang lebih aman, Papua Nugini sendiri harus lebih kuat secara ekonomi.”

Anthony Albanese mengatakan dia ingin meningkatkan perdagangan bilateral “dalam segala hal mulai dari kopi dan kakao hingga perikanan dan pariwisata,” dan untuk bekerja sama dengan PNG dalam berbagai proyek termasuk memutakhirkan pelabuhan, jalan, dan infrastruktur digital.

Pada tahun 2022, RRT menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon sehingga meningkatkan kekhawatiran bahwa pakta itu dapat menyebabkan pengembangan kekuatan militer di kawasan Pasifik Selatan.

Anthony Albanese mengatakan diskusi perjanjian itu berpusat pada peningkatan kerja sama pertahanan, dan pelatihan gabungan, serta potensi operasi gabungan.

“Tiongkok atau negara lain tidak pernah dilibatkan dalam diskusi ini,” ungkap James Marape.

Hubungan yang tegang di antara Australia dan RRT telah mencair sejak kemenangan Anthony Albanese dalam pemilu pada Mei 2022. Pada bulan Desember 2022, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok saat itu Wang Yi di Beijing untuk melakukan babak pembicaraan baru yang telah lama tertunda tentang berbagai isu strategis dan luar negeri.

FOTO DIAMBIL DARI: AFP/GETTY IMAGES