Ancaman keamanan maritim mendorong pembaruan kemitraan Indonesia-Filipina

Gusty Da Costa

Upaya menanggulangi ancaman keamanan bersama — termasuk pembajakan, terorisme, kejahatan transnasional, dan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (illegal, unreported and unregulated – IUU) — mendasari kesepakatan baru-baru ini untuk memperbarui pakta keamanan di antara Indonesia dan Filipina, demikian ungkap para analis. Kerja sama pertahanan yang lebih erat di antara kedua negara yang bertetangga di Indo-Pasifik itu selaras dengan peningkatan kolaborasi industri pertahanan untuk meningkatkan infrastruktur penting di Filipina.

Jakarta dan Manila sepakat pada awal September 2022 untuk memperbarui dan memutakhirkan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan (Defense and Security Cooperation Agreement – DSCA) mereka yang pertama kali ditandatangani pada tahun 1997, serta Revisi Perjanjian Pelintas Batas dan Perjanjian Patroli Perbatasan, yang ditandatangani pada tahun 1975.

Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Jose Faustino Jr., penanggung jawab Departemen Pertahanan Nasional Filipina, menandatangani perjanjian tersebut selama kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. ke Indonesia. Pembaruan DSCA itu akan memperkuat kolaborasi pertahanan yang sudah lama terjalin di antara kedua negara dengan menyediakan kerangka kerja bagi kerja sama, demikian menurut Philippine News Agency (PNA) yang dikelola oleh pemerintah Filipina. (Foto: Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., kiri, dan Presiden Indonesia Joko Widodo meninjau barisan penjaga kehormatan di Bogor, Indonesia, pada September 2022.)

“Kedua negara memiliki kebutuhan strategis untuk meningkatkan keamanan maritim dan pengapalan di perairan yang berada di dekat perbatasan kedua negara,” ungkap Mohammad Abdi Suhufan, koordinator nasional lembaga swadaya masyarakat Destructive Fishing Watch Indonesia, kepada FORUM. “Oleh karena itu, kedua negara telah mengidentifikasi ancaman nyata di perairan perbatasan yang memerlukan perhatian.”

Selain pembajakan dan penangkapan ikan IUU, berbagai ancaman tersebut mencakup penculikan nelayan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis kekerasan dan perdagangan ilegal, demikian ungkapnya. Berdasarkan pembaruan perjanjian itu, demikian menurut PNA, perluasan kolaborasi pertahanan diharapkan terjadi di berbagai bidang termasuk latihan bersama dan gabungan, keamanan perbatasan, pertukaran kunjungan, pembagian informasi, dan interoperabilitas.

“Dari sisi Indonesia, Filipina harus menjadi mitra strategis dalam mencapai tujuan politik Indonesia di kawasan ini, termasuk membantu Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pertahanan Filipina dan mengembangkan industri pertahanan Indonesia melalui kemitraan perdagangan,” ungkap Khairul Fahmi, ahli militer di Institute for Security and Strategic Studies Jakarta, kepada FORUM.

Pembuat kapal Indonesia PT PAL akan membuat dua kapal dermaga anjungan pendaratan (landing platform dock – LPD) sepanjang 123 meter untuk Angkatan Laut Filipina, demikian ungkap Presiden Indonesia Joko Widodo setelah pertemuannya pada bulan September dengan Ferdinand Marcos. PT PAL membuat dua LPD Angkatan Laut Filipina saat ini, yang dioperasikan pada tahun 2016 dan 2017. Joko Widodo berharap Angkatan Udara Filipina akan segera memulai proses pengadaan dua pesawat terbang angkut NC212i dari perusahaan penerbangan Indonesia PT Dirgantara Indonesia.

Sementara itu Ferdinand Marcos mengucapkan terima kasih kepada Indonesia karena telah membantu mengembangkan infrastruktur di Filipina dan menyatakan harapan untuk menjalin kerja sama bilateral secara lebih lanjut.

Joko Widodo juga mengumumkan pembaruan Pengaturan Kerja Sama Trilateral (Trilateral Cooperative Arrangement – TCA) di antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. TCA, yang pertama kalinya ditandatangani pada tahun 2016, meluncurkan patroli maritim gabungan di Laut Sulu dan Sulawesi yang dilakukan oleh angkatan bersenjata ketiga negara.

Penculikan untuk mendapatkan uang tebusan di perairan itu telah menurun secara signifikan sejak patroli itu dimulai, dari 10 serangan dan enam percobaan serangan pada tahun 2016 menjadi tidak ada serangan sama sekali pada tahun 2021, demikian menurut Safety4Sea, situs web berita pengapalan dan maritim yang berbasis di Yunani.

Jakarta dan Manila telah menandatangani lebih dari 20 perjanjian pertahanan dan keamanan sejak menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1949, demikian menurut analis pertahanan yang berbasis di Jakarta Dr. Chester Cabalza.

“Stabilitas kawasan Indo-Pasifik merupakan tanggung jawab bersama,” ungkap Mohammad Abdi Suhufan. “Oleh karena itu, upaya peningkatan kerja sama kedua negara di bidang pertahanan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kekuatan kawasan Indo-Pasifik karena kedua negara memiliki pandangan yang sama terhadap ancaman internal dan eksternal.”

Gusty Da Costa merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Indonesia.

FOTO DIAMBIL DARI: AFP/GETTY IMAGES