A.S. mendukung seruan Filipina agar Tiongkok menghormati hukum laut internasional
Radio Free Asia
Kritik Filipina terhadap penyusupan terus-menerus ke dalam perairannya yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah menarik dukungan dari sekutunya, Amerika Serikat, yang mengecam laporan “meningkatnya kawanan” kapal Tiongkok di dekat Iroquois Reef dan Sabina Shoal di Kepulauan Spratly.
Dalam pernyataan yang diutarakan dengan tegas, Departemen Luar Negeri A.S. pada pertengahan Desember 2022 menuntut agar RRT menghormati posisi Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa di Laut Cina Selatan, dan kewajiban hukum dari putusan mahkamah internasional pada tahun 2016 yang menetapkan bahwa Filipina memiliki hak maritim atas wilayah yang disengketakan.
Putusan itu mengatakan bahwa RRT melanggar wewenang kedaulatan Filipina untuk menangkap ikan dan mengeksplorasi sumber daya di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina di perairan itu, yang oleh rakyat Filipina disebut Laut Filipina Barat. (Foto: Kapal pasukan penjaga pantai Filipina dan RRT berpatroli di sebelah barat provinsi Zambales, Filipina barat laut pada awal Maret 2022.)
Pernyataan A.S. juga menyalahkan RRT yang “terus mengabaikan negara penggugat dan berbagai negara lainnya di Laut Cina Selatan yang beroperasi secara sah di kawasan itu.”
Enam pihak — Brunei, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam — mengajukan klaim atas berbagai bagian wilayah Laut Cina Selatan, tetapi klaim Beijing sejauh ini merupakan klaim terbesar yang mencakup 90% wilayah laut itu.
Pada awal Desember, Manila melaporkan kapal-kapal Tiongkok “berkerumun” di dekat Iroquois Reef dan Sabina Shoal di Laut Cina Selatan.
Iroquois Reef dan Sabina Shoal, meskipun berada dalam ZEE Filipina, juga diklaim oleh RRT.
Kedutaan Besar Tiongkok di Manila menolak “tuduhan tidak berdasar” Departemen Luar Negeri A.S., yang dikatakannya merupakan bagian dari upaya untuk “menimbulkan masalah dan mendorong perpecahan di antara Tiongkok dan Filipina.”
Sejak menjabat pada bulan Juni, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah berulang kali mengatakan bahwa pemerintahannya akan menegaskan putusan mahkamah internasional pada tahun 2016 yang membatalkan semua klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan.
Di bawah pemerintahan Ferdinand Marcos Jr., Manila telah meningkatkan protes diplomatik atas penyusupan yang sering kali dilakukan oleh Beijing di Laut Cina Selatan.
Pada November 2022, Manila menuduh pasukan penjaga pantai Tiongkok merampas secara paksa puing-puing roket yang diselamatkan oleh kapal Pasukan Penjaga Pantai Filipina di Kepulauan Spratly.
Insiden tersebut terjadi di area yang dikontrol Manila, dan Senat Filipina mengajukan resolusi pada pertengahan Desember yang mengutuk tindakan Tiongkok itu.
Pernyataan A.S. mengatakan, “kami merasakan keprihatinan yang sama dengan Filipina terkait perjumpaan tidak aman yang dipicu oleh pasukan penjaga pantai Tiongkok dengan pasukan angkatan laut Filipina di Laut Cina Selatan, seperti yang didokumentasikan di hadapan Senat Filipina.”
“Amerika Serikat mendukung sekutu kami, Filipina, dalam menegakkan tatanan internasional berbasis aturan dan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan sebagaimana dijamin oleh hukum internasional,” ungkapnya.
A.S. memiliki perjanjian pertahanan yang sudah lama terjalin dengan Filipina.
Iroquois Reef berada di ujung selatan Reed Bank. Di sana, Filipina memiliki kontrak layanan untuk eksplorasi minyak dan gas, tetapi kegiatan ini telah dihambat oleh RRT.
Dalam apa yang disebut insiden Reed Bank pada tahun 2019, sebuah kapal penangkap ikan Filipina yang berlabuh di tepi Iroquois Reef berada ditabrak dan ditenggelamkan oleh kapal Tiongkok. Manila mengajukan protes diplomatik, tetapi Beijing menolaknya, menyebut insiden itu sebagai “kecelakaan laut biasa.” RRT kemudian meminta maaf.
FOTO DIAMBIL DARI: THE ASSOCIATED PRESS/PENJAGA PANTAI FILIPINA
