Jepang dan PBB membantu menstabilkan kawasan yang dilanda perang di Filipina selatan

Tom Abke

Jepang membantu Filipina memacu pembangunan, mengurangi kemiskinan, dan mempromosikan perdamaian abadi di Kawasan Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao – BARMM) yang hancur akibat dilanda perang di Filipina selatan. Jepang melaksanakan berbagai prakarsa yang di antaranya adalah mensponsori program untuk mengurangi jumlah senjata kecil dan senjata ringan. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme – UNDP) memberikan bantuan logistik.

BARMM didirikan pada awal tahun 2019 setelah negosiasi damai selama bertahun-tahun di antara pemerintah Filipina dan faksi otonom, termasuk Front Pembebasan Islam Moro (Moro Islamic Liberation Front – MILF). Faksi-faksi itu berjuang melawan pemerintah selama beberapa dekade sebelum ditandatanganinya perjanjian perdamaian pada tahun 2014. Kawasan itu termasuk Marawi, yang dikepung oleh kelompok ekstremis Abu Sayyaf selama lima bulan pada tahun 2017 sebelum pasukan pemerintah membebaskan kota itu dalam pertempuran yang mengakibatkan kerusakan parah.

“Pemerintah Filipina ingin BARMM berhasil,” ungkap Laksamana Muda Angkatan Laut Filipina (Purn.) Rommel Jude Ong, kepada FORUM. “Hasil akhir yang diinginkan adalah memberdayakan para pemimpin lokal, termasuk mereka yang sebelumnya berkaitan dengan kelompok bersenjata, untuk memerintah kawasan otonom itu.”

Rommel Jude Ong mengatakan bantuan yang diberikan oleh mitra asing seperti Jepang dan UNDP sangat penting karena itu memperluas pengalaman tata kelola para pemangku kepentingan, menawarkan sumber daya, dan diberikan oleh kontributor yang tidak memihak.

Proyek Bantuan untuk Keamanan, Perdamaian, Integrasi, dan Pemulihan untuk Keamanan Manusia Tingkat Lanjut (Assistance for Security, Peace, Integration and Recovery for Advanced Human Security – ASPIRE) di BARMM, dilaksanakan oleh UNDP dengan dukungan dana hibah sebesar 78,6 miliar rupiah (5 juta dolar A.S.) dari Jepang, demikian yang dilaporkan UNDP. Prakarsa itu, yang dikembangkan melalui konsultasi dengan Komite Normalisasi Gabungan (Joint Normalization Committee – JNC) yang terdiri atas perwakilan pemerintah Filipina dan MILF, bertujuan untuk membatasi senjata kecil dan senjata ringan, serta membubarkan kelompok swasta bersenjata. (Foto: Senjata api yang diserahkan oleh mantan pemberontak Front Pembebasan Islam Moro ditandai selama pelucutan senjata di provinsi Maguindanao Filipina pada September 2022.)

Konflik bersenjata selama dua hari di antara Angkatan Darat Filipina dan MILF pecah pada awal November 2022 di pulau Basilan di BARMM sebelum berakhir dengan gencatan senjata, demikian yang dilaporkan Benar News. Tiga Prajurit dan tujuh anggota MILF tewas dalam pertempuran itu. Pasukan luar yang berusaha menyabotase upaya perdamaian memicu pertengkaran itu, demikian ungkap seorang penasihat pemerintah.

ASPIRE juga berusaha memberikan dukungan ekonomi kepada mantan prajurit tempur dan membantu mereka berbaur ke dalam masyarakat biasa.

“Pelucutan anggota militan bersenjata merupakan komponen penting bagi upaya pembangunan perdamaian pemerintah Filipina,” ungkap Ong. Pendanaan dari luar sangat penting bagi prakarsa itu, demikian jelasnya, sebab dapat mengompensasi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh pemerintah.

Dana hibah dari Jepang itu diberikan pada September 2022 setelah JNC berupaya mencari dukungan untuk prakarsa ASPIRE.

Jepang telah mendukung program lain yang memberikan manfaat pada BARMM, termasuk pelatihan kerja dan pembangunan infrastruktur, sebagian besar melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency – JICA) yang dikelola pemerintah.

Pada akhir Oktober 2022, Kementerian Keuangan, Anggaran, dan Manajemen BARMM dan JICA menegaskan kembali komitmen mereka terhadap praktik fiskal yang sehat di kawasan itu, demikian menurut rilis berita.

“Kami melihat semua ini sebagai isyarat iktikad baik yang telah terbukti membantu saat kami terus berupaya mencapai pemerintahan yang transparan, inklusif, dan bertanggung jawab yang berakar pada prinsip-prinsip tata kelola moral,” ungkap Menteri Keuangan BARMM Ubaida Pacasem mengenai kontribusi JICA.

Tom Abke merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.

FOTO DIAMBIL DARI: BENAR NEWS