Spekulasi politik berbahaya dari peluncuran rudal Korea Utara mendapatkan kecaman luas

Cerita populer

Staf FORUM

Berbagai negara yang berpandangan serupa di seluruh dunia telah mengutuk uji coba peluncuran rudal Korea Utara dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2022, dengan banyak negara menyatakan ketidaksetujuannya di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menentang Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) karena tidak memperkuat sanksi yang dapat mengakhiri uji coba peluncuran itu. Berbagai negara juga mempertanyakan bagaimana, terlepas dari larangan yang sudah lama diberlakukan, Pyongyang memperoleh bahan dan keahlian untuk melakukan uji coba peluncuran itu.

Uji coba itu melanggar resolusi Dewan Keamanan, demikian menurut Sekretaris Jenderal P.B.B. António Guterres, yang mengkritik keras “rentetan” rudal yang diluncurkan selama dua hari pada awal November itu, demikian menurut rilis berita P.B.B. Dia menuntut agar Korea Utara segera menghentikan tindakan sembrono itu dan mematuhi resolusi Dewan Keamanan P.B.B. (Foto:

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, kiri, Presiden A.S. Joe Biden, tengah, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, kanan, bertemu di sela-sela KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, pada 13 November 2022, di Phnom Penh, Kamboja. )

Salah satu dari setidaknya 23 rudal balistik yang diluncurkan dalam satu hari pada awal November mendarat sekitar 60 kilometer di lepas pantai Korea Selatan, demikian yang dilaporkan Dewan Keamanan P.B.B. Ini merupakan pertama kalinya rudal balistik mendarat di dekat perairan teritorial Korea Selatan sejak Semenanjung Korea terbagi pada tahun 1945, demikian ungkap para pejabat Korea Selatan.

Pyongyang mengklaim peningkatan uji coba rudalnya merupakan tanggapan terhadap Vigilant Storm, serangkaian latihan militer yang melibatkan ratusan pesawat terbang Korea Selatan dan Amerika Serikat yang melakukan “misi udara utama seperti dukungan udara jarak dekat, serangan balik udara defensif, dan operasi udara darurat 24 jam sehari,” demikian menurut Angkatan Udara A.S. Kedua negara sekutu itu mengatakan Vigilant Storm merupakan latihan berkala yang tidak mengancam negara mana pun. Para analis mengatakan Korea Utara juga menguji coba berbagai persenjataan untuk mengetahui kecakapan teknis, kesiapan kru, penangkalan, dan propaganda, demikian yang dilaporkan Reuters.

Di antara lusinan uji coba peluncuran rudal sejauh ini pada tahun 2022 adalah beberapa rudal balistik antarbenua — beberapa di antaranya mengalami kegagalan — dan rudal jarak menengah yang terbang di atas wilayah udara Jepang Utara pada awal Oktober sehingga memicu alarm peringatan dan memaksa penduduk bergegas mencari tempat berlindung, demikian menurut Center for Strategic and International Studies.

Kekhawatiran utama adalah bahwa Korea Utara berencana untuk menguji tembak perangkat nuklir. “Serentetan uji coba peluncuran rudal Korea Utara baru-baru ini, seolah-olah dikatakan oleh Pyongyang sebagai tanggapan atas latihan militer gabungan A.S.-Korea Selatan, mungkin juga menandakan perkembangan lebih tidak menyenangkan yang dicapai oleh negara yang memiliki persenjataan nuklir itu: kemajuan menuju diperolehnya senjata yang mampu membawa banyak hulu ledak nuklir,” demikian yang dilaporkan surat kabar The Japan Times.

Di pertemuan Dewan Keamanan P.B.B. pada awal November — sesi kesembilan panel itu pada tahun 2022 untuk mempertimbangkan tindakan Korea Utara — 13 dari 15 negara anggota mendukung peningkatan sanksi terhadap rezim jahat itu. Mereka mengkritik dua negara anggota dewan keamanan yang tidak mendukung pemberlakuan sanksi itu, yaitu Rusia dan RRT karena mencoba membenarkan pelanggaran yang berulang kali dilakukan oleh Korea Utara. Ruchira Kamboj, perwakilan India di Dewan Keamanan P.B.B., termasuk di antara mereka yang menyerukan implementasi penuh resolusi itu dan menggarisbawahi pentingnya mengatasi proliferasi teknologi nuklir dan rudal Korea Utara, dengan mencatat bahaya bagi perdamaian dan keamanan di Indo-Pasifik.

Bersama dengan 13 anggota Dewan Keamanan P.B.B., Australia, Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan juga mengutuk peluncuran rudal itu.

Sebuah resolusi Dewan Keamanan P.B.B. yang disahkan pada tahun 2006 dan kemudian diperbarui melarang negara-negara anggota P.B.B. untuk memasok, menjual, atau mentransfer rudal balistik atau nuklir, atau senjata pemusnah massal lainnya, kepada Korea Utara. Selain itu, bahan yang berhubungan dengan persenjataan yang ditujukan untuk Korea Utara tidak boleh dipindahkan melalui wilayah negara-negara anggota, diperoleh oleh warga negara Korea Utara, atau dibawa dengan kapal atau pesawat terbang berbendera negara-negara anggota P.B.B.

Berbagai negara yang mencakup Australia, Jepang, Korea Selatan, dan A.S. telah memberlakukan sanksi tambahan.

Para analis menyalahkan kedua negara tetangga Pyongyang karena membantu Korea Utara menghindari sanksi P.B.B. “Rusia dan Tiongkok merupakan lokasi tempat sebagian besar agen pengadaan rudal balistik Korea Utara berada di luar negeri,” ungkap Hugh Griffiths, mantan koordinator panel P.B.B. yang memantau sanksi terhadap Korea Utara, kepada Reuters pada awal November 2022.

Sementara itu, banyak warga Korea Utara terus mengalami kekurangan makanan dan kebutuhan lainnya ketika rezim itu berfokus pada upaya untuk meningkatkan kemampuan persenjataannya. Mohamed Abushahab, yang mewakili Uni Emirat Arab di Dewan Keamanan P.B.B., menyebut perilaku Pyongyang sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan menyatakan penyesalannya bahwa sumber daya terbatas yang dimiliki negara itu lebih ditujukan pada peningkatan kemampuan militer alih-alih kebutuhan kemanusiaan yang bersifat mendesak.

FOTO DIAMBIL DARI: THE ASSOCIATED PRESS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *