Cerita populerIndo PasifikIsu UtamaKemitraanOseaniaRegional

Papua Nugini memperkuat kerja sama pertahanan dengan Australia dan A.S.

Staf FORUM

Pasukan Pertahanan Papua Nugini (Papua New Guinea Defence Force – PNGDF) akan meningkatkan kerja sama dengan militer Australia dan Amerika Serikat berdasarkan perjanjian keamanan baru, termasuk melalui latihan bilateral dan patroli maritim gabungan, demikian ungkap para pemimpin ketiga negara pada pertengahan Oktober 2022.

Sebuah perjanjian yang diusulkan di antara Australia dan Papua Nugini akan membawa kerja sama “menjadi jauh lebih dekat, ketika kita memiliki lebih banyak personel pertahanan yang bekerja bersama-sama dengan satu sama lain,” ungkap Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri, selama kunjungan ke ibu kota negara pulau itu, Port Moresby.

“Hubungan pertahanan merupakan salah satu kekuatan hubungan bilateral, tetapi ini benar-benar memanfaatkan kekuatan itu,” ungkap Richard Marles, demikian menurut Reuters.

Dia mencatat bahwa sebagian besar aparat PNGDF sudah menerima beberapa pelatihan di Australia. Selain itu, angkatan bersenjata kedua negara melakukan latihan gabungan seperti Kumul Exchange tahunan di Queensland, Australia, bagian dari rangkaian pelatihan Olgeta Warrior bilateral, demikian menurut Pasukan Pertahanan Australia. (Foto: Personel Angkatan Darat Australia dan Pasukan Pertahanan Papua Nugini melakukan pelatihan persenjataan selama latihan Kumul Exchange di Queensland, Australia, pada Oktober 2021.)

Usulan perjanjian itu merupakan bukti lebih lanjut dari peningkatan keterlibatan yang dilakukan oleh sekutu dan mitra Indo-Pasifik di tengah kekhawatiran yang terus berlanjut atas upaya Republik Rakyat Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh di Negara Kepulauan Pasifik (PIC). Kegelisahan semacam itu disoroti pada April 2022 ketika Kepulauan Solomon menandatangani pakta keamanan dengan Beijing yang memungkinkan pasukan Tiongkok dikerahkan ke Kepulauan Solomon untuk memadamkan kerusuhan. Kesepakatan yang sebagian besar bersifat rahasia itu meningkatkan spekulasi didirikannya pangkalan angkatan laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok di Kepulauan Solomon, sebuah prospek yang dibantah oleh kedua negara.

Pada hari yang sama ketika Richard Marles tiba di Papua Nugini, Kepolisian Kepulauan Solomon mengumumkan bahwa 32 aparatnya telah melakukan perjalanan ke Tiongkok selama sebulan untuk mengikuti pelatihan dan untuk lebih memahami budaya Tiongkok, demikian yang dilaporkan Reuters.

Sementara itu, Richard Marles menyambut baik meningkatnya fokus A.S. di kawasan itu, termasuk perjanjian ship rider baru yang memungkinkan personel PNGDF untuk berpatroli di perairan negara mereka dari atas kapal militer dan Pasukan Penjaga Pantai A.S., demikian yang dilaporkan surat kabar Post-Courier Papua Nugini.

Zona ekonomi eksklusif Papua Nugini luasnya sekitar 3,1 juta kilometer persegi. Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Tkatchenko mengatakan bahwa mengingat perairan teritorialnya yang luas dan sumber dayanya yang terbatas, negara berpenduduk sekitar 9,5 juta jiwa itu menghadapi tantangan signifikan dalam memerangi penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia dan narkoba, dan kejahatan maritim lainnya, demikian menurut Post-Courier.

Justin Tkatchenko mengatakan perjanjian itu akan difinalisasi ketika kedutaan A.S. yang baru dibuka di Port Moresby pada Desember 2022. “Ini juga akan menghubungkan kami ke sistem satelit [A.S.] ketika semua kapal di perairan kami di sekitar PNG akan diamati dan dipantau dari satelit untuk memungkinkan kami mengetahui siapa yang menangkap ikan di perairan kami, siapa yang mengambil ikan kami, siapa saja kapal pembalakan liar yang membawa kayu gelondongan ke negaranya tanpa proses yang tepat, dan sebagainya,” ujarnya.

Justin Tkatchenko mengatakan berbagai diskusi dimulai selama KTT A.S.-Negara Kepulauan Pasifik yang diselenggarakan oleh Presiden A.S. Joe Biden di Gedung Putih pada akhir September 2022. Sebagai bagian dari KTT itu, A.S. meluncurkan strategi Pasifik yang, di antara langkah-langkah lainnya, menyerukan pendanaan sebesar 9,28 triliun rupiah (600 juta dolar A.S.) selama 10 tahun untuk mendukung pembangunan ekonomi dan mempromosikan upaya ketahanan iklim bagi perikanan Pasifik.

Richard Marles mencatat bahwa A.S. memiliki perjanjian ship rider dengan negara anggota PIC lainnya. “Sudah lama kami telah memberikan dorongan keras untuk menjalin hubungan semacam itu,” ungkapnya, “dan kami terbuka dengan sepenuhnya untuk mengeksplorasi cara lain sehingga kami dapat memanfaatkan lalu lintas dan pergerakan yang ada yang terjadi di Pasifik untuk memastikan bahwa hal itu terjadi dengan cara yang dapat memberikan pengawasan lebih baik terhadap penangkapan ikan ilegal.

“Tentu saja, bagi PNG, zona ekonomi eksklusif merupakan salah satu aset terpenting dan sangat penting bagi kami untuk melindunginya,” ungkap Richard Marles kepada Post-Courier.

Justin Tkatchenko, yang menyebut perjanjian ship rider dengan A.S. sebagai “terobosan mengesankan,” mengatakan Papua Nugini juga bekerja sama dengan Australia untuk menyelesaikan perjanjian kerja sama pertahanan guna melindungi kawasan itu.

“Perjanjian itu merupakan dokumen mendalam dan terperinci yang akan menyatukan mitra tradisional kami untuk membantu kami mengembangkan kemampuan PNGDF dan melindungi kedaulatan negara kami,” ungkapnya, demikian menurut Post-Courier. “Perjanjian itu terkait dengan upaya untuk mengembangkan aset dan kapabilitas.”

 

FOTO DIAMBIL DARI: DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button